Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

PERMAHI dan Masa Depan Hukum Indonesia

PERMAHI dan Masa Depan Hukum Indonesia[1]
By : M. Jamil [2]
Oleh : Marhendra Handoko, S.H.I.[3]
  1. A. PENDAHULUAN
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang dideklarasikan pada 5 Maret 1982, pukul 22.00 WIB, di Jalan Cirebon No.11 A Jakarta. Dan, pada hari itu juga, terpilih FRUTZ LUMOINDONG (yang juga ketua umum PMHJ) sebagai Ketua Umum DPP PERMAHI yang berkedudukan di Jakarta. PERMAHI menjadikan dirinya sebagai organisasi non politik dan hanya berkiblat pada wilayah pengembangan ketrampilan profesi hukum sehingga PERMAHI tidak menjadikan dirinya sebagai bagian dari perahu politik praktis. Namun dalam perjalanannya PERMAHI kerap mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya, namun hal tersebut mampu dijawab dengan konsistensi PERMAHI yakni tetap menjaga ruh perjuangan demi mewujudkan kader profesi hukum yang berintegritas tinggi serta berkeyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya.
Bergeraknya roda kehidupan sosial menyebabkan PERMAHI mengalami proses dinamika organisasi yang cukup menjanjikan bagi terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, hal ini ditandai dengan berbagai fenomena-fenomena hukum yang terjadi saat ini, misalnya permasalahan hukum yang mafia pajak Gayus Tambunan & skandal Bank Century menyebabkan kondisi hukum Indonesia mengalami proses pendewasaan. apakah dewasa kearah yang lebih baik atau sebaliknya. hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para insan hukum, akademisi hukum dan praktisi hukum guna menjadikan momentum ini sebagai ajang bagi pembenahan hukum, hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema diatas dan menurut penulis tema diatas sangat menarik untuk menjadikan bahan diskusi pada forum Maperca ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui pandangan-pandangan dari para peserta Maperca mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dan melatih analisis hukum dari para peserta serta mampu memberikan solusi tegas bagi terciptanya kondisi hukum yang baik dimasa mendatang.
Melihat fenomena hukum diatas maka sudah barang tentu kader-kader PERMAHI dituntut untuk lebih progresif dalam mengawal dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang notabenenya tidak mengerti hukum serta contoh kasus hukum, di atas diharapakan mampu memberikan warna tersendiri bagi PERMAHI yang telah memasuki usia ke-28 tahun untuk lebih memfokuskan diri pada garis perjuangannya yakni melahirkan kader profesi hukum yang berintegritas tinggi dan bermoral. Dalam makalah ini penulis akan mencoba menyampaikan pandangan terkait PERMAHI dan masa depan hukum Indonesia yang lebih difokuskan pada pengalaman pribadi penulis yakni sebagai kader PERMAHI dan pengalaman penulis sebagai praktisi hukum,[4] sehingga penulis tidak akan menyampaikan berjuta-juta teori hukum dalam makalah ini, namun lebih pada pengalaman penulis dan makalah ini lebih difokuskan pada : bagaimana peran PERMAHI dalam menciptakan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral, serta bagaimana menciptakan kondisi hukum yang baik dimasa mendatang.
  1. B. PEMBAHASAN
PERAN PERMAHI DALAM MINCIPTAKAN KADER PROFESI HUKUM YANG BERINTEGRITAS, BERMORAL DAN HUKUM YANG BAIK DIMASA MENDATANG
PERMAHI sebagai organisasi kader profesi hukum yang berdasarkan pada pendidikan di bidang hukum[5] dan berbentuk organisasi kader profesi dibidang hukum.[6] Sebagai ruh perjuangannya PERMAHI memiliki tujuan :
  1. Terbinanya insan hukum yang berkepribadian dan bermoral PANCASILA, berkeilmuan dan berkemampuan profesi serta memiliki rasa kesejawatan;
  2. Membina dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat.[7]
Jika melihat nilai-nilai luhur filosofis maka sudah barang tentu PERMAHI memiliki tugas untuk mendidik dan menciptakan kader profesi hukum yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kondisi hukum yang lebih baik dimasa mendatang. Dalam perjalanannya, khususnya PERMAHI DPC Yogyakarta telah berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis tersebut, berangkat dari deklarasi pada tanggal 25 Juni 2005 (yang merupakan deklarasi ulang setalah PERMAHI DPC Yogyakarta fakum selama 13 Tahun) di Auditorium Universitas Janabadra Yogyakarta dan kemudian pada bulan Juli diselenggarakan Konfercab (Konfersnsi Cabang) di Hotel Limaran yang memilih sdr. Adam Pratama Cholid (FH UGM) sebagai ketua PERMAHI DPC Yogyakarta, maka langkah awal yang dibentuk oleh pengurus adalah membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi empat pilar penegak hukum (catur wangsa). Pada awal berdirinya, PERMAHI (tahun 2005) memiliki program kerja pada peyuluhan hukum yang mana hal tersebut berangkat dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, yakni kerjasama dengan instansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait program penyuluhan narkoba, kemudian dengan Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta terkait program penyuluhan kepada masyarakat pedesaan yang ingin mengetahui mekanisme maupun prosedur untuk menjadi TKI yang aman. Masih banyak lagi program yang telah dilaksanakan, kemudian tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Sdr. Andi Fahrul Amsal (FH Univ. Janabadra) yang lebih memfokuskan pada program-program penyuluhan narkoba, namun pada masa kepengurusan Sdr. Fahrul, program penyuluhan narkoba telah dikembangkan dengan menggandeng Gerakan Nasional Anti Narkoba (GERANAT) sebagai partner. Program tersebut berkonsentrasi pada penyuluhan di SMA/SMK di Kab. Bantul dan pembagian brosur anti narkoba di pusat perbelanjaan. Selanjutnya program dikonsentrasikan pada pelatihan-pelatihan hukum diberbagai kampus, dalam hal ini PERMAHI menggandeng teman-teman BEM di tingkat-tingkat Fakultas Hukum. Pada awalnya, dilaksanakan program pelatihan hukum dilaksanakan di FH Univ. Janabadra dengan tema Pelatihan Kepengacaraan, selanjutnya pelatihan dilaksanakan di FH UMY dengan tema Pelatihan Trobosan Hukum, selanjutnya pelatihan hukum Kenotariatan yang dilaksanakan di FH UGM, dan terakhir pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang dilaksanakan di FH UII.
Berangkat dari program kerja yang telah dilaksanakan, maka penulis, melihat bahwa nilai-nilai filosofi dari PERMAHI telah mampu dijalankan dengan baik, namun hal itu masih dipadukan upaya-upaya atau langkah-langkah strategis. Pada masa kepemimpinan Sdr. Anshad (FH UMY) PERMAHI lebih memiliki program kerja teknis sehingga pada masa tersebut PERMAHI tumbuh menjadi suatu organisasi yang tetap mempertahankan garis utama perjuangan organisasi yakni membentuk kader profesi yang berwawasan hukum. Hal ini nampak pada program kerja yang lebih dititikberatkan pada pengembangan diskusi-diskusi kelompok, bedah kasus dan penyuluhan, dengan begitu para anggota PERMAHI lebih menonjolkan aksi akademik dan aksi pendampingan.
Setelah melihat pembahasan diatas, maka selanjutnya kita beralih pada peran PERMAHI dalam mewujudkan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral, peran tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh komitmen dari pengurus dan anggota. Mengapa penulis mengatakan demikian, sudah bukan zamannya anggota dan pengurus PERMAHI hanya mampu beretorika, namun harus dibarengi dengan langkah-langkah kongkret, semisal penerapan dan pengaplikasian keilmuan yang dimiliki para anggota PERMAHI, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka sudah jelas peran PERMAHI dalam mewujudkan kondisi hukum yang lebih baik dimasa mendatang hanya berbuah manis pada ide yang tidak terealisasikan dan ibarat air dan minyak yang sampai dunia berakhir pun hal itu tidak dapat disatukan.
Langkah-langkah konkret yang harus diupayakan oleh pengurus dalam menciptakan kader profesi adalah melakukan program-program pendidikan dan pelatihan hukum, dikarenakan program tersebut merupakan langkah awal dalam menjadikan para anggota PERMAHI lebih memahami hukum secara hakiki, yakni mengerti aturan formilnya dan memahami bagaimana hukum bekerja. Dalam hal ini, jika nantinya para anggota PERMAHI berkeinginan menjadi para penegak hukum, khususnya menjadi seorang advokat/penasehat hukum/konsultan hukum maka sudah barang tentu harus memiliki modal dasar berupa pemahaman terhadap dasar-dasar ilmu hukumnya.
Oleh sebab itu dalam proses pembentukan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral harus diawali dengan pembentukan program kerja yang lebih mengedepankan pendidikan dan pelatihan hukum, melakukan/mengembangkan kegiatan-kegiatan diskusi dan bedah kasus yang pada akhirnya harus dilakukan keberanian dari para anggota PERMAHI untuk terjun langsung mendampingi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum. Proses pendampingan itulah yang menjadi bagian awal bagi mewujudkan kondisi masyarakat yang sadar hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya didalam hukum.
Profesi advokat/penasehat hukum merupakan bagian dari proses menciptakan kondisi hukum yang baik, maka sudah semestinya harus ada keberanian dari para anggoota untuk menjadi seorang advokat/penasehat hukum. Profesi advokat/penasehat hukum/konsultan hukum merupakan profesi yang memiliki ciri khusus profesi yakni harus ada ilmu yang dikelola didalamnya.[8] Bagaimana mungkin jika nantinya bila anggota PERMAHI menemui kasus hukum dilapangan yang kemudian dimintai untuk menjadi pendamping (dalam tahap non-litigasi) dari pihak yang memiliki permasalahan hukum namun tidak memiliki bekal-bekal dasar dari ilmu hukum. Kemudian permasalahannya adalah pada wilayah bagaimana hukum itu bekerja, dalam tahapan ini diharapkan para anggota PERMAHI mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dapat tempuh dalam mempersiapkan pendampingan atau menjadi advokat guna mempersiapkan perkara atau menghadapi perkara (mari kita diskusikan tahapannya).
Dalam perjalanannya peran advokat/penasehat hukum semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap hukum dan kerap kali menjadi korban dari kebobrokan sistem hukum yang berjalan, oleh sebab itu kehadiran advokat/penasehat ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjaga pelaksanaan hak-hak konstitusional dari masyarakat; menciptakan kondisi hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tugas menjaga pelaksanaan hak-hak konstitusional dari masyarakat dalam hal ini advokat/penasehat hukum telah mengamalkan pasal 27 (1) UUD 1945, yang inti dari bunyi pasal tersebut adalah segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (equality before the law), hal ini harus diimbangi dengan pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu, baik dari sudut tidak mampu secara pengetahuan ataupun ekonomi serta masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan dari hukum yang berjalan. Menciptakan kondisi hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali maksudnya adalah advokat/penasehat yang notabennya adalah orang yang mengerti/mempelajari hukum atau professional dibidang hukum memiliki kewajiban memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Kemudian Melihat peranan dari advokat yang begitu penting maka sudah semestinya PERMAHI menjadi bagian dari mewujudkan para calon advokat yang berintegritas, bermoral serta mendukung terciptanya hukum yang baik.
Kondisi hukum yang baik dari suatu Negara memang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik, namun jika PERMAHI mampu mewujudkan dan menciptakan insan hukum/calon advokat muda yang berintegritas, bermoral dan berani melakukan advokasi bagi masyarakat yang buta hukum, maka sangatlah mungkin kita mampu menciptakan hukum yang baik dimasa mendatang dan melahirkan Indonesia baru yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Akhir dari pembahasan ini, penulis menegaskan; bahwa suatu Negara akan menjadi Negara yang baik bilamana hukum dijadikan sebagai panglima dan hukum dijadikan alat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan bagi seluruh rakyat (law is tool of social engineering) yang pada akhirnya cita-cita dari nilai-nilai dasar (groundnorm) konstitusi Negara Indonesia yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud.
  1. C. KESIMPULAN
Peran PERMAHI dalam menciptakan kader profesi hukum yang berintegritas, bermoral dan menciptakan hukum yang baik dimasa mendatang:
  1. Pembuatan program kerja yang lebih mengedepankan pendidikan dan pelatihan hukum;
  2. Memberikan pemahaman bagi para anggota PERMAHI mengenai aturan formil hukum dan bagaimana hukum bekerja, yakni lewat forum diskusi ataupun forum bedah kasus;
  3. Melakukan advokasi pada kasus-kasus hukum yang dialami oleh masyarakat khususnya kasus-kasus prodeo;
  4. Menjadi penegak hukum yang berintegritas tinggi dan bermoral.
Note:
HukumTidak Akan Berubah Jika Bukan Kita Yang Merubahnya, Yakinlah Bahwa Kita adalah Agent Of Change Bagi Terwujudnya Kondisi Hukum Yang Baik.

[1] Makalah “Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Propinsi D.I. Yogyakarta mengenai ‘Permahi dan Masa Depan Hukum Indonesia’, Yogyakarta, 12 Desember 2010, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.”
[2] Adalah salah satu Anggota DPC PERMAHI Yogyakarta 2010-2011, juga sebagai salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Pertama (2009/2010)
[3] Penulis adalah anggota PERMAHI periode (2005-2008) dengan nomor anggota 063/IX/2005.
[4] Penulis pernah menjadi Legal Consultant Ariyanto Law Firm, tim konsultan hukum PT. IDE STUDIO INDONESIA, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa­ Tengah (2008-2009), Advokat di Kantor Hukum ningrat Yogyakarta, Konsultan Hukum Koperasi Pengusaha Batik Pekalongan dan sekarang menjadi Asisten Advokat Romi Habie Law Firm dan Tim Konsultan Hukum Bank BTPN.
[5] Lihat Anggaran Dasar PERMAHI BAB II Asas dan Dasar Pasal 2 (2).
[6] Ibid, BAB III Sifat, Bentuk, dan Tujuan Pasal III (2).
[7] Ibid. Pasal III (3).
[8] Lihat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Silabus Hukum Tata Negara-1

MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA-1
KOMPONEN : MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN MKK
FAKULTAS : SYARI’AH
JURUSAN/PRODI : Ilmu Hukum A,B, C, D
BOBOT : 2 SKS
DOSEN : SITI FATIMAH., SH., M. HUM.


DISKRIPSI KULIAH:

Mata kuliah Hukum Tata Negara dirancang untuk memberikan teori ilmu hukum tata negara Indonesia. Topik-topik diskusi kuliah akan meliputi: latar belakang lahirnya negara Indonesia, syarat-syarat adanya Negara, konstitusi, bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, sumber-sumber hukum tata Negara, dinamika ketatanegaraan Indonesia, Lembaga-lembaga Negara, Negara Hukum Indonesia, Demokrasi, Pemilu, Hak-hak asasi manusia, Otonomi Daerah, Hukum Darurat Negara, Amandemen UUD 1945, dan beberapa contoh kasus.

KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar hukum tatanegara di Indonesia.

HASIL BELAJAR:
Mahasiswa mampu :
Menjelaskan kerangka dasar tatanegara Indonesia.
Bersikap apresiasif dan kritis terhadap fenomena tatanegara Indonesia.
Bersikap dewasa terhadap perbedaan pendapat.
Memahami dan mensikapi perkembangan isu-isu hukum tatanegara Indonesia.
Mahasiswa mempunyai pemahaman untuk mengkomaparasikan HTN Positip dengan Hukum Tata Negara Islam ( Syiyasah Dusturiyyah).

TOPIK-TOPIK PERKULIAHAN :
Pengertian, Ruang lingkup HTN serta perbedaan dengan Ilmu Negara.
Sumber-sumber Positip HTN.
Konstitusi dan Amandemen UUD 1945.
Bentuk dan Sistem Pemerintahan .
Lembaga Negara ( tugas)
Dinamika ketatanegaraan Indonesia :
a. Masa berlakunya UUD 1945.
b. Masa berlakunya Konstitusi RIS 1949.
c. Masa Berlakunya UUD Sementera 1950.
d. Masa berlakunya UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
e. Masa berlakunya UUD setelah 5 Juli 1959-1966.
f. Masa Berlakunya UUD tahun 1966-sekarang.
Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak-hak asasi manusia.
Otonomi Daerah.
Hukum Tata Negara Darurat .

STRATEGI PEMBELAJARAN:

Secara umum strategi pembelajaran didasarkan pada prinsip belajar aktif, sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran bersama-sama dosen. Untuk itu strategi pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, praktek lapangan sesuai dengan tema-tema perkuliahan dibuat sedemikian rupa dengan memasukkan interkoneksitas dengan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) ; Selain itu berupa penugasan baik berupa penulisan kajian hukum tatanegara baik secara individual, maupun kelompok yang kemudian didiskusikan dalam kelas (dinamic group). Dengan model ini diharapkan mahasiswa terlatih untuk mampu bekerja sama dalam sebuah tiem work (kerja kelompok) serta terbiasa berbeda pendapat dengan orang lain dan dapat mempunyai bekal hukum tata Negara positip untuk kemudian dapat dikomparasikan dengan hukum Tata Negara Islam.


SARANA DAN SUMBER PEMBELAJARAN :
1. Sarana:
a. Alat-alat tulis.
b. OHP/LCD Projector.
c. Multi Media/Internet.
2. Sumber Pembelajaran:
a. Dosen yang kompeten dalam bidang Hukum Tatanegara.
b. Jurnal, Encyclopedi; Majalah, Surat kabar yang relevan dengan materi
pokok.
3. Buku bacaan :

1. Soehino, SH, Ilmu Negara, Yogyakarta Liberty, 1986.
2. Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 1993.
3 Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber- sumber Hu-kum Tatanegara, Yog-yakarta :
Liberty, 1993.
4. Andi Mustari Pide, Pengantar Hukum Ta-ta Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet 2
Edisi Revisi, 1999.
5. Sumbodo Tikok, Hukum Tata Negara, Bandung: PT.Eresco, 1888.
6. Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positip. Bandung: Alumni, 1986

7. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UII, 1999.
8. Sri Sumantri, Prosedur dan Sistem Peru-bahan Konstitusi, Alumni, Bandung,1987.
9. KC.Wheare, Konstusi-konstitusi Modern, Pustaka Eurika,Surabaya,200
10. C F.Strong, KonstItusi -konstitusi Politik Modern, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
11. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, UI-Press, 1990.
12. Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Gema
Insani, Jakarta, 2000.
14. Ahmad Syafii Ma-arif, Islam Dan Masalah Ketatanegaraan, LP3ES, Jakarta
15..Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta. Liberty,
1994.
16.Yusril Ihya Mahendra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta ,Gema Insani, 1996
17. Siti Fatimah, Yudicial Riview, Pilar Media, 2005.
18. Jimly Assyiddiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Jakarta, Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
19. Jimly Assyiddiqqie, Naskah Konsolidasi UUD 1945 Pasca Amandemen, 2004.
20. Jimly Asshidiqie, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Dan PSHTN UI, Jakarta, 2004.
21. Azhary, Negara Hukum Indonesia.
22. CST. Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
23. Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005..
24. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta,2004 cetakan Kedua..















PENILAIAN :
Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi semua aspek baik kognitif maupun affektif yaitu:
Presensi dan keaktifan.
Presensi yang dinilai adalah 75 % dari total pertemuan dosen . Karena dengan presensi ini akan diketahui minat terhadap keilmuan dan diharapkan mahasiswa mendapat informasi baru yang tidak bisa didapat tanpa kehadiran dikelas. Keaktifan diperlukan karena untuk mengetahui serta melatih mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan orang banyak dengan model dinamik group. Jika terpenuhi dua unsure ini maka mahasiswa akan mendapat nilai 20 %. ( )

Penugasan.
Penugasan kepada mahasiswa dapat berupa tugas individual ataupun kelompok yang sesuai dengan kajian hukum tatanegara. Untuk kemudian dipresentasikan di kelas dengan model seminar. Model ini diharapkan mahasiswa akan terlatih perbeda pendapat, mempertahankan argument serta bekerja sama dalam tiem work untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika terpenuhi unsure ini maka mahasiwa akan mendapat nilai 20 %
( )

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester
SUjian ini dimaksudkan untuk mengatahui sejauh mana penguasaan teoritis terhadap materi-materi hukum tatanegara yang diberikan dalam perkuliahan baik pada ujian tengah semester maupun akhir semester.
Ujian Tengah semester akan bernilai 30 % ( ) dan Ujian akhir semester bernilai 30 % . ( ) Jumlah total evaluasi adalah 100 %.






------------------------------------------ ”------------------------------------------

Outline Mata Kuliah Hukum Pidana I

Semester Gasal (3) Tahun Ajaran 2010-2011

Dosen : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Kantor :Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Mata Kuliah : Hukum Pidana
Komponen : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Strata 1
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : SYA-215-2
Jumlah Kuliah : sekali dalam satu minggu
Waktu dan Ruang :

IHK A Jum,at 13.00-14.40 WIB Ruang 409;
IHK B Jum'at 15.00-16.40 WIB Ruang 409;
IHK C Kamis 15.00-16.40 WIB Ruang 405;
IHK D Kamis 12.20-14.00 WIB Ruang 406;

Deskripsi Perkuliahan : Mata kuliah Hukum Pidana I diperuntukkan bagi Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan telah mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum. Dalam perkuliahan mata kuliah hukum pidana, mahasiswa dibekali dengan materi hukum pidana positif di Indonesia (baca: KUHP) dengan tiga penjabaran tiga pokok masalah yang terkandung, yakni pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana. Masing-masing pokok masalah itu kemudian dijabarkan kembali dalam sub-sub tema yang berkaitan. Guna melengkapi studi hukum pidana Indonesia ini, para mahasiswa juga dibekali dengan beberapa perkembangan mengenai hukum pidana nasional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu hukum pidana kolonial yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun akan disampaikan pula perkembangan hukum pidana nasional dalam Konsep KUHP yang telah dirumuskan sendiri oleh para pakar hukum pidana Indonesia.

Kompetensi Dasar : Mahasiswa mampu memahami obyek kajian dalam hukum pidana, khususnya mengenai permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana. Di samping itu, mahasiswa juga mampu memahami bangunan sistem hukum pidana Indonesia sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya sampai pada usaha pembaharuan hukum pidana Nasional.

Timeline I Kontrak belajar, pengertian hukum pidana, kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia, fungsi dan tujuan hukum pidana, dan sumber-sumber hukum pidana Indonesia
II Sejarah pembentukan KUHP, sistematika KUHP, dan usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia
III Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
IV Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
V Pengertian, unsur, rumusan, dan jenis tindak pidana serta perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
VI Sebab-akibat (kausalitas) dalam hukum pidana.
VII Sifat melawan hukum
VIII Kesalahan
IX Kemampuan bertanggung jawab
X Kesengajaan
XI Kealpaan
XII Teori-teori pemidanaan
XIII Tujuan pemidanaan
XIV Sistem Pemidanaan dan hukum penetensier

Strategi Pembelajaran Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kuliah hukum pidana menggunakan sejumlah strategi, yaitu (a) tugas-tugas yang menekankan pada aspek produk studi, yaitu aspek yang menekankan pada hasil mahasiswa dalam pembelajaran, dan (b) tugas-tugas yang menekankan pada aspek proses studi, yaitu keaktifan mahasiswa dalam diskusi kecil ataupun besar, di mana mahasiswa tidak dijadikan obyek pengajaran semata-mata, melainkan secara aktif terlibat dalam pembelajaran bersama dosen. Setiap tatap muka, hanya sebagian waktu yang digunakan untuk ceramah materi kuliah, dan sebagian waktu lainnya digunakan untuk pendalaman melalui diskusi, membaca, dan menjawab pertanyaan.

Sumber Pembelajaran
Ahmad Bahiej, Handout Hukum Pidana, yang dapat diunduh di www.uin-suka.ac.id ( Fakultas Syari'ah  Jinayah Siyasah  Dosen  Ahmad Bahiej  Karya Ilmiah)
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (terjemahan karya Mulyatno, R. Susilo, Andi Hamzah, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau Tim Penyusun Penerbit Pradnya Paramitha, dll)
Krachte, Asas-asas Hukum Pidana
Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana
Sudarto, Hukum Pidana I
RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
www.legalitas.org

Bobot Penilaian : Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi keaktifan dalam perkuliahan dan dalam diskusi kelas (25%), tugas (25%), ujian tengah semester (25%), dan ujian akhir (25%)

Diskripsi Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana
Tugas mata kuliah hukum pidana bersifat individu, yaitu mencari dan menemukan foto/gambar yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum di Indonesia. Tugas dikumpulkan pada saat ujian akhir, dikumpulkan bersama-sama dengan lembar jawab soal ujian.
Unsur penilaian:
1. Keberbedaan dengan mahasiswa lain.
2. Ketepatan waktu dalam pengumpulan.
3. Kebenaran komentar dan sumber hukumnya.

Fungsi Hukum

Menurut pendapat Soedjono Dirjosisworo
a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
c. Sarana penggerak pembangunan
d. Fungsi kritis dari hukum bahwa daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pengawas, aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukumnya.
Menurut Sunaryati Hartono
a. Hukum sebagai pemeliihara ketertiban dan keamanan
b. Sebagai sarana pembangunan
c. Sarana penegak keadilan
d. Sarana pendidikan kepada masyarakat
Seminar hukum Nasional IV (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980:61) menyatakan bahwa fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan ialah:
a. Sebagai pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat
b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat
c. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan
d. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan
e. Penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepatFactor integrasi antara berbagai sub system budaya bangsa

Pengertian Hukum 
1. Victor hugo menyatakan bahwa hukum adalah kebenaran dan keadilan.
2. Prof. Mr. E.K. Meyers menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat.
3. Prof. Padmo Wahyono, SH., menyatakan pengertian hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
4. Van Apeldorn memberikan definisi hukum yang sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan.Utrecht menyatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Kewarisan Islam

Definisi Hukum Kewarisan Islam
علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع
Ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya
 Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (KHI Pasal 171 (a)
Sumber Hukum Kewarisan Islam
Al-Qur’an, al:
An-Nisa (4): 7, 11, 12, al-Ahzab (33): 4-6 dan 40. Rinciannya adalah sebagai berikut:
Penghapusan ketentuan, penerima warisan hanyalah kerabat laki-laki dan dewasa saja, an-Nisa (4): 7.
Penghapusan ikatan persaudaraan antara muhajirin dan ansor sebagai sebab mewarisi, al-Ahzab (33): 6.
Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan, al-Ahzab (33): 4-5 dan 40.
Hadis
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
Ijtihad
Contoh: (a) masalah cucu yang bapaknya mati lebih dulu dari kakeknya dan mewarisi bersama saudara-saudara bapaknya (b) masalah ahli waris pengganti.

Tujuan Mempelajari
Mengetahui tata aturan hukum kewarisan Islam, menjadikannya pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan, dan mampu mengapresiasi masalah-masalah kewarisan.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
1. Asas Ijbari
- proses peralihan harta dari si mati ke waris
- penerima harta warisan
- besar kecilnya bagian
2. Asas Akibat Kematian
3. Asas Bilateral
4. Asas Individual
5. Asas Keadilan Berimbang

Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia
Hukum Kewarisan Islam
Hukum Kewarisan Adat
Hukum Kewarisan KUHPerdata
KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991):
1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Kewarisan
3. Hukum Perwakafan

Beberapa Istilah dalam Hukum Kewarisan Islam
 Ahli waris (Waris)
 Pewaris (Muwarris)
 Harta Peninggalan (Tirkah)
 Harta Warisan (Maurus)
 Pewarisan
 Al-Irs
 Warasah
 Hukum Waris
 Hukum Warisan
 Hukum Kewarisan

Kebakaran Hebat di Keli Bima




Jago merah mengamuk di Desa Keli, Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Peristiwa tragis di Senin (2/8) pagi itu menghanguskan 21 rumah warga setempat. 12 unit diantara rata dengan tanah, sementara 9 unit lainnya rusak ringan.
Tragedi jam 09.00 Wita itu membuat belasan kepala keluarga kehilangan harta benda. Kerugian yang dialami warga mencapai ratusan juta rupiah.
Berdasarkan keterangan saksi mata, M Saleh Landa warga setempat api diperkirakan bersumber dari meteran listrik milik Jaharuddin. Kebiasaan warga setempat yang umumnya petani, saat-saat seperti itu merupakan waktu bekerja di sawah. Ini juga membuat proses penyelamatan menjadi sulit, karena keterbatasan orang.
Dari rumah Jaharudin api menjalar ke rumah-rumah lain melalui rumah terdekat milik Mansyur. “Saat itu saya sedang memperbaiki rumahnya Misi disamping rumah Jaharudin,” tutur M Saleh Landa.
Untuk membantu warga, Pemkab Bima menerjunkan tiag unit mobil pemadam kebakaran. Namun karena jarak dari pusat kota cukup jauh membuat upaya pertolongan menjadi terlambat. Pantauan lapangan wartawan GOMONG.COM, Yeti asap masih mengepul sekitar pukul 10.30 waktu setempat. Kepolisian Resor Bima, beberapa saat kemudian tiba dilokasi untuk melakukan olah TKP.


SUMBER:

Maaf Menyambut Ramadhan

Benter lagi bulan ramadhan
Benter lagi puasa
Benter lagi harus nahan laper sebulan

Benter lagi umat islam
Benter lagi akan kembali suci
Kita menyambut ramadhan
Kita menyambut bulan ampunan
Hati kita juga harus suci

Saya sebagai mahluk allah
Yang tidak luput dari salah
Saya sebagai mahluk allah
Yang tidak luput dari dosa

Saya sebagai mahluk allah
Yang tidak luput dari khilaf
Saya sebagai mahluk allah
Tidak ada apa-apanya di bandingkan sahabat-sahabat

Dari itu, saya, inilah saya
Mohon maaf yang sebesar-besarnya
Mohon maaf yang setulus-tulusnya
Kepada temen-temen semuanya

Agar hati kita
Agar jiwa kita
Agar pikiran kita
Kembali suci, tanpa dosa

Karna di dunia ini susah untuk minta maaf
Karna di dunia ini susah untuk memaafkan
Karna hati dan jiwa yang mulia
Adalah hati dan jiwa orang pemaaf

Yogyakarta, 04 Agustus 2010

Panorama Persawahan Ncera Bima

Inilah yang kukangenkan bila beranjak ke kampung halaman. Melihat pemandangan yang indah, persawahan yang dikelilingi gunung-gunung. Sungguh sejuk, nyaman dan damai bila mengingat suasananya.

Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera
Persawahan Ncera

Wisata Bombo Ncera

BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA
BOMBO NCERA

Hidup Adalah Belajar

Belajar bersyukur meski tak cukup…!
Belajar ikhlas meski tak rela…!
Belajar taat meski berat…!
Belajar memahami meski tak sehati …!

Jika gagal jangan putus asa, ada allah tempat meminta…!
Jika sedih jangan berlarut, ada allah tempat mengadu…!
Jika bahagia janganlah menjadi lupa, ada allah tempat memuja…!
Ingatlah allah selalu, ukirkan namanya di hatimu…!

Rindu dia disetiap langkahmu…!
Allah selalu bersamamu…!
Allah selalu menjagamu…!
Alah senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidupmu…!

Yogyakarta, 25-07-2010

Ku Kangen

Ku kangen dengan candamu
Ku kangen dengan tawamu
Ku kangen lihat senyumanmu
Ku kangen kepada lembutnya sikapmu

Ku kangen pada dirimu ku kangen
Ku kangen pada belaianmu ku kangen
Ku kangen saat-saat indah bersamamu
Ku kangen harum wangi tubuhmu

Ku kangen, ku kangen
Kapankah kita berjumpa lagi?
Wahai kampung walamanku!

Yogyakarta, 24-07-2010

Review Book Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping

IDENTITAS BUKU
Judul buku : Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping
Pengarang : Ir. Hatta Sunarto
Penerbit : Kanisius
Kota Terbit : Yogyakarta
Tahun Terbit : 1991
Cetakan ke : I (Pertama)
Jumlah Halaman : 66


Berdasarkan sejarahnya, melinjo berasal dari Semenanjung Ma­laysia. Distribusinya sekarang ini membentang dari daerah Assam sampai Kepulauan Fiji (Markgraf, 1954). Namun ada orang yang ku­rang setuju dengan pendapat tersebut; mereka beranggapan bahwa melinjo berasal dari Indonesia. Tanaman ini oleh pendatang dibawa dari Amboina ke Penang pada tahun 1809, kemudian dibawa masuk lagi ke Indonesia (Hunter, 1909).
Di Indonesia, melinjo merupakan tanaman yang tumbuh tersebar di mana-mana, banyak ditemukan di tanah-tanah pekarangan rumah penduduk pedesaan dan halaman-halaman rumah penduduk di kota.
Nama tanaman ini di berbagai daerah di Indonesia ternyata ber­macam-macam, yakni belinjo melinjo, maninjau, bagor, so, trangkil, dan tangkil sako, menunjukkan penyebarannya yang cukup luas.
Hampir seluruh bagian tanaman melinjo, mulai dari daun, bunga, buah sampai batangnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga maupun industri.
Buah yang sudah tua merupakan bahan baku emping melinjo,
kulit batangnya dapat dijadikan tali untuk jala atau tali panjat, kayunya untuk bahan pembuatan kertas, sedangkan daun, bunga dan buahnya yang masih muda bisa digunakan sebagai bahan sayur.

MENGENAL MELINJO
A.Seluk-Beluk Tanaman
Melinjo (Gnetum gnemon. L.) termasuk tumbuhan berbiji terbuka (Gvmnospermae), dengan tanda-tanda: bijinya tidak terbungkus daging tetapi hanya terbungkus kulit luar.
Menurut Becker dan Van De Brink (1963), di Jawa hanya hanya terdapat satu jenis melinjo, Gnetum gnemon. L. vardo mesticum. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, melihat adanya variasi bentuk tajuk pohon dan variasi bentuk dan ukuran buah atau bijinya, di Jawa terdapat beberapa farietas melinjo.
Tanaman melinjo dapat hidup sampai mencapai umur di atas 100 tahun dan masih tetap menghasilkan buah (bagi tanaman yang me­menuhi syarat bisa berbuah) . Di desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebuah pohon melinjo berumur lebih dari 100 tahun, yang setiap pa­nen raya melinjo mampu menghasilkan buah melinjo sebanyak 80 kg – 100 kg. Dengan kondisi tersebut pohon melinjo ini dinyatakan unggul dan meraih Juara Kedua untuk seluruh tanaman melinjo di Jawa olehTim Penilai dari Departemen Pertanian pada tahun 1987. Sedangkan juara pertama di raih tanaman melinjo dari Jawa Barat.
Berdasarkan bentuk tajuk pohonnya dikenal ada 2 jenis tanaman melinjo, yakni yang bertajuk kerucut dan bertajuk piramida.

B.Syarat Tumbuh
T anaman melinjo tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus, sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat/lempung, berpasir, dan berkapur. Walaupun demikian tanaman melinjo tidak tahan terhadap tanah yang selalu tergenang air atau yang berkadar asam tinggi (PH tanah terlalu asam).

C.Jenis Kelamin
Kebanyakan buku pustaka menyatakan bahwa melinjo termasuk golongan tanaman yang berumah dua (dioecy), artinya bunga jantan dan bunga betina didapatkan pada pohon yang berlainan (Statsburger, 1879; Heyne, 1917; Burkill, 1925; Grevost, 1953; Margraf. 1951; dan Ochre, 1977). Namun hasil pengamatan Van Der Pijl (1959) di Jawa Barat dan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ada pohon melinjo yang berkelamin hermaphrodite, yakni pada satu pohon melinjo di­dapatkan bunga jantan dan bunga betina (monoecy), tetapi jenis ini jumlahnya tidak banyak.
Sementara, ada pendapat yang mengatakan bahwa pohon jantan dapat dibedakan dari pohon betina dengan memperhatikan bentuk daunnya. Dikatakan bahwa daun dari pohon betina pangkalnya bundar, atau lebih lebar daripada daun pohon melinjo yang jantan.
Buah melinjo yang masih muda kulit luarnya berwarna hijau, kemudian semakin tua warna kulitnya semakin kuning dan berubah menjadi orange, dan setelah tua sekali kulitnya berwarna merah tua dan lunak.
Biji melinjo terbungkus oleh 3 lapisan kulit. Lapisan pertama adalah kulit luar yang lunak, lapisan kedua adalah kulit agak keras yang berwarna kuning (bila biji masih muda) dan berwarna coklat kehitam-hitaman (bila biji sudah tua), dan lapisan ketiga berupa kulit tipis berwarna putih kotor.

D.Varietas
Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, dikenal adanya 3 varietas melinjo yaitu:
1.Varietas Kerikil
Buah atau biji melinjo varietal ini ukurannya kecil, bentuknya agak bulat.
2.Varietas Ketan
Buah atau biji melinjo varietas ini jauh lebih besar daripada varietas Kerikil, bentuknya panjang jumlah buah tiap pohon bisa lebat.
3.Varietas Gentong.
Buah atau biji melinjo varietas ini ukurannya paling besar, dengan bentuk agak bulat.

E.Kegunaan
Melinjo banyak faedahnya, hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Daun muda (disebut dengan daun so), bunga (di­sebut dengan kroto), kulit biji yang tua, dapat digunakan sebagai ba­han sayuran yang cukup populer di kalangan masyarakat. Semua bahan makanan yang berasal dari tanaman melinjo mem­punyai kandungan gizi cukup tinggi, selain karbohidrat juga mengandung lemak, protein, mineral, dan vitamin-vitamin. Kulit batangnya mengandung banyak serat dan dapat dipintal menjadi benang yang kuat, dapat dipakai untuk tali pancing , jala dan lis kuda pedati. Biji melinjo yang telah tua merupakan bahan baku pembuatan emping yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

MENANAM MELINJO
A.Pembibitan
Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (dengan biji) dan dengan cara vegetatif (cangkokan, okulasi, pe­nyambungan, stek). Masing-masing cara tersebut tentunya me­ngandung kebaikan dan kelemahan yang secara lengkap akan diurai­kan berikut ini.
1.Secara Generatif
Dengan cara generatif, yakni melalui perkecambahan biji, akan diperoleh bibit tanaman melinjo dalam jumlah besar sehingga dapat menunjang pengembangan tanaman melinjo secara besar-besaran.
Kebaikan dari cara generatif ini adalah:
a.Pertumbuhan tanaman dapat kuat, karena sistem perakarannya dalam (berakar tunggang) sehingga lebih tahan terhadap keke­ringan.
b.Masa hidup atau umur tanaman lebih panjang dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari pengembangan vegetatif.
Kelemahan dari cara generatif itu sendiri adalah:
a.Tanaman yang diperoleh sering berubah atau tidak sama dengan sifat-sifat tanaman induknya.
b.Untuk dapat berproduksi membutuhkan waktu yang lama, yakni setelah tanaman berumur 5-7 tahun.
c.Jenis kelamin tanaman tidak bisa diketahui sebelum tanaman itu berbunga, sehingga mengurangi efekti pengembangan secara besar-besaran dalam kaitannya dengan jumlah hasil pro­duksi biji melinjo yang diharapkan sebanyak-banyaknya.
Tahap-tahap dalam melakukan pembuatan bibit tanaman me­linjo secara generatif adalah sebagai berikut:
a.Pengumpulan dan Pemilihan Biji
Mengumpulkan biji melinjo secukupnya menurut kebutuhan, kemudian dipilih yang kualitasnya baik yaitu:
1)Bila masih ada kulit luarnya, dipilih yang warnanya merah tua. Bila sudah tidak ada kulit luarnya, dipilih biji yang warna kulit luarnya hitam kecoklat-coklatan dan mengkilat.
2)Ukuran bijinya bestir dan tidak cacat serta sehat (tidak terserang hama dan penyakit).

b.Pembuatan Petak Tanah Pesemaian
Dipilih tanah dengan ukuran 2 m x 6 m yang tidak tergenang air, gembur, dan cukup terkena sinar matahari. Tanah ini diolah atau dicangkuli sedalam 10-15 cm, kemudian ditaburi sedikit abu dapur/kapur, atau obat pembasmi hama misalnya dengan menyiramkan larutan Formalin 4% sebanyak 10 liter larutan permeter persegi tanah pesemaian; kemudian ditutup selama 24 jam dengan plastik atau daun pisang. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan tanah pesemaian.

c.Penanaman pada Pesemaian
Letakkan biji melinjo yang sudah tidak ada kulit luarnya ke dalam tanah pesemaian, dengan posisi yang agak runcing dibenamkan (ditaruh bagian bawah) sedalam 2-3 cm. Jarak antar biji yang disemai 10-15 cm. Lantas biji melinjo yang sudah tertanam dalam pesemaian itu ditutup dengan tanah gembur yang dicampuri kompos dengan ketebalan 3-4 cm, selanjutnya ditutup dengan daun pisang, yang sudah tua tetapi belum kering dan daun kelapa yang belum kering pula. Lakukan penyiraman setiap hari dengan air secukupnya (tidak meng­genang), dan setelah 9 bulan. biji-biji melinjo sudah mulai berkecam­bah.

2.Secara Vegetatif
Pengembangan tanaman melinjo juga dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu melalui cangkokan, okulasi, sambungan, dan stek. Cara-cara ini pun memiliki kebaikan dan kelemahannya. Namun secara
mendapatkan sifat tanaman yang sama dengan induknya
mendapatkan sifat tanaman yang pendek

B.Penanaman
Lahan yang akan ditanami melinjo harus terbuka atau terkena sinar matahari dan disiapkan sebaik-baiknya. Seperti halnya tanaman lainnya, 3-4 minggu sebelum tanam perlu disiapkan lubang-lubang tanam dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 75 cm (panjang, lebar, dalam) dengan jarak antartanaman adalah 6-8 m.
Bibit-bibit tanaman melinjo yang dalam keranjang atau pot disiapkan dengan membuang keranjangnya atau potnya se­cara hati-hati agar perakarannya tidak rusak. Kemudian bibit ditanam pada lubang-lubang tanam dengan kedalaman dari pangkal batang sampai permukaan tanah sekitar 10-15 cm; sedangkan untuk bibit cangkokan penanamannya dari pangkal batang sampai permukaan tanah sedalam 50-60 cm agar nantinya tanaman tidak mudah roboh (tumbang).

MEMELIHARA TANAMAN MELINJO
Pemeliharaan tanaman melinjo terdiri dari: pemupukan, penyi­raman, penyiangan, pemberantasan hama dan penyakit, dan pemang­kasan.
A.PEMUPUKAN
Pemberian pupuk kandang pada tanaman berumur muda sebaik­nya dua kali dalam setahun; caranya dengan menggali tanah melingkari batang tanaman sedalam 30 cm sedikit di luar lingkaran tajuk daun dan pupuk dimasukkan dalam galian secara merata, kemudian ditimbuni tanah lagi. Pemberian pupuk kandang akan menambah ke­suburan tanah dan memperbaiki kondisi fisik tanah.

B.PENYIRAMAN
Tanaman melinjo pada umur muda perlu sekali dilakukan pe­nyiraman, terutama pada musim kemarau, agar pertumbuhan tanaman tidak mengalami stagnasi. Penyiraman dengan banyak air setelah diberi pupuk kimia perlu sekali dilakukan, agar pupuk segera diserap akan tanaman.

C.PENYIANGAN
Perlu juga dilakukan penyiangan agar gulma yang mengganggu hilang, terutama pada tanaman berumur muda. Dengan penyiangan sekaligus dilakukan pendangiran, sehingga udara bisa masuk kedalam tanah.

D.PEMANGKASAN
Sebaiknya pemangkasan dilakukan pada awal atau waktu musim hujan, karena untuk pembentukan tunas-tunas baru diperlukan banyak air dan harus pula diikuti dengan pemupukan anorganik. Pemangkasan dilakukan terhadap cabang-cabang yang lemah, rusak, sakit, dan yang terlalu berdesakan, sehingga peredaran udara cukup dan men­dapat cukup sinar matahari.

HAMA DAN PENYAKIT
HAMA
1.Hama-hama yang Meyerang Daun Melinjo
a.Kutu-kutu Rastrococcus sp. dan planococcus sp.
b.Kutu-kutu Lepidosaphes sp. dan Pseudolacaspis sp.
c.Penggerak daun
d.Tungau merah dan tetranichida
e.Moluska
2.Hama-hama yang Menyerang Batang Melinjo
a.Kumbang penggerak batang
b.Wereng pohon gargara sp.
3.Hama-hama yang Menyerang Buah/Biji Melinjo
a.Larva Dacus sp.
b.Ulat penggerak kulit buah
c.Buah-buahan melinjo tua biasanya diserang oleh kumbang penggerak buah dari famili Scolytidae.

PENYAKIT
Beberapa penyakit yang menyerang pohon melinjo adalah sebagai berikut:
1.Penyakit Layu Pembuluh Bakterri
2.Penyakit Hawar Daun Bakteri
3.Penyakit Hawar Daun Cendana
4.Penyakit Antraknosa
5.Penyakit Bercak Daun Cephaleuros
6.Penyakit Noda Liken
7.Penyakit Embun Hitam
8.Penyakit Bercak Buah Bakteri
9.Penyakit Pecah Buah Muda

MEMETIK DAN MEMASARKAN MELINJO
A.PEMETIKAN HASIL
Pemetikan hasil dilakukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Bila tujuannya untuk dimanfaatkan sebagai sayuran, maka pemetikan daun muda atau bunga muda dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tetapi bila akan dimanfaatkan untuk menyediakan bahan baku emping melinjo maka pemetikannya dilakukan bila buah sudah tua.
Pada umumnya pemetikan hasil berupa biji melinjo itu berdasar­kan kuantitasnya (jumlah produksinya) ada yang disebut dengan Panen Raya dan Panen Kecilan.
Masih banyak petani atau penebas (tengkulak) yang melakukan pemetik­an biji melinjo dengan cara memanjat pohon melinjo, padahal percabangan po­hon melinjo tidak kuat atau mudah lepas dari per­sendiannya, sehingga ke­mungkinan terjadinya ke­celakaan jatuh dari pohon melinjo bagi para pemanjat itu memang besar.
Namun di desa-desa yang banyak mengha­silkan melinjo, cara pemetikan biji melinjo itu menggunakan tangga dari bambu yang panjang se­perti pada pemetikan bu­nga cengkeh. Penggunaan tangga bambu tersebut ada yang diperlengkapi de­ngan tali/tampar plastik dan ada yang tanpa diperlengkapi tampar plas­tik. Tampar plastik itu berfungsi sebagai pengaman agar orang yang memetik biji melinjo tidak jatuh roboh bersama tangga bambu.

B.PEMASARAN
Dalam memasarkan produksi biji melinjo, sebagian besar petani melinjo masih berhubungan dengan tengkulak, walaupun konsekuen­sinya adalah menerima harga yang relatif rendah. Hal ini terjadi ka­rena sistem tersebut dianggap lebih praktis dan mudah, petani cukup tinggal di rumah saja dan tengkulak lotting di rumah petani melinjo untuk melakukan pembelian biji melinjo hasil produksi petani. Lebih­-lebih banyak pula petani melinjo yang meminjam uang dahulu dari tengkulak, dan untuk membayar hutangnya petani menyerahkan ha­sil produksi biji melinjo; tentu saja dalam perhitungannya tengkulak perhitungannya mementingkan keuntungan pribadinya.
Untuk meningkatkan pendapatan petani dan produsen emping (yang pads umumnya keadaan ekonorninya lemah) rantai pemasaran tersebut harus diperpendek. Hafini bisa ditempuh dengan meman­faatkan adanya KUD (Koperasi Onit Desa). KUD membeli dan me­nampung biji melinjo hasil produksi petani dengan harga yang layak, kemudian KUD menjual kepada para produsen emping dengan harga yang layak pula (para produsen emping itu sendiri diharapkan juga anggota KUD).

MEMPRODUKSI EMPING MELINJO
A.MENGENAL EMPING MELINJO
Emping melinjo adalah jenis makanan ringan yang bentuknya pipih bulat dibuat dari biji melinjo yang sudah tua. Hampir semua orang menggemari emping melinjo yang memiliki rasa dan aroma yang khan ini. Harga emping melinjo di pasaran cukup stabil, artinya belum pernah mengalami kemerosotan harga; lebih-lebih sekarang Indonesia mulai mengekspor emping melinjo ke beberapa negara.
Klasifikasi emping melinjo adalah sebagai berikut:
1.Kualitas Nomor 1
Sering disebut dengan “emping super”, yang tanda-tandanya adalah:
a.Lempengannya sangat tipis merata.
b.Berwarna agak putih dan bening atau transparant.
c.Tiap lempengannya berasal dari satu biji melinjo yang ukuran dan kualitasnya sama, sehingga garis tengahnya hampir seragam.

2.Kualitas Nomor 2
Emping dengan kualitas ini memiliki tanda-tanda, antara lain:
a.Lempengannya lebih tebal daripada emping super
b.Berwama agak putih kekuning-kuningan dan kurang bening (kurang transparant)
c.Tiap lempengan berasal dari satu biji melinjo yang Ukuran dan kualitasnya lama, sehingga garis tengahnya hampir seragam.

3.Kualitas Nomor 3
Emping kualitas ini memiliki tanda-tanda:
a.Lempengannya agak tebal
b.Berwarna kekuning-kuningan dan tidak bening (tidak transparant)
c.Tiap lempengan berasal dari satu biji melinjo yang ukuran dan kualitasnya bermacam-macam, sehingga garis tengahnya juga bermacam-macam.

B.MEMBUAT EMPING MELINJO
Untuk membuat emping diperlukan peralatan sebagai berikut:
1.Tungku api atau kompor minyak
2.Wajan dari tanah (layah, kuali) atau dari alumunium
3.Batu berpermukaan lebar dan rata atau balok kayu untuk telenan atau alas pemukulan
4.Alat pemukul dari besi atau batu gandik yang permukaannya licin atau dibungkus plastik agar licin.
5.Irus atau sendok dari tempurung kelapa untuk membalik-balikkan biji melinjo yang digoreng sangan.
6.Anjang dari anyaman bambu untuk mengangin-anginkan atau menjemur lempengan emping melinjo.
7.Pasir sedikit untuk membantu proses penggorengan sangan.
8.Lembaran seng yang tipis dan berukuran kecil untuk mengambil lempengan emping yang melekat pada batu atau kayu telenan.
Sebenarnya ada dua cara yang dikenal dalam proses pembuatan emping melinjo, yakni biji-biji melinjo sebelum dipipihkan itu dipanas­kan dahulu dengan cara: (1) digoreng sangan, yaitu digoreng pada wajan alumunium atau wajan dari tanah (layah, kuali) tanpa diberi minyak goreng; (2) direbus.

C.MEMERIKSA KUALITAS MELINJO DAN EMPINGNYA
Kualitas melinjo sangat menentukan kualitas empingnya. Biji melinjo yang kualitasnya paling baik adalah biji melinjo yang ukur­annya terbesar dan sudah tua benar. Untuk mengetahui apakah biji melinjo itu sudah tua benar adalah:
1.Bila masih berkulit luar maka warna kulit luarnya merah tua; sangat baik bila biji melinjo yang berkulit luar merah tua itu jatuh sendiri dari pohon.
2.Bila sudah tidak berkulit luar, maka biji melinjo itu kulit kerasnya berwarna coklat kehitam-hitaman dan mengkilat. Hal ini penting karena pada umumnya produsen emping mendapatkan biji-biji melinjo dari pedagang dalam keadaan sudah tidak ada kulit luar­nya.
Biji melinjo yang sudah benar-benar tua itu kadar airnya kecil, sehingga bila menjadi emping tidak mengalami penyusutan berat sehingga bila menjadi emping tidak mengalami penyusutan berat yang terlalu besar.

D.MEMASARKAN EMPING MELINJO
Selama ini tidak ada hambatan dalam kaitan dengan pemasaran emping melinjo, sebab para pedagang secara rutin mendatangi rumah produsen emping melinjo untuk mengambil emping. Sering kali pe­dagang sudah meminjami uang terlebih dahulu kepada produsen, dan dibayar dengan emping yang dihasilkan.
Harga emping melinjo di pasaran dapat dikatakan stabil; namun pada waktu-waktu tertentu, sekitar Hari Raya Lebaran (Idul Fitri) misalnya, harga emping melinjo melonjak.

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Pra dan Pasca Runtuhnya Orde Baru

A. Latar Belakang Masalah
Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini. Di bagian ini dicoba menunjukkan realitas dan proses merebaknya gejala kesenjangan sosial.
Untuk mempermudah pembahasan, kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.
Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.
Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan­-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan structural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.
Faktor mana yang paling dominan menyebabkan kesenjangan sosial. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Penjelasan itu setidaknya mengandung dua kelemahan. Pertama, sangat normatif dan mengundang kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada (Baker, 1980:6). Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mampu menciptakan pemenuhan tutuntan kehidupan mereka (periksa misalnya kajian Bromley dan Chris Gerry, 1979; Papanek dan Kuncoroyakti, 1986; dan Pernia, 1994). Setiap saat orang miskin berusaha memperbaiki kehidupan dengan cara bersalin dan satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981; Steele, 1985).
Jika demikian halnya, maka ihwal kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural. Perlu dipertanyakan mengapa masyarakat dan kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah antara lain sebagai berikut :
“Apakah kebijakan pembangunan telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan social di Indonesia pra dan pasca runtuhnya Orde Baru“




C. Masalah Pembangunan: Kemiskinan Dan Kesenjangan
1. Kemiskinan
a. Pandangan tentang kemiskinan
Pebedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideology bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.
Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.
Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cendrung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cendrung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.
Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cendrung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cendrung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.
Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.
2. Pengertian Kemiskinan
Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.
Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.
Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.
3. Budaya Kemiskinan
Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.
Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggupan). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan. Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.
Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong oang-orang msikin melakukan adapatasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.
Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substensi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001 ).
4. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).
Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.
Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.
Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.
Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.
Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.
Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan: (1) penyebaranan teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tenpat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasaran pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat,karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja: dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawahi garis kemiskinan.


D. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial
Semenjak Orde Baru berkuasa, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahrir 1993:16). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Orde Baru perekonomian mengalamii kemajuan pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revrisond Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transpotasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-­usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.
Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: ”Kooptasi tanah-tanah : terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan Iahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”
Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat desa yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat.








BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru bukan hanyak menciptakan kemiskinan dan kesenjangan pada masa itu, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga pasca runtuhnya orde baru (masa reformasi). Kebijakan pemerintah pada era tersebut pun telah menciptakan kesenjangan sosial, baik kesenjangan antardaerah, antargolongan maupun antarmasyarakat yang hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintahan era reformasi.
B.Saran










DAFTAR PUSTAKA
Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
Baker, David, 1980, ” Memahami kemiskinan di Kota”. Prisma, 6 98), hal. 3-8.
Bappenas. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.
Bernas, 1994, “Golkar Akan Perjuangkan Adanya Perimbangan Fasilitas Krediti antara Pengusaha Besar dan Kecil”, Rabu, 24 Agustus, hal 5.
Booth, Anne dan McCawley, 1986, Ekonomi Orde Baru, Jakarta.
Breman, Jan, 1985, “Sistem tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal” . dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta., Gramedia. Jakarta.
Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.
Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.
Ellis, G.F.R. 1984. The Demotion Of Poverty. Social Indicator Research.
Faturrochman, Marcelius Molo. “Karakteristik Rumah Tangga Miskin”. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.
Friedman, John, 1992. Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts, Blackwell Publisher.
Gans, Herbert J. Kebudayaan dan Kelas dalam Studi Mengenai Kemiskinan. Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan; Dalam Kemiskinan Di Perkotaan di edit oleh Parsudi SuparIan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Johnson, Doyle P, 1986n, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta.
———————4986b, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (JiIid II), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta
Kuncoro, Mundrajad dan Anggito Abimayu, 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, kelola. 10 (4), hal. 43 -57.
Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.
Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Rajawali, Jakarta.
Mubyarto. 1986. Prospek Pedesaan 1986. P3PK, Yogyakarta.
………………….. 1991. Menanggulangi Kemiskinan. Adytia Media, Yogyakarta.
Nasikun, 1984. Sistem Sosial dan Indonesia, CV Rajawali. Jakarta.
Papanek, Gustav dan Dorodjatun Kuncorojakti, 1986, ” Penduduk Miskin di Jakarta”, dalam Dorodjatun Kuncoro jakti (ed) I Kemiskinan di Indonesia, yayasan Obor, Jakarta.
Pernia, Ernesto M. (Ed), 1994, Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues, Hongkong, Oxford University Press.
Poloma, Margareth M, 2000, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.
Ritzer, george, 1992. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandnn, CV rajawali, Jakarta.
Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor.
Seymour Parker, dan Robert J. Kleiner. Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan Sebuah Dimensi Penyesuaian Diri”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Suhendar, Endang, 1994, Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Yayasan Akatiga, Bandung.
Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.
Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor, Indonesia.
Veegar, K.J., 1985, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.
Weber, Max, 1964, The Theory of Social and Economic Organization, Edited with an introduction by Talcott Parson, The Free Press, New York, Londan , Toronto, Singapore.
White, Benyamin, 1986, Rural Non-Farm Employment in Java recent. Development, policy Issues and Research needs, UNDP/ILO and Departement Of Man Power. Jakarta.

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com