Home » » Metodologi dalam Mengkaji Hukum Pidana Islam Kontemporer

Metodologi dalam Mengkaji Hukum Pidana Islam Kontemporer

Posted by M. Jamil, S.H. on Rabu, 24 Maret 2010

1. Interpretasi literal Penafsiran Teks Hukum ,yaitu hukum yang ditemukan adalah bukan hukum hukum baru tetapi menafsirkan kembali apa yang ada dalam teks, karena bunyi teks dianggap tidak atau kurang adanya kejalasan hukum . Hal ini ditandai dengan adanya teks hukum yang samar, makna yang dikehendaki oleh hukum juga kurang atau bahkan tidak jelas. Oleh karena itu perlu adanya istimbat yaitu
استــتخرج المــعانى من النصوص بفرط الذهن وقوة الــقـريهــة
pertama, segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (dahir ad-dalalah) dan tidak jelas (khafi ad-dalalah). Pernyataan hukum yang jelas menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: dhahir, nash, mufassar dan muhkam, Pernyataan hukum yang tidak jelas meliputi empat kategori: khafi, musykil, mujmal dan mutasyabih,
Kedua, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud, menurut Hanafiyah meliputi empat kategori: ibarah al-nash, (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersurat dalam nash), Isyarah al-nash (petunjuk yang diperoleh dari apa yang tersirat dalam nash), dalalah an-nash (penunjukan secara analogi) dan diqtidha’ al-nash' (penunjukan lafad kepada sesuatu yang tidak disebut dalam nash, tetapi pengertian nash itu baru dapat dibenarkan jika yang tidak disebut itu dinyatakan dalam perkiraan yang tepat)
Ketiga, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum meliputi 'am (pernyataan umum) dan khas (pernyataan khusus), hakiki (pernyataan sebenarnya) dan majazi (pernyataan bermakna ganda), serta mutlaq dan muqayyad.
Keempat, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi amar (perintah) dan nahi (larangan).

2. Kausasi (ta’lili), adalah meneliti secara seksama apa yang dijadikan dasar konsepsi (penetapan) hukum. yaitu mencari dasar penetapan hukum baik dari segi alasan maupun tujuan-tujuan ditetapkannya hukum syara’ . Metode ini mecakup dua temuan hukum yang meliputi metode
a. qiyasi yaitu menetapkan hukum berdasarkan adanya kesamaan indikasi dan disebut bina al-ahkam 'ala al-'illah Berdasarkan definisi di atas qiyas bisa dibangun dengan terpenuhinya empat syarat:
a. Kasus asal atas asl, yaitu adanya ketentuan hukum yang ada dalam nash dan analogi berusaha memperluas ketentukan itu kepada kasus baru
b. Kasus baru (far) , sasaran penerapan kasus asal
c. Kausa (‘illat) merupakan sifat (wasf) dari kasus asal dan ditemukan sama dengan kasusu baru.
d. Ketentuan (hukm) kasus asal diperluas kepada kasus baru.
Untuk mengilustrasikan hal ini dapat dikemukakan tentang hukum narkoba yang tidak ketentuan hukumnya dari al-Quran, semnetara al-Quran secara eksplisist mengharamkan hamr, sebagaimana dijelaskan dalam ayat:
$pkš‰r'¯»tƒ tûïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä $yJ¯RÎ) ãôJsƒø:$# çŽÅ£øŠyJø9$#ur Ü>$|ÁRF{$#ur ãN»s9ø—F{$#ur Ó§ô_Í‘ ô`ÏiB È@yJtã Ç`»sÜø‹¤±9$# çnqç7Ï^tGô_$$sù öNä3ª=yès9 tbqßsÎ=øÿè? ÇÒÉÈ
Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Larangan khamr diperluas dengan menggunakan analogi kepada narkoba, empat dasar analogi pada contah di atas adalah sebagai berikut:
Asl Far’u ‘Illat Hukm
Khamr Narkoba Memabukan Haram

b. metode teleologis, yaitu menetapkan hukum karena adanya tujuan-tujuan hukum. Disebut bina al-ahkam 'ala al-maqashid al-Syari’ah
Pada perkembangannya, para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan hukum menjadi tiga yaitu maqashid al-dharuriyyat, al-maqashid al-hajiyyat dan al-maqashid al-tahsiniyyatt

3. sinkronisasi, yaitu mencari solusi terhadap perlawanan antara dua dalil yang sama derajatnya, misalnya antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an yang lain, antara hadis mutawatir dengan hadis mutawatir yang lain, dan seterusnya atau antara al-Quran dan Hadis
Hal ini didasarkan pula pada qaidah fiqhiyah:
اذا تعـا رض مفســدتان روعى أعظمهـما ضررا بارتكاب أخفهــما
Jika bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan yang lebih besar madaratnya, dengan melakukan yang lebih ringan madaratnya.

4. nasikh wa mansukh, artinya menghapuskan berlakunya hukum yang ada dengan menetapkan hukum baru. Transformasi di sini merupakan perubahan-perubahan ketetapan hukum dalam al-Quran dan as-Sunnah yang disebut dengan teori nasikh wa mansukh. Contoh ayat yang terkait dengan pengharaman khamr:

5. maslahah, artinya hukum ditetapkan atas pertimbangan kemaslahatan. Maslahat dapat terjadi karena adanaya dinamika waktu dan tempat.

6.teori tadrij atau graduasi, artinya adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum. Sejarah telah menunjukan adanya tahapan pemberlakukan hukum misalnya dalam delik perzinaan. Sejarah telah mencatat, bahwa terjadi perbedaan ketika menerapkan sanksi dalam kasus yang sama. Contoh, zina yang dianggap sebagai jarimah hudud. Teori graduasi diberlakukan dengan prinsip adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individu dan struktur masyarakat. Awal sanksi zina adalah cercaan dan hinaan (surat an-Nisa ayat 16), selanjutnya kurungan dalam rumah (surat an-Nisa ayat 15), tahap berikutnya hukuman dera (surat an-Nur ayat 2). Sementara hukum rajam yang sumbernya hadis Nabi diperdebatkan keautentikannya. Terlebih jika hukum rajam dikaitkan dengan surat an-Nisa ayat 25 dan surat al-Ahzab ayat 30. Dengan demikian para fuqaha di samping menerapkan teori graduasi juga merasionalisasikan prinsip nasakh.
7. Teori halah al-had al-‘Ala (batas Maksimal), artinya adanya batas hukum tertinggi tentang ketentuan hukum yang ada di dalam al-Quran. Contoh hukum potong tangan bagi pencuri berdasarkan ketentuan surat al-Maidah ayat 38 dan hukum qishash bagi pembunuh berdasarkan ketentuan hukum surat al-Baqarah ayat 178.
8. obyektivikasi, artinya upaya menjadikan hukum pidana Islam sebagai nilai-nilai yang obyektif, sehingga diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, bukanlah hal yang mudah, mengingat pemikiran suatu bangsa yang pluralis, menimbulkan keberagaman pula dalam menerima suatu aturan, termasuk di dalamnya, pemberlakuan nilai-nilai hukum Pidana Islam. Karena itu sangat perlu dilakukan penggalian nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar dari setiap aturan dan ketentuan yang ada dalam hukum pidana Islam.
Pertama, dari abstrak ke konkrit. Salah satu kritikan yang sering dilontarkan terhadap umat Islam adalah kekurangpekaannya terhadap masalah-masalah konkrit. Umat lebih peka terhadap masalah-masalah akhlak dan ketuhanan yang bersifat abstrak, tetapi terkesan melupakan isu-isu riil di tengah-tengah masyarakat, seperti masalah perburuhan, penggusuran atau kemiskinan. Keyakinan itulah yang seharusnya dirubah. Sudah saatnya umat tanggap terhadap isu-isu konkrit, sebab agama itu bukan hanya untuk dimengerti namun juga untuk diamalkan.
Kedua, dari ideologi ke ilmu. Ideologi bersifat subyektif, normatif, dan tertutup. Ilmu bersifat obyektif, faktual, dan terbuka. Contoh, hukum rajam, hukum potong tangan, dan hukum qisas jika dipahami sebagai sebuah ideologi akan menghasilkan hukum yang bersifat tekstual atau leterlijk. Namun hal ini harus dipahami sebagai sebuah ilmu, artinya tidak setiap pencuri dikenakan hukum potong tangan, tidak setiap pezina dirajam, dan tidak setiap pembunuh diqisas. Oleh karena itu, pemahaman hukum pidana Islam dalam mensikapi kasus-kasus di atas harus dilakukan kajian, kapan perbuatan tersebut dikenakan sebagaimana bunyi teks.
Ketiga, dari subyektif ke obyektif. Perubahan dari cara berpikir subyektif ke obyektif bertujuan untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita obyektif. Zakat, misalnya, bertujuan untuk membersihkan harta dan jiwa, namun sesungguhnya secara obyektif, tujuan zakat pada intinya adalah kesejahteraan sosial. Demikian juga hukum potong tangan, secara subyektif sebagai pembalasan namun secara obyektif sebagai keamanan dan ketenteraman

9. POSITIVISASI
Aliran positivisme hukum berasal dari ajaran sosiologis yang dikembangkan oleh filosof Perancis; August Comte (1798-1857) yang berpendapat bahwa terdapat kepastian adanya hukum-hukum perkembangan mengatur roh manusia dan segala gejala hidup bersama dan itulah secara mutlak. August Comte hanya mengakui hukum yang dibuat oleh negara. Menurut pandangan positivis tiada hukum yang selain hukum yang dibuat oleh penguasa (law is a command of the lawgivers), bahkan ada di antara aliran positivisme (logisme) berpandangan bahwa hukum identik dengan undang-undang. Di antara ajaran postivisme yang terpenting adalah ajaran hukum positif analitis oleh John Austin. Menurut ajaran ini hukum adalah perintah penguasa negara. Hakikat hukum terletak pada unsur perintah dan larangan.
Menurut Hans Kelsen hukum dalam arti sebenarnya disebut juga dengan hukum positif meliputi hukum yang dibuat oleh penguasa dan hukum yang disusun oleh manusia secara individu untuk melaksanakan hal-hal yang diberikan kepadanya.



Sumber:
Drs. Makrus munajat, M.Hum. materi Kuliah Hukum Islam II, 2010, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

SHARE :
CB Blogger

Posting Komentar

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com