Home » » Perda Bima Nomor 8 Tahun 2007

Perda Bima Nomor 8 Tahun 2007

Posted by M. Jamil, S.H. on Rabu, 17 Februari 2010

DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BIMA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 18 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah,
semua Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi segera disesuaikan;
b. bahwa untuk menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipasi
masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, perlu disesuaikan dengan
kondisi daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf
b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958
Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3685; sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4471);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan
Antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran
Negara Nomor ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan
dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 13 Tahun 2000 tentang Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bima Tahun
2001 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokokpokok
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun
2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 03);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun
2006-2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 04); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2006
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA
dan
BUPATI BIMA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Bima;
b. Pemerintahan Daerah adalah penyelengaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan
prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
d. Bupati adalah Bupati Bima;
e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima;
f. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah yang selanjutnya disebut retribusi
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan usaha yang memakai kekayaan daerah;
g. Badan adalah suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah,
Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau
organisasi sejenisnya, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta
bentuk usaha lainnya;
h. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa pelayanan yang disediakan
oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial;
i. Kekayaan Daerah adalah Kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah
baik yang diperoleh melalui bantuan maupun yang dibeli melalui APBD
Kabupaten Bima dan atau yang diserahkan bersamaan dengan penyerahan
urusan kepada daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan alat-alat berat;
j. Tanah adalah tanah yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah
baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
k. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau yang diletakan atau
melayani dalam waktu lingkungan secara tetap sebagian, atau seluruhnya,
diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa
bangunan, gedung dan atau bukan gedung;
l. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa
pelayanan atau memakai kekayaan milik pemerintah daerah atau yang
disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah dan diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi atas jasa pelayanan yang diperoleh;
m. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi wajib retribusi untuk memakai Kekayaan Milik pemerintah
Kabupaten Bima atau yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
Kabupaten Bima;
n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah Surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
o. Surat Setoran Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terhutag ke Kas daerah atau ketempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati;
p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah Surat
melakukan tagian retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda;
q. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bima;
r. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana
dibidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan,
mengolah data dan/ atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang retribusi;
t. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
u. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bima;
v. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima
pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bima.
BAB II
NAMA SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN
RETRIBUSI
Pasal 2
Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut setiap retribusi
pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah
Pasal 3
(1) Subyek Retribusi adalah Orang Pribadi, Badan atau Organisasi yang
memperoleh manfaat atau memakai kekayaan daerah dan diwajibkan untuk
membayar retribusi;
(2) Obyek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh
Pemerintah untuk setiap pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah;
(3) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tergolong retribusi jasa usaha.
BAB III
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 4
Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan daerah yang
dimanfaatkan, frekwensi, dan jangka waktu pemakaian/ pemanfaatan dengan batas
waktu 1 (satu) jam, 1 (satu) hari, 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan atau 1 (satu)
tahun.
BAB IV
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI
Pasal 5
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana
keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi
secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
BAB V
JENIS KEKAYAAN DAERAH, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI
Pasal 6
Jenis Kekayaan Daerah terdiri dari :
a. Tanah;
b. Bangunan;
c. Tanah dan Bangunan dilokasi Pacuan kuda;
d. Alat-alat Berat;
e. Laboratorium;
f. Asrama dan Aula LLK-UKM.

Pasal 7
(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah
sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a dan tatacara pengenaan
Retribusinya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b. Retribusi pemanfaatan bangunan :
1. Rumah :
NO
KELAS
RUMAH
LETAK
Desa
Kelurahan
Ibukota
Kecamatan
Ibukota
Kabupaten
1. I Rp. 75.000,- Rp. 75.000,- Rp. 100.000,-
2. II Rp. 60.000,- Rp. 70.000,- Rp. 95.000,-
3. III Rp. 50.000,- Rp. 66.000,- Rp. 90.000,-
4. IV Rp. 45.000,- Rp. 65.000,- Rp. 87.000,-
5. V Rp. 43.000,- Rp. 64.000,- Rp. 85.000,-
6. VI Rp. 40.000,- Rp. 63.000,- Rp. 83.000,-
7. VII Rp. 38.000,- Rp. 60.000,- Rp. 75.000,-
8. VIII Rp. 35.000,- Rp. 55.000,- Rp. 70.000,-
9. IX Rp. 32.000,- Rp. 50.000,- Rp. 65.000,-
10. X Rp. 30.000,- Rp. 45.000,- Rp. 60.000,-
11. XI Rp. 28.000,- Rp. 43.000,- Rp. 55.000,-
2. Gedung Paruga Parenta Rp. 250.000,- /hari
3. Wisma Komodo Rp. 200.000.000,- /thn
c. Retribusi Pemakaian Tanah dan Bangunan :
1. Arena Pacuan Kuda Panda.
a. Sewa Arena Pacuan Kuda selama 8 (delapan) hari 1 (satu) kali
kegiatan Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah),
pembayaran dimuka;
b. Sewa Tempat Rombong Rp. 450.000,- (Empat Ratus Lima Puluh
Ribu Rupiah), pembayaran dimuka;
c. Sewa Arena Parkir disekitarnya, penyediaan fasilitas dan pinggir
jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pembayaran dimuka;
d. Penggunaan Fasilitas Pacuan Kuda, Balap Benhur setiap hari
minggu 1 (satu) ekor kuda Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
pembayaran dimuka;
e. Penggunaan tempat fasilitas lain (Motor Cross, dll)
Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
2. Lokasi Taman Rekreasi Oi Wobo Rp. 200.000,- /hari
3. Lokasi Pesanggrahan Donggo Rp. 100.000,- /hari
4. Pesanggrahan Sape Rp. 2.000.000,- /thn
5. Taman Rekreasi Madapangga Rp. 200.000,- /hari
6. Retribusi Retribusi Pemakaian/Pemanfaatan Alat-alat Berat :
(1) Mesin Gilas/Walas :
1. Kapasitas s/d 1 Ton Rp. 250.000,- /hari;
2. Kapasitas 2-5 Ton Rp. 300.000,- /hari;
3. Kapasitas 6-8 Ton Rp. 400.000,- /hari;
4. Kapasitas 8-10 Ton Rp. 1.400.000,- /hari.
(2) Dump Truck :
1. Kapasitas 2,5 M³ Rp. 300.000,- /hari;
2. Kapasitas 3 M³ Rp. 400.000,- /hari.
(3) Mobil Crane Rp. 1.000.000,- /hari.
(4) Mobil Trailer :
1. Bima – Belo Rp. 4.000.000,-
2. Bima – Palibelo Rp. 3.000.000,-
3. Bima – Woha Rp. 4.000.000,-
4. Bima – Monta Rp. 4.000.000,-
5. Bima – Bolo Rp. 4.000.000,-
6. Bima – Madapangga Rp. 4.000.000,-
7. Bima – Wawo Rp. 5.000.000,-
8. Bima – Ambalawi Rp. 5.000.000,-
9. Bima – Wera, Rp. 6.000.000,-
10. Bima – Sape Rp. 6.000.000,-
11. Bima – Lambu Rp. 6.500.000,-
12. Bima – Parado Rp. 7.000.000,-
13. Bima – Langgudu Rp. 8.000.000,-
14. Bima – Lambitu Rp. 7.000.000,-
15. Bima – Soromandi Rp. 7.000.000,-
16. Bima – Donggo Rp. 7.000.000,-
17. Bima – Sanggar Rp. 9.000.000,-
18. Bima – Tambora Rp. 11.000.000,-
(5) Katrol Rp. 50.000,- /hari;
(6) Kaki Tiga Rp. 50.000,- /hari;
(7) Dongkrak Buaya Rp. 100.000,- /hari;
(8) Stone Crusher Rp. 650.000,- /hari;
(9) Motor Greder Rp. 1.400.000,- /hari;
(10) Excavator Kapasitas 1 M³ Rp. 1.400.000,- /hari;
(11) Wheel Loader 1 M³ Rp. 1.400.000,- /hari;
(12) Mobil Tangki Rp. 400.000,- /mobil;
(13) Mesin Getar Rp. 200.000,- /hari;
(14) Air Compressor Rp. 500.000,- /hari;
(15) Beton Molen Rp. 200.000,- /hari;
(16) Aspal Sprayer Rp. 200.000,- /hari;
(17) Pompa Air :
1. Kapasitas 6 M³/jam Rp. 200.000,- /hari;
2. Kapasitas 4 M³/jam Rp. 175.000,- /hari;
3. Kapasitas 3 M³/jam Rp. 150.000,- /hari;
4. Kapasitas 2 M³/jam Rp. 100.000,- /hari.
7. Pemeriksaan Laboratium/Pengujian Mutu :
1. Test Lapangan :
a. Soil Test (Sondir) & Hand Bor Rp. 500.000,- /lokasi;
b. Test Kekuatan Kubus Beton (Strengh) Rp. 50.000,- /kubus;
c. Test Kekuatan Beton (Hammer Test) Rp. 150.000,- /titik
d. Test Kepadatan (Sand Cone) Rp. 35.000,- /titik
e. Test Pemakaian Aspal (Extraksi) Rp. 150.000,- /titik
f. Core Drill Aspal Rp. 100.000,- /titik
2. Pengujian Laboratorium :
a. Pengujian Beton Rp. 300.000,-
b. Pengujian Tanah Timbunan Rp. 300.000,-
c. Pengujian Lapis Pondasi Aggregate Rp. 300.000,-
d. Pengujian Aspal Lapen Rp. 250.000,-
e. Pengujian Aspal Burda Rp. 250.000,-
f. Pengujian Aspal Burtu Rp. 250.000,-
8. Sewa Asrama dan Aula LLK- UKM Bima:
a. Sewa Asrama 1 Kamar Rp. 30.000,- /hari;
b. Sewa Aula I dan Kursi Rp. 200.000,- /hari;
c. Sewa Aula II dan Kursi Rp. 150.000,- /hari

1. Tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditinjau kembali paling lama 5
(Lima) tahun
BAB VI
WILAYAH, MASA RETRIBUSI DAN TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 8
Wilayah Pungutan adalah Wilayah Kabupaten Bima.
Pasal 9
(1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang ditetapkan sebagai dasar untuk
menentukan besarnya retribusi terhutang;
(2) Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) terjadi pada saat orang
pribadi atau badan mulai memakai atau memanfaatkan kekayaan daerah.
Pasal 10
(1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Keputusan Retribusi Daerah
(SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan
SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan itu retribusi terhutang
harus sudah dilunasi.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 11
(1) Pembayaran Retribusi yang terhutang dilakukan secara tunai atau kontan;
(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan SPP-R atau
dokumen lain yang dipersamakan;
(3) Pembayaran dilakukan melalui bendahara penerima pada Dinas Pendapatan
Daerah dan disetor ke Kas Daerah paling lama 1 X 24 jam;
(4) Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa dan mengakibatkan tidak dapat
dilaksanakannya pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka
ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;
(5) Bagi wajib retribusi yang telah melakukan pembayaran retribusi diberikan
tanda bukti pembayaran.
BAB VIII
PENAGIHAN DAN TEGURAN/PERINGATAN
Pasal 12
(1) Retribusi terhutang yang ditetapkan berdasarkan SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat
ditagih dengan surat paksa;
(2) Penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
(4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi
retribusi terhutang;
(5) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.
BAB IX
PENYIDIKAN
Pasal 13
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah
diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi;
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar
pengaduan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
d. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan
terhadap barang bukti tersebut;
e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang retribusi;
f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf
e;
g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
h. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung
jawabkan.
(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
BAB X
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 14
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan STRD.
BAB XI
SANKSI PIDANA
Pasal 15
Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bima
Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku lagi.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.
Ditetapkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007
BUPATI BIMA,
FERRY ZULKARNAIN
Diundangkan di : Raba – Bima
Pada tanggal : 03 Desember 2007
SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BIMA
H.A.MUCHLIS HMA.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2007 NOMOR : 8
11
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I. UMUM
Berdasarkan pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139),
semua Peraturan Daerah yang mengaur Retribusi yang telah ada sebelum lahirnya Peraturan
Pemerintah ini harus segera disesuaikan.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 13 September 2001,
dengan demikian seharusnya penyesuaian Peraturan Daerah – Peraturan Daerah yang terkait
dengan Retribusi harus dilaksanakan paling lambat sampai tanggal 13 September 2002.
Dalam teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan dikenal penyesuaian dikenal dengan
perubahan Perundang-undangan yang dapat dilaksanakan sampai maksimal tiga kali, dan apabila
dikehendaki untuk diubah untuk keempat kalinya, maka agar lebih mudah pahami oleh pengguna
perundang-undangan sebaiknya perundang-undangan apabila diganti dan dibuat ulang.
Ketentuan yang mengatur Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Undang-undang
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 10 tersebut maka kaidah Perubahan Peraturan
Perundang-undangan memiliki ketentuan khusus, yakni apabila perubahan perundang-undangan
tersebut mengakibatkan :
a. Sistimatika Peraturan Perundang-undangan berubah;
b. Materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50 % atau;
c. Esensinya berubah.
Maka peraturan perundang-undangan tersebut harus dicabut dan disusun kembali dalam peraturan
perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.
Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah disusun dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, disamping secara esensial tdak sesuai dengan substansi yang terkandung
dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga sistimatikan dan
materi yang mengatur tentang besaran tarif sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini
sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 S/D 17 : Cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 21

Sumber:
http://www.bimakab.go.id/ 18/02/2010, jam: 11:54

SHARE :
CB Blogger

Posting Komentar

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com