Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

PCNU Kota Yogya gelar Apel HSN 2017, Kapolresta Hadir jadi Inspektur Upacara

Kapolresta Yogyakarta memberikan amanat saat apel Hari Santri Nasional yang diselenggarakan PCNU Kota Yogyakarta.
Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Pengurus Cabanng Nahdlatul Ulama Kota Yogyakarta menggelar Apel Upacara dalam rangka memperingati Hari Satri Nasional yang diselenggarakan pada hari Minggu, 22 Oktober 2017 di halaman Pondok Pesantren Nurul Ummah Putri Kotagede Yogyakarta.

Hari ini, bertepatan pada Hari Minggu, 22 Oktober 2017, merupakan tahun ketiga Keluarga Besar Nahdlatul Ulama serta seluruh rakyat Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Hadirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri tanggal 22 Oktober 2015 yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 Hijriyah merupakan bukti pengakuan negara atas jasa para ulama dan santri dalam perjuangan merebut, mengawal, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Munculnya pengakuan terhadap kiprah ulama dan santri tidak lepas dari Resolusi Jihad yang dikumandangkan Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 22 Oktober 1945. Masa silam, di hadapan konsul-konsul Nahdlatul Ulama seluruh Jawa-Madura, bertempat di Kantor Hoofdbestuur Nahdlatoel Oelama di Jl. Boeboetan VI/2 Soerabaja, Fatwa Resolusi Jihad NU digaungkan dengan pidato Hadlaratus Syeikh yang menggetarkan seluruh jiwa dan raga yang mendengarnya hingga orang yang membacanya saat ini:

“..Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe fardloe ‘ain (jang haroes dikerdjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempoean, anak-anak, bersendjata ataoe tidak) bagi jang berada dalam djarak lingkaran 94 km dari tempat masoek dan kedoedoekan moesoeh. Bagi orang-orang jang berada diloear djarak lingkaran tadi, kewadjiban itoe djadi fardloe kifayah (jang tjoekoep kalaoe dikerdjakan sebagian sadja…).” begitu suara lantang Hadlaratus Syeikh KH. Hasyim Asy’ari kala itu.

Untuk menghidmatkan suasana hari santri tahun ini, Pengurus Cabang NU Kota Yogyakarta menggandeng Kapolresta Yogyakarta Kombes Pol Tommy Wibisono, S.Ik. untuk menjadi Inspektur Upacara Hari Santri Nasional.

Dalam kesempatan memberikan amanat, Kapolresta Yogyakarta mengharapkan kepada seluruh santri untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya masing-masing dengan cara belajar dan menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh biar semakin leluasa berkontribusi nyata untuk Indonesia.

“Saya harap para Santri menempuh pendidikan dengan sungguh-sungguh agar negara kita semakin hebat kedepanya,” katanya dengan penuh semangat dan lantang.

Selain itu, dalam momentum tersebut Kapolresta Yogyakarta juga mengingatkan kepada santri agar menjauhi dan tidak terpengaruh oleh narkoba, karena narkoba hanya merusak masa depan pribadi dan masa depan bangsa ini. Jadi, katanya santri harus mengisi hari-harinya dengan kegiatan-kegiatan positif dan berkontribusi nyata untuk pembangunan bangsa dan negara Indoneisa.

“Para santri jangan terpengaruh kearah negatif, apalagi memakai narkoba, dan diharap mengisi kegiatan dengan hal positif yang membuat maju Indonesia” pungkasnya.
Suasana usai apel Hari Santri Nasional.

Selain menyampaikan amanat atasnama Kapolresta, Tommy Wibisono juga membacakan amanat dari PBNU, dalam amanat PBNU tersebut Tommy mengatakan bahwa negara kita terbingkai dalam Bhineka Tunggal Ika, jangan ada yang saling diskriminasi apalagi berdasarkan SARA. “NKRI adalah negara-bangsa, yang mengakui seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, dan golongan,” jelasnya.

Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manisia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Kota Yogyakarta yang juga sebagai ketua Panitia Pelaksana Hari Santri Nasional PCNU Kota Yogyakarta M. Jamil, S.H., mengucapkan syukur dan bangganya karena acara apel Hari Santri Nasional khidmad diselenggarakan. “Alhamdulillah apel Hari Santri Nasional hari ini tidak mengecewakan, semua berjalan lancar tanpa hambatan, walau persiapannya kami rasa belum maksimal, namun sangan luarbiasa ramai dan khidmah pada saat pelaksanaannya, ini merupakan kuasa dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terbantahkan,” ucap M. Jamil, S.H., usai apel upacara hari santri digelar.
Ketua Panitia HSN PCNU Kota Yogyakarta M. Jamil, S.H.
Selain itu, lelaki yang juga sebagai mahasiswa Magister Kenotariatan UGM ini juga menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen yang turut andil mensukseskan acara apel hari santri. “Saya sebagai ketua panitia pelaksana, mengucapkan terimakasih banyak pada seluruh jajaran Panitia, pengurus PCNU Kota, Banom (Fatayat, Muslimat, Ansor Banser, IPNU-IPPNU, dan lainnya), Lembaga NU (LAKPESDAM, LP-NU, LP Ma’rif, LAZISNU, dan lainnya), pemerintah (jajaran Polsek Kotagede, Polresta Yogyakarta, Kemenag Kota, Dandim, Pejabat Kecamatan, dan lainnya), seluruh peserta baik dari unsur pesantren maupun unsur sekolah, serta seluruh elemen lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Tanpa ada kekompakan seluruh elemen yang dimaksud, mustahil acara ini terselenggara dan semeriah ini,” cetusnya.

Hadir juga dalam acara tersebut, Ketua Tanfidziah PCNU Kota Yogyakarta, H. Ahmad Yubaidi, S.H., M.H., Rois Suriyah PCNU Kota Yogyakarta KH. Munir Syafa’at, beserta seluruh jajaran pengurus PCNU Kota Yogyakarta. Seluruh jajaran pengurus Lembaga dan Banom NU se-kota Yogyakarta, Jajaran Pengurus PWNU DIY, Jajaran Polsek Umbulharjo, Jajaran Polresta Yogyakarta, Jajaran Dandim Kota Yogyakarta, Jajaran Kemenag Kota Yogyakarta, PP Nurul Ummah Putri, PP Nurul Ummah Putra, PP Kotagede Hidayatul Mubtadi-ien, PP Ulul Albab Balirejo, PP Minhajul Tamyiz, PP serta SMP-SMA Ali Maksum Krapyak, PP Lukmaniyah, PP Al-Islam, PP Al-Barokah, PP M. Muslimin, PP Nurul Ummahat, MA Nurul Ummah, SMK Ma’arif Yogyakarta, SMP Ma’arif Yogyakarta, SMA Ma’arif Yogyakarta, dan seluruh elemen lainnya.

Lebih dari seribu peserta memadati halaman PP Nurul Ummah Putri, dengan berseragam peci hitam, baju putih, sarungan bagi yang putra. Jilbab hitam, baju putih dan bawahan hitam bagi yang perempuan, serta khidmad melaksanakan seluruh rangkaian acara apel Hari Santri Nasional. (Sumber)
Suasana Saat Apel Hari Santri PCNU Kota Yogyakarta.

Pendidikan dan Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia

M. Jamil, S.H.
www.mjamil.net – Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyi Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Pemberlakuan sama dihadapan hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam hal pendidikan, baik fisiknya sehat secara jasmani dan rohati maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas).

Pasal 28H Ayat (2) amandemen kedua UUD 1945 mengatakan bahwa “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melaksanakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan dengan tujuan dasar untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Bangsa Indonesia terdiri dari jutaan penduduk yang hidup bermasyarakat dan mempunyai latar belakang berbeda. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan dasar pembangunan nasional. Hak dan kewajiban yang sama tersebut tidak terkecuali pada masyarakat Indonesia penyandang disabilitas.

Masyarakat Indonesia memiliki hak berpendidikan yang layak serta diakui secara hukum begitu juga penyandang disabilitas. Untuk memperkuat pengakuan penyandang disabilitas, maka pada tanggal 15 April 2016 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas). Disimpan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, serta Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Sebelum membahas lebih jauh tentang pendidikan dan pengakuan hukum penyandang disabilitas, alangkah baiknyakita terlebih dulu mengetahui apa itu penyandang disabilitas. Bila melirik dalam Pasal 1 Ayat  (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa “Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, menjelaskan bahwa “Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari: a. penyandang cacat fisik; b. penyandang cacat mental; c. penyandang cacat fisik dan mental.”

Adanya pengaturan mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus mencakup perlindungan terhadap hak asasi penyandang disabilitas yang sama dan setara dengan hak asasi manusia pada umumnya, tanpa memandang sebelah mata mengenai ada atau tidaknya kecacatan secara fisik atau kecacatan mental.

Pengakuan Hukum Penyandang Disabilitas di Indonesia
Sebelum pengesahan UU Penyandang Disabilitas, sebenarnya jauh-jauh waktu sudah ada peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, diantaranya:  Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) yang ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 10 November 2011, dimana konvensi internasional tersebut telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia sejak tanggal 30 Maret 2007 di New York.; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Selain undang-undang, terdapat juga dalam peraturan daerah, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang termaktub dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

Negara yang bermartabat adalah Negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali. Isu tentang penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan seringkali dikenal dengan istilah “difable” (differently abled people) atau sekarang dikenal sebagai “disabilitas” adalah masalah yang paling jarang mendapatkan perhatian dari Pemerintah maupun masyarakat. Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [Rahayu Repindowaty Harahap dan Bustanuddin, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (CRPD)”, Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015]

Hak-Hak Penyandang Disabilitas
Pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak sebagai berikut: a. hidup; b. bebas dari stigma; c. privasi; d. keadilan dan perlindungan hukum; e. pendidikan; f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; g. kesehatan; h. politik; i. keagamaan; j. keolahragaan; k. kebudayaan dan pariwisata; l. kesejahteraan sosial; m. Aksesibilitas; n. Pelayanan Publik; o. Pelindungan dari bencana; p. habilitasi dan rehabilitasi; q. Konsesi; r. pendataan; s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan t. berekspresi.

Dengan hadirnya UU Penyandang Disabilitas, seharusnya kita mengapresiasinya, dengan ini, pemerintah tidak ada lagi alasan pemerintah untuk tidak melindungi hak-hak penyandang disabilitas, karena hak-hak mereka sudah mendarah daging dalam ruh aturan perundang-undangan yang legal formal pemberlakuannya di Indonesia. Mengabaikan hak-hak penyandang disabilitas berarti mengabaikan undang-undang, mengabaikan undang-undang berarti mengabaikan harga dirinya sebagai pembuat dan pelaksana undang-undang.

Selain berharap pada pemerintah sebagai pelaksana undang-undang, semua pihak (stake holder) juga tidak tinggal diam, harus bahu membahu dalam upaya mengangkat harkat dan martabat para penyandang disabilitas di Indonesia dengan cara dan kadar kemampuan yang dimiliki.

Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
Perhatian orang terhadap penyandang disabilitas mulai banyak, baik itu dalam bentuk riil pendampingan maupun supporting dalam bentuk menyuarakan dalam tulisan, salahsatu yang penulis baca adalah tulisan Akhmad Soleh dengan judul “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta terhadap Penyandang Disabilitas” yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Islam, Volume IIII, Nomor 1, Juni 2014/1435. Ahmad Soleh dalam tulisannya tersebut memaparkan tiga pola dalam menangani pendidikan bagi penyandang disabilitas yang selama ini dilakukan oleh lembaga pendidikan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sekolah Luar Biasa (Segregasi)
Sekolah luar biasa (special school) adalah pendidikan yang menyediakan desain/setting khusus, seperti kelas khusus, sekolah khusus, dan sekolah atau lembaga khusus dengan model diasramakan. Sekolah ini sering kali hanya ditujukan bagi tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa.
Pendidikan semacam ini tidak selalu memenuhi kebutuhan pendididkan anak karena salah satu kelemahannya adalah pendidikan setting segregasinya, yaitu isolasi dan hilangnya kesempatan berbagi dengan teman sebaya dan belajar satu sama lain tentang perilaku dan keterampilan yang relevan.

Tujuan pendidikan luar biasa secara khusus bertujuan: pertama, agar anak berkelainan memahami kelainan yang dideritanya dan kemudian menerimanya sebagai suatu keadaan yang harus dihadapi. Kedua, agar anak berkelainan menyadari bahwa anak penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat, warga negara dengan hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Ketiga, agar anak berkelainan berdasarkan kemampuan yang ada padanya sesuai dengan hak dan kewajibannya berusaha dan berjuang menutup dan mengisi kekurangan yang ada padanya agar menjadi warga negara yang mandiri, tidak bergantung pada bantuan dan pertologan orang lain dan pemerintah. Keempat, agar anak berkelainan memiliki pengetahuan dan keterampilan (sesuai dengan kelainannya) sehingga dapat mencari nafkah dengan pengetahuan dan keterampilannya. Kelima, agar anak berkelainan pada akhirnya dapat bergaul dengan masyarakat tanpa perasaan rendah diri dan agar dapat dapat menghargai keagungan Tuhan Yang Maha Esa.

2. Pendidikan Integrasi
Pendidikan integrasi adalah integrasi siswa penyandang disabilitas ke dalam taman sekolah reguler dan telah dilakukan selama betahun-tahun dan dengan cara yang bebeda-beda. Anak penyandang disabilitas yang mengikuti kelas atau sekolah khusus (SLB) dipindahkan ke sekolah reguler ketika anak penyandang disabilitas dianggap siap untuk mengikuti suatu kelas di sekolah reguler. Anak penyandang disabilitas sering ditempatkan dalam suatu kelas berdasarkan tingkat keberfungsiannya dan pengetahuannya, bukan menurut usianya.

3. Pendidikan Inklusif
Pola pendidikan inklusif mempunyai pengertian yang beragam. Stainback mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang menampung semua siswa di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi. Staub dan Peck mengemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah penempatan anak yang menunjukkan bahwa kelas reguler merupakan tempat belajar yang relevan bagi anak berkelainan, apa pun jenis kelainannya dan bagaimanapun gradasinya.

Lembaga GPDLI dan TAGARI sebagai Lembaga Pemerhati Penyandang Disabilitas
Dari berbagai lembaga pemerhati penyandang disabilitas, berikut ini penulis paparkan 2 lembaga, diantaranya beroperasi di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta dan sekitarnya (lembaga GPDLI) dan yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan sekitarnya (Komunitas Segenggam Mentari -- TAGARI).

1. Lembaga GPDLI
Lembaga Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia (GPDLI) didirikan sejak tanggal 15 Desember 2009. GPDLI ada guna memfasilitasi keterlibatan sektor swasta dengan masyarakat, pemerintah dan organisasi lainnya, mewujudkan transformasi masyakarat yang menyeluruh dan berkelanjutan. Semua tentang GPDLI dapat dilihat pada website www.pedulidisabilitas.org.

Maksud dan tujuan hadirnya GPDLI ini adalah (1) Memulihkan kepercayaan diri dan kemandirian bagi para orang yang pernah mengalami kusta dan yang mengalami cacat/ disabilitas lainnya; (2) Menghilangkan stigma negatif terhadap orang yang mengalami kusta dan penyandang cacat/ disabilitas lainnya; (3) Memberdayakan orang yang pernah mengalami kusta dan masyarakat sekitarnya dalam membangun masa depan pribadi, keluarga dan komunitas yang ada disekitarnya.
GPDLI rutin melaksanakan kegiatan antara lain: (1) Mensejahterakan secara holistik orang dan komunitas yang pernah mengalami kusta dan cacat/disabilitas secara bersamaan (Mensejahterakan semua orang); (2) Mengajak masyarakat lebih peduli kepada orang yang mengalami kusta dan penyandang cacat/disabilitas lainnya.

2. Komunitas Segenggam Mentari (TAGARI)
Komunitas Segenggam Mentari (Tagari) dibentuk oleh relawan-relawan yang mayoritas adalah mahasiswa UGM dari lintas disiplin ilmu (lambat laun, untuk melebarkan sayapnya, Tagari juga merekrut keluarga tidak hanya dari lingkup UGM, melainkan dari kampus lain atau secara individu mempunyai yang Visi Misi, sama seperti Visi Misi Tagari). Tagari bertujuan agar mampu memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial yang ada di DIY dan sekitarnya. “Tagari” sendiri berasal dari kata Aborigin Tasmania berarti “orang-orang yang berkumpul di sini”.

Terhitung dari tanggal 13 Februari 2016, “Tagari” dibentuk dengan semangat berbagi dan menjadikan komunitas ini bisa memberikan manfaat serta berkontribusi bagi sesama. “Tagari” merupakan komunitas sosial yang peduli terhadap sesama, memiliki jiwa sosial yang tinggi, bahkan merancang kegiatan-kegiatan yang kreatif. “Tagari” juga memiliki harapan agar komunitas yang dibentuk oleh anak-anak muda ini mampu menjadi bagian kecil dari banyaknya aksi-aksi sosial yang ada. Semua tentang Tagari dapat dilihat pada website www.TagariJogja.com.

Visi, Misi dan Tujuan Tagari
Tagari mempunya Visi “Sebagai sarana untuk berkontribusi dalam bidang sosial di Indonesia, khususnya mengenai isu  disabilitas”.

Misi Tagari diantaranya: (1) Memberikan pendidikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus; (2) Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai keberadaan anak  berkebutuhan khusus (3) Memberikan keterampilan kepada anak berkebutuhan khusus hingga mereka siap dan layak kerja (4) Mengadakan acara atau aksi yang mendukung anak berkebutuhan khusus agar tidak  mendapatkan diskriminasi dari masyarakat umum.

Sedangkan Tujuan Tagari adalah supaya anak Indonesia yang berkebutuhan khusus memiliki kepercayaan diri dan keterampilan yang baik, serta terbangunnya paradigma masyarakat umum terhadap anak berkebutuhan khusus ke arah positif.

Saat ini yang menjadi agenda rutinitas Komunitas Segenggam Mentari adalah, pada tiap Sabtu mendampingi siswa-siswi Sekolah Luar Biasa (SLB) Bhakti Pertiwi Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta untuk sasaran pengabdian.


Penulis: M. Jamil, S.H. 
[Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta Periode 2015-2016 / Salahsatu Pendiri Komunitas Segenggam Mentari (Tagari) / Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014 / Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada]


NB:
Tulisan ini pernah dimuat pada Majalah Nusantara IKPMDI-Yogyakarta (diterbitkan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta) Edisi Mei-Juni 2016.

Refleksi 71 Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI

Refleksi 71 Proklamasi Kemerdekaan RI, Diterbitkan oleh Koran GARDA ASAKOTA, Edisi 958, Jumat, 19 Agustus 2016. Lihat halaman 7.

Refleksi 71 Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Assalamu’alaiku Warahmatullahi Wabarokatuh..

Salam Merdeka..!

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beberapa provinsi, provinsinya terdiri dari kabupaten/kota. Saat ini Provinsi di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 34 provinsi. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, mengatakan bahwasannya Daerah Otonom di Indonesia sampai dengan bulan Juli 2013 berjumlah 539, yang terdiri atas 34 provinsi, 412 kabupaten, dan 93 kota.

Hari ini, tanggal 17 Agustus 2016, Deklarasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tepat berumur 71 tahun sejak 17 Agustus 1945. Pada hari ini pula semua insan merayakan dan mengenang kemerdekaan ini. Hal ini baik dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Lembaga Pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Mahasiswa, Organisasi   Kepemudaan, Organisasi Kedaerahan, Para tokoh-tokoh Nasional, bahkan rakyat biasa pun saat ini merayakan hari kemerdekaan Indonesia.

Tingkat kesadaran dan cara mengenang hari kemerdekaan tiap lembaga atau individu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, ada yang memformatnya dalam bentuk upacara bendera, ada yang melakukan dengan cara membentuk forum diskusi, ada yang merefleksikan dalam suatu karya, ada yang merefleksikan dengan cara naik kepuncak gunung dan ada pula yang hanya mengucap syukur dalam hati.

71 tahun Indonesia merdeka dengan berbagaimacam warna warni kehidupan yang melingkup didalamnya. 71 tahun Indonesia merdeka dengan ribuan prestasi dari anak bangsa dari berbagaimacam profesi. 71 tahun Indonesia merdeka, tidak sedikit pula semua persoalan-persoalan yang muncul, seperti peperangan antar suku, pembunuhan dimana-mana, pemerkosaan, persoalan penegakkan hukum, persoalan pemerataan pendidikan, persoalan kematian ibu dan bayi, persoalan sempitnya lapangan pekerjaan, persoalan pemerataan ekonomi rakyat, penyebaran narkoba dikalangan pemuda yang merasalela, serta ribuan persoalan lainnya. Semua persoalan-persoalan itu pasti membutuhkan tekat, perjuangan, semangat, kemauan dan kesadaran kita sebagai anak bangsa untuk mau dan sama-sama membenah secara perlahan maupun dobrakan besar, tentunya dengan cara dan kadar kemampuan yang dimiliki.

71 tahun Indonesia merdeka, perlu pemikiran, kemauan dan satu padu dari seluruh elemen dari Sabang sampai Merauke, dari berbagaimacam agama, suku, berbagaimacam golongan, demi untuk tujuan kita bersama yakni menjadikan Negara dan Bangsa Indonesia menjadi Negara dan Bangsa yang Besar, maju dan disegani bangsa-bangsa lain. Sebagai pemacu semangat kita dihari kemerdekaan, sang proklamator kemerdekaan, Soekarno pernah mengungkapkan bahwasannya “Negara Republik Indonesia ini bukan milik sesuatu golongan, bukan milik sesuatu agama, bukan milik sesuatu suku, bukan milik sesuatu
golongan adat-istiadat, tetapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke!”.

Sungguh benar adanya apa yang pernah diungkapkan oleh Soekarno, beliau pernah berkata “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” Para funding father bangsa Indonesia kala itu, musuhnya terpampang nyata, membentuk satu kekuatan dari seluruh kalangan untuk berjuang mengusir penjajah. Saat ini, karena kemunafikan dan keserakahan kita sebagai anak bangsa, mementingkan pribadi, golongan, partai, sehingga menyerang satu-sama lain tanpa belas kasihan.

Apakah kita sebagai anak bangsa akan terus-terus seperti ini? mari kita refleksikan bersama dalam menyambut momentum penting hari ini dengan cara menggali potensi yang ada dalam diri kita, melihat, mendengar dan menganalisis semua persoalan yang ada sekitar kita, seperti apa yang telah di ungkapkan Presiden kedua Republik Indonesia, Soeharto “Kalau kamu ingin menjadi pribadi yang maju, kamu harus pandai mengenal apa yang terjadi, pandai melihat, pandai mendengar, dan pandai menganalisis. Kemuliaan terbesar kami adalah tidak pernah jatuh, tetapi meningkat setiap kali kita jatuh.”

Begitu penting membangun rasa Nasionalisme dalam diri kita, apapun agama, suku atau organisasimu, lakukanlah hal yang terbaik untuk bangsa Indonesia, karena sejatinya perjuanganmu akan terus dikenang meski kelak engkau telah tiada di bumi ini.

Keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta mengucapkan Selamat Hari Ulang Tahun (HUT) Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke-71 Tahun (17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2016).

Dalam momentum 17 Agustus ini, saya atasnama pribadi dan atasnama keluarga besar Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta mengajak kepada kita semua untuk selalu dan selalu berbenah, menggali semua potensi yang ada dalam diri kita masing-masing, dipersembahkan untuk kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia, agar menjadi bangsa yang besar dan disegani. Mari kita memainkan dan memaksimalkan peran kita masing-masing, semisalnya pemerintah terus berbenah dan membuat regulasi yang mengarah pada pengembangan, perbaikan dan kesejahteraan masyarakat, seorang ibu dan bapak memberikan pendidikan pertama yang terbaik buat anak-anaknya, seorang guru mendidik muridnya dengan hati yang tulus dan ikhlas, seorang dosen mendidik dan mentranformasikan wawasannya dengan baik pada para mahasiswa dan mahasiswinya, seorang pemuda dan mahasiswa menjadi garda terdepan sebagai agent of change (agen perubahan) dan agent of control (agen pengontrol) yang mampu menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Seberapa carut marutnya kondisi bangsa ini, kita tidak boleh kecil hati dan merasa pesimis, apalagi kita sebagai pemuda dan mahasiswa yang nantinya kelak akan menjadi penerus bangsa. Mulai dari hari ini dan seterunya kita harus bersatu padu demi mewujudkan bangsa Indonesia kedepannya menjadi bangsa yang besar dan bangsa yang disegani diseluruh dunia. Wallahu A’lam Bishawab.

Akhir kata, Wallahul Muwafiq ila aqwamith Thariq  (Semoga Allah menuntun kita ke jalan yang paling lurus [ISLAM]), Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh..


Yogyakarta, 17 Agustus 2016
Salam Hormat dari saya,



M. Jamil, S.H. 
Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta


Ucapan Selamat HUT RI.

Workshop Penulisan PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta, M. Jamil: Berharap Pemda Ikut Andil dalam Mensukseskan Acara Ini

Ketua Umum PUSMAJA Mbojo Yogyakarta M. Jamil, S.H.
Yogyakarta, PewartaNews.com – Dalam konteks keindonesiaan, para founding father kita menjadikan tulisan sebagai media perlawanan terhadap penjajah di Ibu pertiwi, bahkan karena tulisanlah, pemikiran-pemikiran mereka masih terus hidup dan bertahan hingga saat ini. Seorang Kartini misalnya, tanpa menulis Kartini tidak akan pernah menjadi apa-apa dan akan terlupakan oleh sejarah. Melalui surat yang sangat fenomenal “Habis Gelap Terbitlah Terang” inilah pemikiran-pemikiran kartini tentang emansipasi perempuan bisa dikenal oleh dunia. Ini menjadi bukti bahwa menulis memiliki peran sangat strategis dalam upaya menyampaikan sesuatu yang khas dan langsung mengena pada objek sasaran.

Berlandaskan pemikiran diatas, Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta tergerak hatinya untuk mencoba memberi warna budaya baru dalam kancah ke-Mbojo-an yang mana pada umumnya Mbojo dikenal dengan budaya tutur untuk mempertahankan kisah, mitos dan realita hidup masa lampau. Hal yang demikian dikemas dalam bentuk Workshop Penulisan dengan mengangkat tema “Pelembagaan Budaya Menulis: Upaya Mempercepat Pembangunan Dana Mbojo”.  Sejalan juga dengan Visi PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta sebagai wadah bersama untuk mengelola kapasitas sumber daya manusia yang cerdas, profesional, kontributif, demokrasi dan religius.

Kegiatan Workshop Penulisan ini akan dilaksanakan pada tanggal 23-24 April 2016, bertempat di Gedung Pelatihan Kementerian Dalam Negeri Yogyakarta (Alamat: Jln. Melati Kulon No. 1, Kelurahan Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta).

Pemateri yang dihadirkan sangat berkompeten dalam bidangnya, diantaranya; Pertama, Drs. H. Ahmad Luthfie, MA (Wakil Pemimpin Redaksi Koran Kedaulatan Rakyat Yogyakarta) dengan materi penyampaian “Pengantar dan Teknik Menulis”. Kedua, Hasrul Buamona, S.H., M.H. (Penulis, Dosen, Advokat, Mahasiswa Doktor) dengan materi penyampaian “Motivasi dan Kekuatan Menulis”. Ketiga, Eko Prasetyo, S.H. (Direktur Badan Pekerja Sosial “Social Movement Instiute) dengan materi penyampaian “Tulisan sebagai Media Transformasi dan Propaganda”. Keempat, Bambang Sigap Sumantri (Kepala Biro Kompas Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah) dengan materi penyampaian “Tips dan Trik Menulis di Media Massa”. Kelima, Nasrullah Ompu Bana (Direktur Penerbit Lengge Publishing) dengan materi penyampaian “Budaya Literasi untuk Pembangunan Dana Mbojo”. Selain dibekali materi-materi, para peserta langsung digodong untuk melakukan praktek menulis langsung didampingi oleh para pemateri yang bersangkutan.

Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta berharap pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kota Bima, Pemerintah Kabupaten Bima dan Pemerintah Kabupaten Dompu turut andil dalam mensukseskan acara ini. “Ini merupakan upaya kami untuk membangun budaya menulis pada mahasiswa NTB, terkhusus mahasiswa Mbojo di Yogyakarta, oleh karena itu atasnama pribadi dan atas nama lembaga, saya berharap Pemda NTB, Pemda Kota atau Kabupaten Bima dan Pemda Dompu mau berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini, baik secara moril mau pun materiil.” Ucap M. Jamil, S.H. selaku Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta pada hari Kamis, 14 April 2016 di Yogyakarta.

Lebih lanjut M. Jamil, S.H. mengatakan, “Acara ini pesertanya untuk mahasiswa Mbojo yang S3, S2, S1 dan D3 di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Untuk memperlancar berjalannya acara Workshop Penulisan ini, dikoordinir oleh Muhammad Al-Irsyad, S.K.M. selaku ketua panitia penyelenggara dan Nawassyarif, S.Kom. sebagai sekretaris panitia pelaksana.

Para calon Peserta perlu memperhatikan point-point “Persyaratan Perserta” dan “Persyaratan Tulisan” dan dibawah ini.

Persyaratan Perserta
Pertama, Mahasiswa S1, S2, atau S3 yang berasal dari Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu. Kedua, Kuota peserta Workshop Menulis dibatasi maksimal 25 orang. Ketiga, Calon peserta diharuskan mengirimkan tulisan sebagai pra-syarat menjadi peserta workshop. Keempat, Tulisan yang dikirimkan menjadi salah satu penilaian kelayakan peserta untuk mengikuti kegiatan workshop. Kelima, Peserta yang dinyatakan lulus diharuskan membayar biaya pelatihan sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah). Keenam, Peserta harus hadir 15 menit sebelum acara dimulai. Ketujuh, Peserta diharuskan mengikuti semua proses workshop dari awal hingga akhir. Kedelapan, Peserta yang tidak mengikuti salah satu atau sebagian dari prosesi workshop dinyatakan gugur. Kesembilan, Panitia berhak mencabut status peserta. Kesepuluh, Konfirmasi keikutsertaan peserta minimal 3 hari sebelum kegiatan Workshop dimulai, jika tidak maka dinyatakan gugur.

Persyaratan Tulisan
Pertama, Tulisan membahas topik aktual dan relevan yang terkait dengan Dana Mbojo. Kedua, Tulisan merupakan karya asli, bukan plagiasi, bukan saduran, bukan terjemahan, bukan sekadar kompilasi, bukan rangkuman pendapat/buku orang lain. Ketiga, Hak cipta menjadi karya masing-masing peserta, namun panitia berhak memublikasikannya (baik di media PUSMAJA atau media Partner PUSMAJA) dengan tetap mencamtumkan nama peserta (penulisnya). Keempat, Panjang tulisan 500 - 800 kata (tidak termasuk sampul, judul dan referensi). Kelima, Tulisan ditulis di size kertas ukuran A4 dengan margin normal. Keenam, Ketentuan font Tahoma, font Size 12 dan spasi 1,5. Ketujuh, Wajib menyertakan data diri (Nama, Asal Daerah, Program Studi dan Kampus, serta Kontak HP/WhatsApp) pada halaman sampul. Kedelapan, Tulisan di kirimkan dalam format file dokumen Rich Text Format (.rtf). Kesembilan, Dikirim ke alamat e-mail PUSMAJA : pusmajambojojogja@gmail.com. Kesepuluh, Tulisan yang telah dikirim akan dinilai oleh panitia sebagai syarat mengikuti kegiatan Workshop Penulisan. Kesebelas, Calon Peserta yang dinyatakan lolos sebagai Peserta Workshop Penulisan wajib menyerahkan print out tulisannya pada panitia maksimal sebelum Workshop Penulisan dimulai. Keduabelas, Calon Peserta yang tidak dinyatakan lolos, tulisannya tetap berpeluang untuk di publikasikan pada media PUSMAJA atau media Partner PUSMAJA. Ketigabelas, Keputusan  panitia mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Bagi Para Donatur yang ingin berpartisipasi mensukseskan acara ini, dapan mendownload Proposal dan Permohonan Donatur acara ini dengan KLIK DISINI. (MJ / PewartaNews)

Sumber: http://www.pewartanews.com/2016/04/workshop-penulisan-pusmaja-mbojo.html

PUSMAJA Gelar Diskusi Publik, Wakil Ketua DPD RI Dihadirkan

Pusmaja saat menggelar diskusi publik.
Yogyakarta, Kahaba.- Bekerja sama dengan para sesepuh yang berada di Yogyakarta, para mahasiswa-mahasiswi yang tergabung dalam  Pusat Studi Mahasiswa Pasca Sarjana (PUSMAJA) Yoyakarta menyelenggarakan diskusi public dengan tema “Peran DPD RI dalam Mendorong Pembangunan  Daerah dan Mewujudkan Smartcity Bima Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Bima”.

Pada kegiatan tersebut, PUSMAJA menghadirkan Wakil Ketua DPD RI, Farouk Muhammad dan Muhammad Aditia AN. Salam, Presiden Direktur PT Gama Techno Indonesia sebagai pembicara.

Diskusi yang dilaksanakan tanggal 27 Februari 2016 bertempat di gedung DPD DIY tersebut dihadiri oleh 160 peserta, selain sesepuh, mahasiswa S1, S2 dan S3 juga masyarakat Bima-Dompu-Sumbawa yang ada di Yogyakarta. Acara itu juga dihadiri oleh Hafidh Asromanggota DPD RI perwakilan DIY serta mahasiswa luar pulau Sumbawa.

Ketua PUSMAJA M. Jamil dalam sambutannya memaparkan, jumlah mahasiswa asal Mbojo kurang lebih 1000 dengan mahasiswa pascasarjana (S2 dan S3) sekitar 100 orang, dengan berbagai macam disiplin ilmu. Diantaranya kesehatan, pendidikan, ekonomi, agama, teknik, termasuk seni dan kebudayaan.

Kegiatan Pusmaja Mbojo – Yogyakarta fokus pada kajian dan riset tentang pengembangan dana Mbojo, baik pada sisi sumber daya alam, kearifakan lokal, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi kreatif, melalui pendekatan Interdisiplin keilmuan.

“Besar harapan kami pada Pemerintah Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, dengan potensi  SDM  yang ada, dapat membuka ruang bagi mahasiswa Yogyakarta untuk berperan serta dalam pembangunan dana Mbojo,” pinta mahasiswa pasca kenotarian UGM itu.

Belajar dari pengalaman, banyak putra – putri terbaik Dana Mbojo yang memilih untuk tetap tinggal dan memajukan daerah orang lain, dari pada kembali ke tanah kelahirannya. Potensi sumber daya manusia terdidik asal dana Mbojo di Yogyakarta secara kuantitaf maupun kualitas sangat banyak. Artinya kesadaran untuk keilmuan itu semakin meningkat.

Tapi pertanyaan kritisnya adalah , dana Mbojo dengan segudang sumber daya manusia terdidiknya, malah saat ini mendapatkan predikat daerah yang masuk dalam zona merah (konflik dan radakilisme). Menurut jamil Pemerintah belum begitu banyak berperan dalam mengakomodir harapan-harapan putra- putri Mbojo, sehingga muncul gejolak-gejolak sosial.

Sementara itu, Perwakilan sesepuh Hj. Siti Aisyah Sahidu dalam sambutannya, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan PUSMAJA – Yogyakarta, dan merasa bangga terhadap generasi muda yang tergabung dalam Pusmaja. Sebab, tidak hanya focus dengan kewajibannya sebagai mahasiswa, tapi juga merasa bertanggungjawab terhadap kemajuan dana Mbojo. “Saya bangga melihat putra dan putri Bima yang punya pemikiran maju seperti kalian ini,” pujinya.

Acara diskusi dipimpin Moderator, Firman mahasiswa S3 Fakultas Kedokteran UGM. Acara diskusi mulai pukul 13.00 WIB. Tampil sebagai pembicara pertama Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad.

Dalam pemaparannya, putra asli Bima itu menyampaikan banyak hal terutama tugas DPD sebagai wakil dari daerah, dalam upaya memajukan daerah. Menurutnya DPD sudah banyak melakukan hal-hal yang bernilai positif untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, diwakili dengan mendorong pemerintah dalam perbaikan dan pengembangan infrastruktur, seperti perbaikan jalan nasional, jalan wisata. Selain itu sudah mendorong pemerintah membangun tepung ikan di Sape, pabrik rumput laut di Wera dan pabrik Es di Kota Bima.

“DPD juga mendorong Pemerintah daerah untuk mengembangkan produksi bawang sebagai produk unggulan Bima,” tuturnya.

Menyinggung masalah perluasan bandara Muhammad Salahuddin Bima, Mantan Gubernur PTIK itu mengatakan sebenarnya sudah di goalkan, namun kendalanya Pemerintah Daerah yang tidak mampu menyelesaikan masalah sengketa tanah bandara.

Pembicara kedua, Muhammad Aditia AN. Salam, memaparkan hasil analisanya tentang potensi daerah Bima menjadi Kota yang bisa dikembangkan menjadi kota Smart City, dilihatnya bahwa Smart City merupakan kota cerdas yang mulai dibicarakan oleh masyarakat terutama di negara-negara besar. Smart City tidak harus dibangun oleh pemerintah melainkan bisa juga dilakukan masyarakat. Karena masyarakat cerdas merupakan tanggungjawab dari semua elemen yang ada.

Pertumbuhan manusia yang begitu cepat, mau tidak mau harus dipikirkan konsep pengelolaan kota, ditengah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat. Sehingga wacana kota cerdas atau Smart City itu menjadi topik yang sangat hangat. Pemanfaatan teknologi informasi adalah merupakan salah satu opsi yang harus digunakan dalam menghubungkan keberlangsungan masyarakat dengan segala aktifitasnya. Sehingga teknologi bisa bernilia positif dan bukan justru berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat.

“Komponen utama penggunaan dalam membangun Smart City pertama, Smart Governance, Smart Economy, Smart Mobility, Smart Living, Smart Environment, Smart People. Penerapan konsep Smart City bisa saja dilakukan di Bima, mengingat potensi masyarakat Bima yang hampir semua sekolah dan cepat beradaptasi dengan teknologi dan informasi,” jelasnya.

*Eba (Penulis Anggota PUSMAJA)


Sumber: http://kahaba.net/citizen-journalism/29393/pusmaja-gelar-diskusi-publik-wakil-ketua-dpd-ri-dihadirkan.html

PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Hadirkan Senator Senayan

M. Jamil, S.H. saat menyampaikan sambutan.
Yogyakarta, PewartaNews.com – Pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta Periode 2015-2017 hadirkan senator senayan dalam agenda Dialog Publik yang diselenggarakan pada Hari Sabtu, 27 Februari 2016 jam 13.00-selesai di aula kantor Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Republik Indonesia (DPD RI) perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tema yang diangkat dalam Dialog Publik tersebut yakni “Peran DPD RI dalam Medorong Pembangunan Daerah dan Mewujudkan Smartcity Bima untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”, dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten didalamnya yakni, pemateri pertama disampaikan oleh senator senayan Prof. Dr. Forouk Muhammad, S.H. (Wakil Ketua DPD RI Periode 2014-2019). Pemateri kedua yakni saudara Muhammad Aditia AN. Salam, ST., MBA (Prisiden Derektur PT. Gama Techno Indonesia). Kedua pemateri tersebut didampingi seorang moderator Firman, S.E., MPH. (Kandidat Doktor di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada).

M. Jamil, S.H. mengatakan sudah begitu lama para mahasiswa Mbojo tidak bernostalgia dengan kehadiran tokoh nasional Prof. Dr. Farouk Muhammad, S.H. di Yogyakarta, dengan adanya acara yang diselenggarakan Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta melalui dukungan sesepuh Mbojo Yogyakarta ini, perlu dimanfaatkan dengan baik. “saya ucapkan selamat datang kepada ayahanda Prof. Farouk Muhammad, S.H. di kota gudek Yogyakarta, semoga dengan kehadiraanya saat ini menjadi wadah untuk berdiskusi panjang lebar terkait persoalan Mbojo saat ini,” ucap M. Jamil, S.H. pada 27 Februari 2016 di disela-sela acara berlangsung.

Lebih lanjut ketua umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta M. Jamil, S.H. mengatakan bahwasannya masyarakat Indonesia dewasa ini sudah sangat melek terhadap informasi, dengan perkembangan yang sedemikian cepat tersebut, pemerintah Mbojo, baik di Bima maupun Dompu perlu sigap menerimanya. “Oleh karenanya, hadirnya smartcity sangat perlu disambut baik oleh pemerintah Mbojo,” cetusnya.

Menarik jadi sorotan dalam pertemuan siang menjelang sore sabtu lalu, salah satu diantaranya adalah adanya pertanyaan salahsatu peserta diskusi terkait keterlibatan Prof. Dr. Farouk Muhammad, S.H. untuk memperjuangkan proses terbentuknya Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Sang senator dari Nusa Tenggara Barat tersebut menceritakan bahwasannya ia sangat mendukung terbentuknya PPS, ia juga pasang badan memperjuangkan PPS. “PPS terus diperjuangkan, dan masih dalam progress,” ucapnya.

Lebih lanjut Farouk Muhammad mengatakan, hadirnya lembaga perwakilan daerah penting untuk menengahi/mengimbangi kebijakan anggaran dan  pembangunan yang memihak pada daerah-daerah padat penduduk karena lebih banyak diwakili anggota DPR sebagai satu-satunya pemegang kekuasaan penentu anggaran. Kedua, ukuran kinerja dan prestasi lembaga perwakilan daerah tidak bisa dilihat (hanya) dari pemberitaan media, tapi pada peran dan kiprahnya dalam menjaga keseimbangan antarwilayah agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan dan kemajuan.

Selain itu, lanjutnya Farouk, penataan sistem ketatanegaraan melalui perubahan kelima UUD 1945 adalah keniscayaan agar lembaga perwakilan daerah memiliki kewenangan yang lebih jelas dan kuat berdampingan dengan lembaga perwakilan rakyat agar sistem checks and balances antarkamar parlemen berjalan efektif bagi kepentingan nasional. Terlebih lagi terdapat Keputusan MPR RI Masa Jabatan 2009-2014 yang merekomendasikan, antara lain, penguatan MPR termasuk DPD. Nah sekarang akan diuji apakah partai politik yang wakil-wakilnya di MPR telah menyetujui rekomendasi tersebut akan meng”khianat”i keputusan tersebut atau secara “gentleman” tetap mendukung penguatan DPD.

Muhammad Aditia AN. Salam mengatakan bahwasannya smartcity merupakan istilah yang artinya “kota cerdas” yang mulai dibicarakan oleh masyarakat terutama di negara-negara besar. Smartcity tidak harus dibangun oleh pemerintah melainkan bisa juga dilakukan masyarakat biasa. Karena masyarakat cerdas merupakan tanggunjawab dari semua elemen yang ada. Pertumbuhan manusia yang begitu cepat mau tidak mau harus dipikirikan konsep dalam pengelolaan kota ditengah kemajuan teknologi informasi yang begitu cepat progresnya. Sehingga wacana kota cerdas atau smartcity itu menjadi topik yang sangat hangat. Pemanfaatan teknologi informasi adalah merupakan salah opsi yang harus digunakan dalam menghubungkan keberlangsung masyarakat dengan segala aktifitasnya. Sehingga teknologi bisa bernilia positif dan bukan justru berdampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan internet sebagai penyidia jasa informasi dengan pemanfaatan teknologi semakin gencar dibicarakan. Komponen utama penggunaan dalam membangun smartcity yakni pertama, smaart governance (pemerintahan cerdas), smart economy (ekonomi cerdas), smart mobility, smart living, smart environment, smart people. Penerapan konsep smarcity bisa saja dilakukan di Bima mengingat potensi masyarakat Bima yang hampir semua sekolah dan cepat beradaptasi dengan teknologi dan informasi. Tidak hanya bandung, surabaya, jakarta, besar harapannya untuk berkontribusi dan mendukung Bima sebagai bagian dari daerah yang akan merancang dan menerapkan smartcity. “Semoga direspon dengan baik oleh pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan,” bebernya.

Peserta sangat antusias dalam dialog tersebut, terbukti dengan adanya interaksi yang intens antara para peserta dan pemateri. Acara dihadiri oleh 160 peserta yang terdiri dari S1, S2 dan S3 yang berasal dari mayoritas mahasiswa Mbojo yang berada di Yogyakarta, selain mahasiswa Mbojo dihadiri juga oleh mahasiswa Lombok, dan luar NTB.



Turut hadir dalam acara tersebut, Drs. H. A. Hafidh Asrom, M.M. anggota DPD RI perwakilan DIY, Ketua KEPMA Bima-Yogyakarta Arif Rahman. Selain itu, hadir sesepuh Mbojo Yogyakarta yang merupakan orang-orang Hebat dari berbagai Profesi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Diantaranya, Bukhari, S.T., dr. Sitti Noor Zaenab, M.Kes., dr. Sitti Aisyah Sahidu, SU., M.Kes., Dra. Siti Alfajar, M.Si., Prof. A Salam, dr. Muchdar, Dr. Mujib, dan lain sebagainya. [MJ / PewartaNews]


Sumber: http://www.pewartanews.com/2016/02/pusmaja-mbojo-yogyakarta-hadirkan.html


PUSMAJA Gelar Diskusi Dinamika Keilmuan Mahasiswa Mbojo di Yogyakarta

Suasana saat Penyampaian Materi.
Yogyakarta, PewartaNews.com – Suasana cuaca malam yang cerah dilangit kota Yogyakarta. Bersamaan itu, pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta Periode 2015-2017 menyelenggarakan Kajian Rutin pada Hari Sabtu, 20 Februari 2016 jam 20.00-selesai di Aula Asrama Mahasiswa “Putra Abdul Kahir” Bima Yogyakarta.

Tema yang diangkat dalam pertemuan ilmiah ini yakni “Meneropong Dinamika Keilmuan  Mahasiswa Dana Mbojo di Yogyakarta”, dengan menghadirkan pemateri yang berkompeten didalamnya yakni, pemateri pertama disampaikan oleh Syahrul Ramadhan, S.Pd., M.Pd. (Eks Ketua Umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta / Kandidat Doktor pada Universitas Negeri Yogyakarta). Pemateri kedua yakni saudara Iskandar, S.Sos. (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta).

Ketua Umum  Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta saudara M. Jamil, S.H. mengatakan, “Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, apakah saat ini budaya-budaya keilmuan yang melekat di kota Yogyakarta masih tetap ada atau sebaliknya? Oleh karenanya, inilah yang perlu kita diskusikan agar lebih terang suatu masalahnya, kalau ada persoalan maka kita bisa tahu cara untuk mengatasinya,” ucap M. Jamil, S.H. dalam sambutannya.

Dalam Konteks sejarah, Syahrul Ramadhan mengatakan bahwa mahasiswa dana Mbojo yang melanjutkan studinya di DIY tempo dulu, Pemuda/i yang dating benar-benar selektif, yakni hanyalah orang yang benar-benar ingin serius menuntut ilmu. Lain dengan kondisi saat ini, hampir semua kalangan sudah menginjak bangku kuliah. ditambah dilema kampus: pergeseran kebijakan oleh pihak kampus 70% kuliah. “Mahasiswa yang datang kuliah dulu sudah beda kondisinya dengan mahasiswa sekarang,” beber Syahrul.

Sementara Iskandar mengatakan ada 2 tipe mahasiswa dewasa ini, diantaranya tipe tradisional dan tipe organik. “Pada tipe tadisional, mahasiswa kecenderungan hanya memenuhi kebutuhan materi: uang, harta: rumah dan lain-lain. Pada tipe organik, mahasiswa memandang bahwa dunia akademis bukan hanya tampak pada dunia materi tapi sebenarnya sarana pergulakan budaya, ekonomi, pendidikan dan politik” ucap Iskandar.

Antusias para peserta sangat diskusi sangat tinggi, terbukti 50 orang peserta memadati ruang aula asrama,pesertanya yang terdiri dari berbagaimacam lembaga dibawah naungan KEPMA dan IKPM Dompu. Interaksi dua arah pun terjadi antara peserta dan pemateri.

Usai panjang-lebar melewati rangkaian diskusi ternyata telah ditemukan benang merah untuk meminimalisir persoalan-persoalan yang muncul. Itu diakui juga oleh Ketua Umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta. “Semua dari runutan persoalan yang ada, salahsatu untuk meminimalisirnya adalah memfasilitasi wadah-wadah pertemuan ilmiah, agar tidak ada lagi waktu yang terbuang sia-sia, ini yang akan coba jadi komitmen PUSMAJA pada periode ini, yakni akan selalu membuat wadah-wadah pertemuan ilmiah semacam ini, mudah-mudahan niatan seperti ini selalu terus kita ingat, agar mahasiswa-mahasiswa Mbojo (Bima dan Dompu) lebih baik lagi,” ucap M. Jamil, S.H. usai diskusi berlangsung.

Pada kesempatan itu, hadir juga diantaranya Sekretaris PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta saudara Andri Ardiansyah, Bendahara PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta saudari Erni Yustissiani, bang Haerudin, bang Rimawan, Ketua KEPMA saudara Arif Rahman, Ismail Aljihadi, dan para peserta yang lainnya. [MJ / PewartaNews]

Suasana saat diskusi berlangsung.


PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Resmi Luncurkan Website

Ashadi dan Nawassyarif saat peluncuran website.
Yogyakarta, PewartaNews.com – Pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta meluncurkan website resmi dengan nama “www.pusmajambojojogja.or.id” pada hari Sabtu, 2 Januari 2016 di Gedung Kuliah GKT 102 Kampus STIE YKPN, Seturan Yogyakarta.

Secara simbolis peluncuran website diresmikan oleh salahsatu senior Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta yakni Ashadi, SKM. “Dengan saya membalikkan kertas bergambar website ini, maka dengan ini website www.pusmajambojojogja.or.id telah resmi diluncurkan,” ucap Ashadi, SKM. diikuti oleh riuk-riuk tepuk tangan dari seluruh hadirin.

Peluncuran website dipresentasikan oleh Nawasyarif, S.Pd. sebagai koordinator bidang Humas, Media dan Publikasi pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta Periode 2015-2016. “Dengan adanya website PUSMAJA harapannya lebih mempermudah penyaluran aspirasi para anggota PUSMAJA,” ungkap Nawassarif, S.Pd.

Ketua umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta beberapa agenda inti yang akan dilaksanakan satu periode kedepan. “Ada beberapa agenda inti yang insya Allah akan dilaksanakan pada periode 2015-2016, diantaranya, pembuatan website PUSMAJA, penerbitan buku serta penerbitan Jurnal Ilmiah. Roh yang mendasar adalah tiga point penting tersebut, mudah-mudahan agenda yang dicanangkan tersebut bisa dimudahkan dalam pelaksanaannya. Aamiin. Kalau pun ada agenda-agenda yang lain yang ingin dicanangkan, maka akan lebih memfokuskan untuk mendukung program-program inti tersebut, semisalnya ingin mengadakan pelatihan-pelatihan serta kajian-kajian rutis, pengajian, maupun beragam bakat dan minat yang disalurkan, pada ending akhirnya diharapkan program pendukung tersebut menguatkan kecerdasan dan kemahiran para anggota PUSMAJA untuk menuangkan gagasan-gagasannya dalam bentuk tulisan. Tulisan tersebut baik disalurkan melalui website maupun dituangkan kedalam buku atau Jurnal Ilmiah. Alhamdulillah pembuatan website telah dilaksanakan,” beber M. Jamil, S.H. disela-sela acara berlangsung.

Acara ini, selain Peluncuran Website “www.pusmajambojojogja.or.id” juga dirangkaikan dengan pelantikan dan Diskusi Publik dengan mengangkat tema “Menjawab Kekhawatiran Dana Desa, Kepemimpinan Transformasional dan Karakteristik Kepribadian”, dengan menghadirkan para pemateri yang berkompeten diantaranya,  Dr. Efraim Ferdinand Giri, M.Si.,Ak.CA., Dra. Siti Alfajar, M.Si., dan Firman, SE., MPH., serta didampingi oleh seorang moderator yakni Muhammad Al-Isyar, SKM. [MJ / PewartaNews]

Sumber: http://www.pewartanews.com/2016/01/pusmaja-mbojo-yogyakarta-resmi.html


Ayahku

Ayahandaku Usman Hadrah (alm)

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com