Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

Review Book Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping

IDENTITAS BUKU
Judul buku : Budidaya Melinjo dan Usaha Produksi Emping
Pengarang : Ir. Hatta Sunarto
Penerbit : Kanisius
Kota Terbit : Yogyakarta
Tahun Terbit : 1991
Cetakan ke : I (Pertama)
Jumlah Halaman : 66


Berdasarkan sejarahnya, melinjo berasal dari Semenanjung Ma­laysia. Distribusinya sekarang ini membentang dari daerah Assam sampai Kepulauan Fiji (Markgraf, 1954). Namun ada orang yang ku­rang setuju dengan pendapat tersebut; mereka beranggapan bahwa melinjo berasal dari Indonesia. Tanaman ini oleh pendatang dibawa dari Amboina ke Penang pada tahun 1809, kemudian dibawa masuk lagi ke Indonesia (Hunter, 1909).
Di Indonesia, melinjo merupakan tanaman yang tumbuh tersebar di mana-mana, banyak ditemukan di tanah-tanah pekarangan rumah penduduk pedesaan dan halaman-halaman rumah penduduk di kota.
Nama tanaman ini di berbagai daerah di Indonesia ternyata ber­macam-macam, yakni belinjo melinjo, maninjau, bagor, so, trangkil, dan tangkil sako, menunjukkan penyebarannya yang cukup luas.
Hampir seluruh bagian tanaman melinjo, mulai dari daun, bunga, buah sampai batangnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga maupun industri.
Buah yang sudah tua merupakan bahan baku emping melinjo,
kulit batangnya dapat dijadikan tali untuk jala atau tali panjat, kayunya untuk bahan pembuatan kertas, sedangkan daun, bunga dan buahnya yang masih muda bisa digunakan sebagai bahan sayur.

MENGENAL MELINJO
A.Seluk-Beluk Tanaman
Melinjo (Gnetum gnemon. L.) termasuk tumbuhan berbiji terbuka (Gvmnospermae), dengan tanda-tanda: bijinya tidak terbungkus daging tetapi hanya terbungkus kulit luar.
Menurut Becker dan Van De Brink (1963), di Jawa hanya hanya terdapat satu jenis melinjo, Gnetum gnemon. L. vardo mesticum. Namun berdasarkan pengamatan di lapangan, melihat adanya variasi bentuk tajuk pohon dan variasi bentuk dan ukuran buah atau bijinya, di Jawa terdapat beberapa farietas melinjo.
Tanaman melinjo dapat hidup sampai mencapai umur di atas 100 tahun dan masih tetap menghasilkan buah (bagi tanaman yang me­menuhi syarat bisa berbuah) . Di desa Muntuk, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat sebuah pohon melinjo berumur lebih dari 100 tahun, yang setiap pa­nen raya melinjo mampu menghasilkan buah melinjo sebanyak 80 kg – 100 kg. Dengan kondisi tersebut pohon melinjo ini dinyatakan unggul dan meraih Juara Kedua untuk seluruh tanaman melinjo di Jawa olehTim Penilai dari Departemen Pertanian pada tahun 1987. Sedangkan juara pertama di raih tanaman melinjo dari Jawa Barat.
Berdasarkan bentuk tajuk pohonnya dikenal ada 2 jenis tanaman melinjo, yakni yang bertajuk kerucut dan bertajuk piramida.

B.Syarat Tumbuh
T anaman melinjo tidak membutuhkan kondisi tanah yang khusus, sehingga dapat tumbuh pada tanah-tanah liat/lempung, berpasir, dan berkapur. Walaupun demikian tanaman melinjo tidak tahan terhadap tanah yang selalu tergenang air atau yang berkadar asam tinggi (PH tanah terlalu asam).

C.Jenis Kelamin
Kebanyakan buku pustaka menyatakan bahwa melinjo termasuk golongan tanaman yang berumah dua (dioecy), artinya bunga jantan dan bunga betina didapatkan pada pohon yang berlainan (Statsburger, 1879; Heyne, 1917; Burkill, 1925; Grevost, 1953; Margraf. 1951; dan Ochre, 1977). Namun hasil pengamatan Van Der Pijl (1959) di Jawa Barat dan di Jawa Tengah menunjukkan bahwa ada pohon melinjo yang berkelamin hermaphrodite, yakni pada satu pohon melinjo di­dapatkan bunga jantan dan bunga betina (monoecy), tetapi jenis ini jumlahnya tidak banyak.
Sementara, ada pendapat yang mengatakan bahwa pohon jantan dapat dibedakan dari pohon betina dengan memperhatikan bentuk daunnya. Dikatakan bahwa daun dari pohon betina pangkalnya bundar, atau lebih lebar daripada daun pohon melinjo yang jantan.
Buah melinjo yang masih muda kulit luarnya berwarna hijau, kemudian semakin tua warna kulitnya semakin kuning dan berubah menjadi orange, dan setelah tua sekali kulitnya berwarna merah tua dan lunak.
Biji melinjo terbungkus oleh 3 lapisan kulit. Lapisan pertama adalah kulit luar yang lunak, lapisan kedua adalah kulit agak keras yang berwarna kuning (bila biji masih muda) dan berwarna coklat kehitam-hitaman (bila biji sudah tua), dan lapisan ketiga berupa kulit tipis berwarna putih kotor.

D.Varietas
Di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta, dikenal adanya 3 varietas melinjo yaitu:
1.Varietas Kerikil
Buah atau biji melinjo varietal ini ukurannya kecil, bentuknya agak bulat.
2.Varietas Ketan
Buah atau biji melinjo varietas ini jauh lebih besar daripada varietas Kerikil, bentuknya panjang jumlah buah tiap pohon bisa lebat.
3.Varietas Gentong.
Buah atau biji melinjo varietas ini ukurannya paling besar, dengan bentuk agak bulat.

E.Kegunaan
Melinjo banyak faedahnya, hampir seluruh bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Daun muda (disebut dengan daun so), bunga (di­sebut dengan kroto), kulit biji yang tua, dapat digunakan sebagai ba­han sayuran yang cukup populer di kalangan masyarakat. Semua bahan makanan yang berasal dari tanaman melinjo mem­punyai kandungan gizi cukup tinggi, selain karbohidrat juga mengandung lemak, protein, mineral, dan vitamin-vitamin. Kulit batangnya mengandung banyak serat dan dapat dipintal menjadi benang yang kuat, dapat dipakai untuk tali pancing , jala dan lis kuda pedati. Biji melinjo yang telah tua merupakan bahan baku pembuatan emping yang memiliki nilai ekonomi cukup tinggi.

MENANAM MELINJO
A.Pembibitan
Tanaman melinjo dapat diperbanyak dengan cara generatif (dengan biji) dan dengan cara vegetatif (cangkokan, okulasi, pe­nyambungan, stek). Masing-masing cara tersebut tentunya me­ngandung kebaikan dan kelemahan yang secara lengkap akan diurai­kan berikut ini.
1.Secara Generatif
Dengan cara generatif, yakni melalui perkecambahan biji, akan diperoleh bibit tanaman melinjo dalam jumlah besar sehingga dapat menunjang pengembangan tanaman melinjo secara besar-besaran.
Kebaikan dari cara generatif ini adalah:
a.Pertumbuhan tanaman dapat kuat, karena sistem perakarannya dalam (berakar tunggang) sehingga lebih tahan terhadap keke­ringan.
b.Masa hidup atau umur tanaman lebih panjang dibandingkan dengan tanaman yang berasal dari pengembangan vegetatif.
Kelemahan dari cara generatif itu sendiri adalah:
a.Tanaman yang diperoleh sering berubah atau tidak sama dengan sifat-sifat tanaman induknya.
b.Untuk dapat berproduksi membutuhkan waktu yang lama, yakni setelah tanaman berumur 5-7 tahun.
c.Jenis kelamin tanaman tidak bisa diketahui sebelum tanaman itu berbunga, sehingga mengurangi efekti pengembangan secara besar-besaran dalam kaitannya dengan jumlah hasil pro­duksi biji melinjo yang diharapkan sebanyak-banyaknya.
Tahap-tahap dalam melakukan pembuatan bibit tanaman me­linjo secara generatif adalah sebagai berikut:
a.Pengumpulan dan Pemilihan Biji
Mengumpulkan biji melinjo secukupnya menurut kebutuhan, kemudian dipilih yang kualitasnya baik yaitu:
1)Bila masih ada kulit luarnya, dipilih yang warnanya merah tua. Bila sudah tidak ada kulit luarnya, dipilih biji yang warna kulit luarnya hitam kecoklat-coklatan dan mengkilat.
2)Ukuran bijinya bestir dan tidak cacat serta sehat (tidak terserang hama dan penyakit).

b.Pembuatan Petak Tanah Pesemaian
Dipilih tanah dengan ukuran 2 m x 6 m yang tidak tergenang air, gembur, dan cukup terkena sinar matahari. Tanah ini diolah atau dicangkuli sedalam 10-15 cm, kemudian ditaburi sedikit abu dapur/kapur, atau obat pembasmi hama misalnya dengan menyiramkan larutan Formalin 4% sebanyak 10 liter larutan permeter persegi tanah pesemaian; kemudian ditutup selama 24 jam dengan plastik atau daun pisang. Hal ini dilakukan untuk mensterilkan tanah pesemaian.

c.Penanaman pada Pesemaian
Letakkan biji melinjo yang sudah tidak ada kulit luarnya ke dalam tanah pesemaian, dengan posisi yang agak runcing dibenamkan (ditaruh bagian bawah) sedalam 2-3 cm. Jarak antar biji yang disemai 10-15 cm. Lantas biji melinjo yang sudah tertanam dalam pesemaian itu ditutup dengan tanah gembur yang dicampuri kompos dengan ketebalan 3-4 cm, selanjutnya ditutup dengan daun pisang, yang sudah tua tetapi belum kering dan daun kelapa yang belum kering pula. Lakukan penyiraman setiap hari dengan air secukupnya (tidak meng­genang), dan setelah 9 bulan. biji-biji melinjo sudah mulai berkecam­bah.

2.Secara Vegetatif
Pengembangan tanaman melinjo juga dapat dilakukan dengan cara vegetatif, yaitu melalui cangkokan, okulasi, sambungan, dan stek. Cara-cara ini pun memiliki kebaikan dan kelemahannya. Namun secara
mendapatkan sifat tanaman yang sama dengan induknya
mendapatkan sifat tanaman yang pendek

B.Penanaman
Lahan yang akan ditanami melinjo harus terbuka atau terkena sinar matahari dan disiapkan sebaik-baiknya. Seperti halnya tanaman lainnya, 3-4 minggu sebelum tanam perlu disiapkan lubang-lubang tanam dengan ukuran 60 cm x 60 cm x 75 cm (panjang, lebar, dalam) dengan jarak antartanaman adalah 6-8 m.
Bibit-bibit tanaman melinjo yang dalam keranjang atau pot disiapkan dengan membuang keranjangnya atau potnya se­cara hati-hati agar perakarannya tidak rusak. Kemudian bibit ditanam pada lubang-lubang tanam dengan kedalaman dari pangkal batang sampai permukaan tanah sekitar 10-15 cm; sedangkan untuk bibit cangkokan penanamannya dari pangkal batang sampai permukaan tanah sedalam 50-60 cm agar nantinya tanaman tidak mudah roboh (tumbang).

MEMELIHARA TANAMAN MELINJO
Pemeliharaan tanaman melinjo terdiri dari: pemupukan, penyi­raman, penyiangan, pemberantasan hama dan penyakit, dan pemang­kasan.
A.PEMUPUKAN
Pemberian pupuk kandang pada tanaman berumur muda sebaik­nya dua kali dalam setahun; caranya dengan menggali tanah melingkari batang tanaman sedalam 30 cm sedikit di luar lingkaran tajuk daun dan pupuk dimasukkan dalam galian secara merata, kemudian ditimbuni tanah lagi. Pemberian pupuk kandang akan menambah ke­suburan tanah dan memperbaiki kondisi fisik tanah.

B.PENYIRAMAN
Tanaman melinjo pada umur muda perlu sekali dilakukan pe­nyiraman, terutama pada musim kemarau, agar pertumbuhan tanaman tidak mengalami stagnasi. Penyiraman dengan banyak air setelah diberi pupuk kimia perlu sekali dilakukan, agar pupuk segera diserap akan tanaman.

C.PENYIANGAN
Perlu juga dilakukan penyiangan agar gulma yang mengganggu hilang, terutama pada tanaman berumur muda. Dengan penyiangan sekaligus dilakukan pendangiran, sehingga udara bisa masuk kedalam tanah.

D.PEMANGKASAN
Sebaiknya pemangkasan dilakukan pada awal atau waktu musim hujan, karena untuk pembentukan tunas-tunas baru diperlukan banyak air dan harus pula diikuti dengan pemupukan anorganik. Pemangkasan dilakukan terhadap cabang-cabang yang lemah, rusak, sakit, dan yang terlalu berdesakan, sehingga peredaran udara cukup dan men­dapat cukup sinar matahari.

HAMA DAN PENYAKIT
HAMA
1.Hama-hama yang Meyerang Daun Melinjo
a.Kutu-kutu Rastrococcus sp. dan planococcus sp.
b.Kutu-kutu Lepidosaphes sp. dan Pseudolacaspis sp.
c.Penggerak daun
d.Tungau merah dan tetranichida
e.Moluska
2.Hama-hama yang Menyerang Batang Melinjo
a.Kumbang penggerak batang
b.Wereng pohon gargara sp.
3.Hama-hama yang Menyerang Buah/Biji Melinjo
a.Larva Dacus sp.
b.Ulat penggerak kulit buah
c.Buah-buahan melinjo tua biasanya diserang oleh kumbang penggerak buah dari famili Scolytidae.

PENYAKIT
Beberapa penyakit yang menyerang pohon melinjo adalah sebagai berikut:
1.Penyakit Layu Pembuluh Bakterri
2.Penyakit Hawar Daun Bakteri
3.Penyakit Hawar Daun Cendana
4.Penyakit Antraknosa
5.Penyakit Bercak Daun Cephaleuros
6.Penyakit Noda Liken
7.Penyakit Embun Hitam
8.Penyakit Bercak Buah Bakteri
9.Penyakit Pecah Buah Muda

MEMETIK DAN MEMASARKAN MELINJO
A.PEMETIKAN HASIL
Pemetikan hasil dilakukan berdasarkan tujuan penggunaannya. Bila tujuannya untuk dimanfaatkan sebagai sayuran, maka pemetikan daun muda atau bunga muda dapat dilakukan sewaktu-waktu. Tetapi bila akan dimanfaatkan untuk menyediakan bahan baku emping melinjo maka pemetikannya dilakukan bila buah sudah tua.
Pada umumnya pemetikan hasil berupa biji melinjo itu berdasar­kan kuantitasnya (jumlah produksinya) ada yang disebut dengan Panen Raya dan Panen Kecilan.
Masih banyak petani atau penebas (tengkulak) yang melakukan pemetik­an biji melinjo dengan cara memanjat pohon melinjo, padahal percabangan po­hon melinjo tidak kuat atau mudah lepas dari per­sendiannya, sehingga ke­mungkinan terjadinya ke­celakaan jatuh dari pohon melinjo bagi para pemanjat itu memang besar.
Namun di desa-desa yang banyak mengha­silkan melinjo, cara pemetikan biji melinjo itu menggunakan tangga dari bambu yang panjang se­perti pada pemetikan bu­nga cengkeh. Penggunaan tangga bambu tersebut ada yang diperlengkapi de­ngan tali/tampar plastik dan ada yang tanpa diperlengkapi tampar plas­tik. Tampar plastik itu berfungsi sebagai pengaman agar orang yang memetik biji melinjo tidak jatuh roboh bersama tangga bambu.

B.PEMASARAN
Dalam memasarkan produksi biji melinjo, sebagian besar petani melinjo masih berhubungan dengan tengkulak, walaupun konsekuen­sinya adalah menerima harga yang relatif rendah. Hal ini terjadi ka­rena sistem tersebut dianggap lebih praktis dan mudah, petani cukup tinggal di rumah saja dan tengkulak lotting di rumah petani melinjo untuk melakukan pembelian biji melinjo hasil produksi petani. Lebih­-lebih banyak pula petani melinjo yang meminjam uang dahulu dari tengkulak, dan untuk membayar hutangnya petani menyerahkan ha­sil produksi biji melinjo; tentu saja dalam perhitungannya tengkulak perhitungannya mementingkan keuntungan pribadinya.
Untuk meningkatkan pendapatan petani dan produsen emping (yang pads umumnya keadaan ekonorninya lemah) rantai pemasaran tersebut harus diperpendek. Hafini bisa ditempuh dengan meman­faatkan adanya KUD (Koperasi Onit Desa). KUD membeli dan me­nampung biji melinjo hasil produksi petani dengan harga yang layak, kemudian KUD menjual kepada para produsen emping dengan harga yang layak pula (para produsen emping itu sendiri diharapkan juga anggota KUD).

MEMPRODUKSI EMPING MELINJO
A.MENGENAL EMPING MELINJO
Emping melinjo adalah jenis makanan ringan yang bentuknya pipih bulat dibuat dari biji melinjo yang sudah tua. Hampir semua orang menggemari emping melinjo yang memiliki rasa dan aroma yang khan ini. Harga emping melinjo di pasaran cukup stabil, artinya belum pernah mengalami kemerosotan harga; lebih-lebih sekarang Indonesia mulai mengekspor emping melinjo ke beberapa negara.
Klasifikasi emping melinjo adalah sebagai berikut:
1.Kualitas Nomor 1
Sering disebut dengan “emping super”, yang tanda-tandanya adalah:
a.Lempengannya sangat tipis merata.
b.Berwarna agak putih dan bening atau transparant.
c.Tiap lempengannya berasal dari satu biji melinjo yang ukuran dan kualitasnya sama, sehingga garis tengahnya hampir seragam.

2.Kualitas Nomor 2
Emping dengan kualitas ini memiliki tanda-tanda, antara lain:
a.Lempengannya lebih tebal daripada emping super
b.Berwama agak putih kekuning-kuningan dan kurang bening (kurang transparant)
c.Tiap lempengan berasal dari satu biji melinjo yang Ukuran dan kualitasnya lama, sehingga garis tengahnya hampir seragam.

3.Kualitas Nomor 3
Emping kualitas ini memiliki tanda-tanda:
a.Lempengannya agak tebal
b.Berwarna kekuning-kuningan dan tidak bening (tidak transparant)
c.Tiap lempengan berasal dari satu biji melinjo yang ukuran dan kualitasnya bermacam-macam, sehingga garis tengahnya juga bermacam-macam.

B.MEMBUAT EMPING MELINJO
Untuk membuat emping diperlukan peralatan sebagai berikut:
1.Tungku api atau kompor minyak
2.Wajan dari tanah (layah, kuali) atau dari alumunium
3.Batu berpermukaan lebar dan rata atau balok kayu untuk telenan atau alas pemukulan
4.Alat pemukul dari besi atau batu gandik yang permukaannya licin atau dibungkus plastik agar licin.
5.Irus atau sendok dari tempurung kelapa untuk membalik-balikkan biji melinjo yang digoreng sangan.
6.Anjang dari anyaman bambu untuk mengangin-anginkan atau menjemur lempengan emping melinjo.
7.Pasir sedikit untuk membantu proses penggorengan sangan.
8.Lembaran seng yang tipis dan berukuran kecil untuk mengambil lempengan emping yang melekat pada batu atau kayu telenan.
Sebenarnya ada dua cara yang dikenal dalam proses pembuatan emping melinjo, yakni biji-biji melinjo sebelum dipipihkan itu dipanas­kan dahulu dengan cara: (1) digoreng sangan, yaitu digoreng pada wajan alumunium atau wajan dari tanah (layah, kuali) tanpa diberi minyak goreng; (2) direbus.

C.MEMERIKSA KUALITAS MELINJO DAN EMPINGNYA
Kualitas melinjo sangat menentukan kualitas empingnya. Biji melinjo yang kualitasnya paling baik adalah biji melinjo yang ukur­annya terbesar dan sudah tua benar. Untuk mengetahui apakah biji melinjo itu sudah tua benar adalah:
1.Bila masih berkulit luar maka warna kulit luarnya merah tua; sangat baik bila biji melinjo yang berkulit luar merah tua itu jatuh sendiri dari pohon.
2.Bila sudah tidak berkulit luar, maka biji melinjo itu kulit kerasnya berwarna coklat kehitam-hitaman dan mengkilat. Hal ini penting karena pada umumnya produsen emping mendapatkan biji-biji melinjo dari pedagang dalam keadaan sudah tidak ada kulit luar­nya.
Biji melinjo yang sudah benar-benar tua itu kadar airnya kecil, sehingga bila menjadi emping tidak mengalami penyusutan berat sehingga bila menjadi emping tidak mengalami penyusutan berat yang terlalu besar.

D.MEMASARKAN EMPING MELINJO
Selama ini tidak ada hambatan dalam kaitan dengan pemasaran emping melinjo, sebab para pedagang secara rutin mendatangi rumah produsen emping melinjo untuk mengambil emping. Sering kali pe­dagang sudah meminjami uang terlebih dahulu kepada produsen, dan dibayar dengan emping yang dihasilkan.
Harga emping melinjo di pasaran dapat dikatakan stabil; namun pada waktu-waktu tertentu, sekitar Hari Raya Lebaran (Idul Fitri) misalnya, harga emping melinjo melonjak.

Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial di Indonesia Pra dan Pasca Runtuhnya Orde Baru

A. Latar Belakang Masalah
Semenjak gejolak dan kerusuhan sosial merebak di berbagai daerah, kesenjangan sosial banyak dibicarakan. Beberapa pakar dan pengamat masalah sosial menduga bahwa kerusuhan sosial berkaitan dengan kesenjangan sosial. Ada yang sependapat dengan dugaan itu, tetapi ada yang belum yakin bahwa penyebab kerusuhan sosial adalah kesenjangan sosial. Tidak seperti kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial cukup sulit diukur secara kuantitatif. Jadi, sulit menunjukkan bukti-bukti secara akurat. Namun, tidaklah berarti kesenjangan sosial dapat begitu saja diabaikan dan dianggap tidak eksis dalam perjalanan pembangunan selama ini. Di bagian ini dicoba menunjukkan realitas dan proses merebaknya gejala kesenjangan sosial.
Untuk mempermudah pembahasan, kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan (ketimpangan) atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan primer, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja, dapat berupa kebutuhan sekunder, seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak azasi, sarana saluran politik, pemenuhan pengembangan karir, dan lain-lain.
Kesenjangan sosial dapat disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan-kesempatan yang tersedia. Secara teoritis sekurang kurangnya ada dua faktor yang dapat menghambat. Pertama, faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang (faktor internal). Rendahnya kualitas sumberdaya manusia karena tingkat pendidikan (keterampilan) atau kesehatan rendah atau ada hambatan budaya (budaya kemiskinan). Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya, nilai-nilai luas, seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis (1969), kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkung dalam kebudayaan kemiskinan.
Kedua, faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini dapat terjadi karena birokrasi atau ada peraturan-peraturan resmi (kebijakan), sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat keterbatasan atau rendahnya kualitas sumberdaya manusia, tetapi karena ada hambatan-hambatan atau tekanan­-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan structural. Alfian, Melly G. Tan dan Selo Sumarjan (1980:5) mengatakan, bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja dan kekurangan perlindungan hukum.
Faktor mana yang paling dominan menyebabkan kesenjangan sosial. Kendati faktor internal dan kebudayaan (kebudayaan kemiskinan) mempunyai andil sebagai penyebab kesenjangan sosial, tetapi tidak sepenuhnya menentukan. Penjelasan itu setidaknya mengandung dua kelemahan. Pertama, sangat normatif dan mengundang kecurigaan dan prasangka buruk pada orang miskin serta mengesampingkan norma-norma yang ada (Baker, 1980:6). Kedua, penjelasan itu cenderung membesar-besarkan kemapanan kemiskinan. Bukti-bukti empiris menunjukkan bahwa kaum miskin senantiasa bekerja keras, mempunyai aspirasi tentang kehidupan yang baik dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki kehidupan mereka. Mereka mampu menciptakan pemenuhan tutuntan kehidupan mereka (periksa misalnya kajian Bromley dan Chris Gerry, 1979; Papanek dan Kuncoroyakti, 1986; dan Pernia, 1994). Setiap saat orang miskin berusaha memperbaiki kehidupan dengan cara bersalin dan satu usaha ke usaha lain dan tidak mengenal putus asa (Sethuraman, 1981; Steele, 1985).
Jika demikian halnya, maka ihwal kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan kebudayaan, tetapi lebih disebabkan oleh adanya hambatan structural yang membatasi serta tidak memberikan peluang untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia. Breman (1985:166) menggambarkan bahwa bagi yang miskin “jalan ke atas sering kali dirintangi”, sedangkan: “jalan menuju ke bawah terlalu mudah dilalui”. Dengan kata lain, gejala kesenjangan sosial dan kemampuan kemiskinan lebih disebabkan adanya himpitan structural. Perlu dipertanyakan mengapa masyarakat dan kaum miskin pasrah dengan keadaan itu? Ketidakberdayaan (politik) dan kemiskinan kronis menyebabkan mereka mudah ditaklukkan dan dituntun untuk mengikuti kepentingan dan kemauan elit penguasa dan pengusaha. Apalagi tatanan politik dan ekonomi dikuasai oleh elit penguasa dan pengusaha.

B. Permasalahan
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang muncul adalah antara lain sebagai berikut :
“Apakah kebijakan pembangunan telah menciptakan kemiskinan dan kesenjangan social di Indonesia pra dan pasca runtuhnya Orde Baru“




C. Masalah Pembangunan: Kemiskinan Dan Kesenjangan
1. Kemiskinan
a. Pandangan tentang kemiskinan
Pebedaan pandangan dari setiap ahli tentang kemiskinan merupakan hal yang wajar. Hal ini karena data, dan metode penelitian yang berbeda , tetapi justru terletak pada latar belakang idiologisnya. Menurut Weber (Swasono , 1987), ideology bukan saja menentukan macam masalah yang dianggap penting, tetapi juga mempengaruhi cara mendefenisikan masalah sosial ekonomis, dan bagaimana masalah sosial ekonomi itu diatasi. Kemiskinan disepakati sebagai masalah yang bersifat sosial ekonomi, tetapi penyebab dan cara mengatasinya terkait dengan ideologi yang melandasinya. Untuk memahami ideologi tersebut ada tiga pandangan pemikiran yaitu konservatisme, liberalisme, dan radikalisme (Swasono, 1987). Penganut masing-masing pandangan memiliki cara pandang yang berbeda dalam menjelaskan kemiskinan. Kaum konservatif memandang kemiskinan bermula dari karakteristik khas orang miskin itu sendiri. Orang menjadi miskin karena tidak mau bekerja keras , boros, tidak mempunyai rencana, kurang memiliki jiwa wiraswasta, fatalis, dan tidak ada hasrat untuk berpartisipasi.
Menurut Oscar Lewis (1983), orang-orang miskin adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi. Kaum liberal memandang bahwa manusia sebagai makhluk yang baik tetapi sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Budaya kemiskinan hanyalah semacam realistic and situational adaptation pada linkungan yang penuh diskriminasi dan peluang yang sempit. Kaum radikal mengabaikan budaya kemiskinan, mereka menekankan peranan struktur ekonomi, politik dan sosial, dan memandang bahwa manusia adalah makhluk yang kooperatif, produktif dan kreatif.
Philips dan Legates (1981) mengemukakan empat pandangan tentang kemiskinan, yaitu pertama, kemiskinan dilihat sebagai akibat dari kegagalan personal dan sikap tertentu khususnya ciri-ciri sosial psikologis individu dari si miskin yang cendrung menghambat untuk melakukan perbaikan nasibnya. Akibatnya, si miskin tidak melakukan rencana ke depan, menabung dan mengejar tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kedua, kemiskinan dipandang sebagai akibat dari sub budaya tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kaum miskin adalah kelompok masyarakat yang memiliki subkultur tertentu yang berbeda dari golongan yang tidak miskin, seperti memiliki sikap fatalis, tidak mampu melakukan pengendalian diri, berorientasi pada masa sekarang, tidak mampu menunda kenikmatan atau melakukan rencana bagi masa mendatang, kurang memiliki kesadaran kelas, atau gagal dalam melihat faktor-faktor ekonomi seperti kesempatan yang dapat mengubah nasibnya. Ketiga, kemiskinan dipandang sebagai akibat kurangnya kesempatan, kaum miskin selalu kekurangan dalam bidang keterampilan dan pendidikan untuk memperoleh pekerjaan dalam masyarakat. Keempat, bahwa kemiskinan merupakan suatu ciri struktural dari kapitalisme, bahwa dalam masyarakat kapitalis segelintir orang menjadi miskin karena yang lain menjadi kaya. Jika dikaitkan dengan pandangan konservatisme, liberalisme dan radikalisme, maka poin pertama dan kedua tersebut mencerminkan pandangan konservatif, yang cendrung mempersalahkan kemiskinan bersumber dari dalam diri si miskin itu sendiri. Ketiga lebih mencerminkan aliran liberalisme, yang cendrung menyalahkan ketidakmapuan struktur kelembagaan yang ada. Keempat dipengaruhi oleh pandangan radikalis yang mempersalahkan hakekat atau prilaku negara kapitalis.
Masing-masing pandangan tersebut bukan hanya berbeda dalam konsep kemiskinan saja, tetapi juga dalam implikasi kebijakan untuk menanggulanginya. Keban (1994) menjelaskan bahwa pandangan konservatif cendrung melihat bahwa program-program pemerintah yang dirancang untuk mengubah sikap mental si miskin merupakan usaha yang sia-sia karena akan memancing manipulasi kenaikan jumlah kaum miskin yang ingin menikmati program pelayanan pemerintah. Pemerintah juga dilihat sebagai pihak yang justru merangsang timbulnya kemiskinan. Aliran liberal yang melihat si miskin sebagai pihak yang mengalami kekurangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pekerjaan dan perumahan yang layak, cendrung merasa optimis tentang kaum miskin dan menganggap mereka sebagai sumber daya yang dapat berkembang seperti halnya orang-orang kaya. Bantuan program pemerintah dipandang sangat bermanfaat dan perlu direalisasikan. Pandangan radikal memandang bahwa kemiskinan disebabkan struktur kelembagaan seperti ekonomi dan politiknya, maka kebijakan yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan perubahan kelembagaan ekonomi dan politik secara radikal.
Menurut Flanagan (1994), ada dua pandangan yang berbeda tentang kemiskinan, yaitu culturalist dan structuralist. Kulturalis cendrung menyalahkan kaum miskin, meskipun kesempatan ada mereka gagal memanfaatkannya, karena terjebak dalam budaya kemiskinan. Strukturalis beranggapan bahwa sumber kemiskinan tidak terdapat pada diri orang miskin, tetapi adalah sebagai akibat dari perubahan priodik dalam bidang sosial dan ekonomi seperti kehilangan pekerjaan, rendahnya tingkat upah, diskriminasi dan sebagainya. Implikasi dari dua pandangan ini juga berbeda, terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan perubahan aspek kultural misalnya pengubahan kebiasaan hidup. Hal ini akan sulit dan memakan waktu lama, dan biaya yang tidak sedikit. Terhadap konsep kulturalis perlu dilakukan pengubahan struktur kelembagaan seperti kelembagaan ekonomi, sosial dan kelembagaan lain yang terkait.
2. Pengertian Kemiskinan
Memahamai substansi kemiskinan merupakan langkah penting bagi perencana program dalam mengatasi kemiskinan. Menurut Sutrisno (1993), ada dua sudut pandang dalam memahami substansi kemiskinan di Indonesia. Pertama adalah kelompok pakar dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengikuti pikiran kelompok agrarian populism, bahwa kemiskinan itu hakekatnya, adalah masalah campur tangan yang terlalu luas dari negara dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat pedesaan. Dalam pandangan ini, orang miskin mampu membangun diri mereka sendiri apabila pemerintah memberi kebebasan bagi kelompok itu untuk mengatur diri mereka sendiri. Kedua, kelompok para pejabat, yang melihat inti dari masalah kemiskinan sebagai masalah budaya. Orang menjadi miskin karena tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak meiliki jiwa wiraswasta, dan pendidikannya rendah. Disamping itu, kemiskinan juga terkait dengan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai sudut pandang tentang kemiskinan di Indonesia dalam memahami kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya orang luar untuk memahami tentang kemiskinan. Hingga saat ini belum ada yang mengkaji masalah kemiskinan dari sudut pandang kelompok miskin itu sendiri.
Kajian Chambers (1983) lebih melihat masalah kemiskinan dari dimensi si miskin itu sendiri dengan deprivation trap, tetapi Chambers sendiri belum menjelaskan tentang alasan terjadinya deprivation trap itu. Dalam tulisan ini dicoba menggabungkan dua sudut pandang dari luar kelompok miskin, dengan mengembangkan lima unsur keterjebakan yang dikemukakan oleh Chambers (1983), yaitu : (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik, (3) Keterasingan, (4) Kerentanan, dan (5) Ketidak berdayaan.
Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah BAPPENAS (1993) mendefisnisikan keimiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik. Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefisnisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun non material. Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliptui : asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna. Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu poengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.
3. Budaya Kemiskinan
Sumarjan (1993) mengemukakan bahwa budaya kemiskinan adalah tata hidup yang mengandung sistem kaidah serta sistem nilai yang menganggap bahwa taraf hidup miskin disandang suatu masyarakat pada suatu waktu adalah wajar dan tidak perlu diusahakan perbaikannya. Kemiskinan yang diderita oleh masyarakat dianggap sudah menjadi nasib dan tidak mungkin dirubah, karena itu manusia dan masyarakat harus menyesuaikan diri pada kemiskinan itu, agar tidak merasa keresahan jiwa dan frustrasi secara berkepanjangan. Dalam rangka budaya miskin ini, manusia dan masyarakat menyerah kepada nasib dan bersikap tidak perlu, dan bahkan juga tidak mampu menggunakan sumber daya lingkungan untuk mengubah nasib.
Menurut Oscar Lewis (1983), budaya kemiskinan merupakan suatu adaptasi atau penyesuaian, dan sekaligus juga merupakan reaksi kaum miskin terhadap kedudukan marginal mereka di dalam masyarakat yang berstrata kelas, sangat individualist dan berciri kapitalisme. Budaya tersebut mencerminkan suatu upaya mengatasi rasa putus asa dan tanpa harapan, yang merupakan perwujudan dan kesadaran akan mustahilnya mencapai akses, dan lebih merupakan usaha menikmati masalah yang tak terpecahkan (tak tercukupi syarat, tidak sanggupan). Budaya kemiskinan melampaui batas-batas perbedaan daerah, perbedaan pedesaan-perkotaan, perbedaan bangsa dan negara, dan memperlihatkan perasaan yang mencolok dalam struktur keluarga, hubungan-hubungan antar pribadi, orientasi waktu, sistem-sistem nilai, dan pola-pola pembelanjaan.
Menurut Lewis (1983), budaya kemiskinan dapat terwujud dalam berbagai konteks sejarah, namun lebih cendrung untuk tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat yang memiliki seperangkat kondisi: (1) Sistem ekonomi uang, buruh upahan dan sistem produksi untuk keuntungan, (2) tetap tingginya tingkat pengangguran dan setengah pengangguran bagi tenaga tak terampil; (3) rendahnya upah buruh; (4) tidak berhasilnya golongan berpenghasilan rendah meningkatkan organisiasi sosial, ekonomi dan politiknya secara sukarela maupun atas prakarsa pemerintah; (5) sistem keluarga bilateral lebih menonjol daripada sistem unilateral; dan (6) kuatnya seperangkat nilai-nilai pada kelas yang berkuasa yang menekankan penumpukan harta kekayaan dan adanya kemungkinan mobilitas vertical, dan sikap hemat, serta adanya anggapan bahwa rendahnya status ekonomi sebagai hasil ketidak sanggupan pribadi atau memang pada dasarnya sudah rendah kedudukannya.
Budaya kemiskinan bukanlah hanya merupakan adaptasi terhadap seperangkat syarat-syarat obyektif dari masyarakat yang lebih luas, sekali budaya tersebut sudah tumbuh, ia cendrung melanggengkan dirinya dari generasi ke generasi melaui pengaruhnya terhadap anak-anak. Budaya kemiskinan cendrung berkembang bila sistem-sistem ekonomi dan sosial yang berlapis-lapis rusak atau berganti, seperti masa pergantian feodalis ke kapitalis atau pada masa pesatnya perubahan teknologi. Budaya kemiskinan juga merupakan akibat penjajahan yakni struktur ekonomi dan sosial pribumi diobrak, sedangkan atatus golongan pribumi tetap dipertahankan rendah, juga dapat tumbuh dalam proses penghapusan suku. Budaya kemiskinan cendrung dimiliki oleh masyarakat strata sosial yang lebih rendah, masyarakat terasing, dan warga urban yang berasal dari buruh tani yang tidak memiliki tanah.
Menurut Parker Seymour dan Robert J. Kleiner (1983) formulasi kebudayaan kemiskinan mencakup pengertian bahwa semua orang yang terlibat dalam situasi tersebut memiliki aspirasi-aspirasi yang rendah sebagai salah satu bentuk adaptasi yang realistis. Beberapa ciri kebudyaan kemiskinan adalah : (1) fatalisme, (2) rendahnya tingkat aspirasi, (3) rendahnya kemauan mengejar sasaran, (4) kurang melihat kemajuan pribadi , (5) perasaan ketidak berdayaan/ketidakmampuan, (6) Perasaan untuk selalu gagal, (7) Perasaan menilai diri sendiri negatif, (8) Pilihan sebagai posisi pekerja kasar, dan (9) Tingkat kompromis yang menyedihkan. Berkaitan dengan budaya sebagai fungsi adaptasi, maka suatu usaha yang sungguh-sungguh untuk mengubah nilai-nilai yang tidak diinginkan ini menuju ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai golongan kelas menengah, dengan menggunakan metode-metodre psikiatri kesejahteraan sosial-pendidikan tanpa lebih dahulu (ataupun secara bersamaan) berusaha untuk secara berarti mengubah kenyataan kenyataan struktur sosial (pendapatan, pekerjaan, perumahan, dan pola-pola kebudayaan membatasi lingkup partisipasi sosial dan peyaluran kekuatan sosial) akan cendrung gagal. Budaya kemiskinan bukannya berasal dari kebodohan, melainkan justru berfungsi bagi penyesuaian diri.
Hal penting dalam membahas kemiskinan dan kebudayaan adalah untuk mengetahui seberapa cepat orang-orang miskin akan mengubah kelakuan mereka, jika mereka mendapat kesempatan-kesempatan baru; dan macam hambatan atau halangan-halangan yang baik atau buruk yang akan timbul dari reaksi tersebut terhadap situasi-situasi masa lampau. Untuk menentukan macam kesempatan-kesempatan yang harus diciptaan untuk menghapus kemiskinan, yaitu mendorong oang-orang msikin melakukan adapatasi terhadap kesempatan-kesempatan yang bertentangan dengan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh dan cara mereka dapat mempertahankan pola-pola kebudayaan yang mereka pegang teguh tersebut agar tidak akan bertentangan dengan aspirasi-aspirasi lainnya. Hanya orang-orang miskin yang tidak mampu menerima kesempatan-kesempatan karena mereka tidak dapat membuang norma-norma kelakukan yang digolongkan sebagai pendukung kebudayaan kelas bawah.
Akibat kemiskinan tersebut, sebahagian besar penduduk Indonesia menghadapinya dengan nilai-nilai pasrah atau nrimo (kemiskinan kebudayaan). Terbentuknya pola pikir dan prilaku pasrah itu dalam jangka waktu yang lama akan berubah menjadi semacam “institusi permanen” yang mengatur prilaku mereka dalam menyelesaikan problematika di dalam hidup mereka atau krisis lingkungan mereka sendiri (Lewis, 1968 dalam Haba, 2001). Menurut penganut paradigma kemiskinan kebudayaan ini, orang yang berada dalam kondisi serupa tidak sanggup melihat peluang dan jalan keluar untuk memperbaiki kehidupannya. Karakteristik kelompok ini terlihat dari pola substensi mereka yang berorientasi dari tangan ke mulut (from hand to mouth) (Haba, 2001 ).
4. Kemiskinan Struktural
Kemiskinan struktural menurut Selo Sumarjan (1980) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat ikut menggunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan strukturl adalah suasana kemiskinan yang dialami oleh suatu masyarakat yang penyebab utamanya bersumber pada struktur sosial, dan oleh karena itu dapat dicari pada struktur sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Golongan kaum miskin ini terdiri dari ; (1) Para petani yang tidak memiliki tanah sendiri, (2) Petani yang tanah miliknya begitu kecil sehingga hasilnya tidak cukup untuk memberi makan kepada dirinya sendiri dan keluargamnya, (3) Kaum buruh yang tidak terpelajar dan tidak terlatih (unskilled labourerds), dan (4) Para pengusaha tanpa modal dan tanpa fasilitas dari pemerintah (golongan ekonomi lemah).
Kemiskinan struktural tidak sekedar terwujud dengan kekurangan sandang dan pangan saja, kemiskinan juga meliputi kekurangan fasilitas pemukiman yang sehat, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikasi dengan dunia sekitarnya, sosial yang mantap.
Beberapa ciri kemiskinan struktural, menurut Alpian (1980) adalah (1) Tidak ada atau lambannya mobilitas sosial (yang miskin akan tetap hidup dengan kemelaratanya dan yang kaya akan tetap menikmati kemewahannya), (2) mereka terletak dalam kungkungan struktur sosial yang menyebabkan mereka kekurangan hasrat untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan (3) Struktur sosial yang berlaku telah melahirkan berbagai corak rintangan yang menghalangi mereka untuk maju. Pemecahan permasalahan kemiskinan akan bisa dilakukan bilamana struktur sosial yang berlaku itu dirubah secara mendasar.
Soedjatmoko (1984) memberikan contoh kemiskinan structural; (1) Pola stratifikasi (seperti dasar pemilikan dan penguasaan tanah) di desa mengurangi atau merusak pola kerukukan dan ikatan timbal-balik tradisional, (2) Struktur desa nelayan, yang sangat tergantung pada juragan di desanya sebagai pemilik kapal, dan (3) Golongan pengrajin di kota kecil atau pedesaan yang tergantung pada orang kota yang menguasai bahan dan pasarnya. Hal-hal tersebut memiliki implikasi tentang kemiskinan structural : (1) kebijakan ekonomi saja tidak mencukupi dalam usaha mengatasi ketimpangan-ketimpangan struktural, dimensi struktural perlu dihadapi juga terutama di pedesaan; dan (2) perlunya pola organisasi institusi masyarakat pedesan yang disesuaikan dengan keperluannya, sebaga sarana untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan bargaining power, dan perlunya proses Sosial learning yang spesifik dengan kondisi setempat.
Adam Malik (1980) mengemukakan bahwa untuk mencari jalan agar struktur masyarakat Indonesia dapat diubah sedemikian rupa sehingga tidak terdapat lagi di dalamnya kemelaratan structural. Bantuan yang terpenting bagi golongan masyarakat yang menderita kemiskinan struktural adalah bantuan agar mereka kemudian mampu membantu dirinya sendiri. Bagaimanapun kegiatan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan maupun pemerataan tidak dapat mengihilangkan adanya kemiskinan struktural.
Pada hakekatnya perbedaan antara si kaya dengan si miskin tetap akan ada, dalam sistem sosial ekonomi manapun. Yang lebih diperlukan adalah bagaimana lebih memperkecil kesenjangan sehingga lebih mendekati perasaan keadilan sosial. Sudjatmoko (1984) berpendapat bahwa, pembangunan yang semata-mata mengutamakan pertumbuhan ekonomi akan melanggengkan ketimpangan struktural. Pola netes ke bawah memungkinkan berkembangnya perbedaan ekonomi, dan prilaku pola mencari nafkah dari pertanian ke non pertanian, tetapi proses ini akan lamban dan harus diikuti dengan pertumbuhan yang tinggi. Kemiskinan tidak dapat diatasi hanya dengan membantu golongan miskin saja, tanpa menghadapi dimensi-dimensi struktural seperti ketergntungan, dan eksploitasi. Permasalahannya adalah dimensi-dimensi struktural manakah yang mempengarhui secara langsung terjadinya kemiskinan, bagaimana ketepatan dimensi untuk kondisi sosial budaya setempat.
Sinaga dan White (1980) menunjukkan aspek-aspek kelembagaan dan struktur agraris dalam kaitannya dengan distribusi pendapatan kemiskinan: (1) penyebaranan teknologi, bahwa bukan teknologi itu sendiri, tetapi struktur kelembagaan dalam masyarakat tenpat teknologi itu masuk yang menentukan bahwa teknologi itu mempunyai dampak negatif atau positif terhadap distribusi pendapatan (2) lembaga perkreditan pedesaan, perkereditan yang menginginkan tercapainya pemerataan pendapatan, maka program perkreditan tersebut justru harus diskriminatif, artinya subsidi justru harus diberikan kepada petani kecil, bukan pemerataan berdasaran pemilikan atau penguasaan lahannya; (3) kelembagaan yang mengatur distribusi penguasaan atas faktor-faktor produksi di pedesaan turut menentukan tingkat pendapatan dari berbagai golongan di masyarakat,karena tidak semata-mata ditentukan oleh kekuatan faktor ekonomi (interaksi antara penawaran dan permintaan) saja: dan (4) Struktur penguasaan atas sumber-sumber produksi bukan tenaga kerja (terutama tanah dan modal) yang lebih merata dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang berada dibawahi garis kemiskinan.


D. Kebijakan Pembangunan dan Kesenjangan Sosial
Semenjak Orde Baru berkuasa, ada beberapa kebijakan yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Salah satu kebijakan adalah memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeluarkan undang-undang Penanaman Modal Asing dengan memberikan persyaratan dan peraturan-peraturan yang lebih ringan dan menarik kepada investor dibandingkan dengan kebijakan sebelumnya. Kegiatan industri meningkat tajam dan sangat pada GDP mengalami kenaikan dari sekitar 9 persen pada tahun 1970 menjadi sekitar 17 persen pada tahun 1992 (Booth dan McCawley, 1986:82 dan Sjahrir 1993:16). Pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan. Pendek kata, selama Orde Baru perekonomian mengalamii kemajuan pesat. Namun, bersamaan dengan itu ketimpangan sosial atau sekelompok kecil masyarakat, terutama mereka yang memiliki akses dengan penguasa politik dan ekonomi, sedangkan sebagian besar yang kurang atau hanya memperoleh sedikit manfaat. Bahkan, ada masyarakat merasa dirugikan dan tidak mendapat manfaat sama sekali. Kesenjangan sosial semakin terasa mengkristal dengan munculnya gejala monopoli. Monopoli dan oligopoly dan memperkecil akses usaha kecil untuk menggambarkan usaha mereka. Menurut Revrisond Baswer (dikutip dalam Bernes (1995:1) hampir seluruh cabang produksi dikuasai oleh perusahaan konglomerat. Perusahaan-perusahaan besar konglomerat menguasai berbagai kegiatan produksi murni dari produksi, eksploitasi hasil hutan, konstruksi, industri otomotif, transpotasi, perhotelan, makanan, perbankan, jasa-jasa keuangan, dan media komunikasi. Diperkirakan 200 konglomerat menguasai 58 persen PDB. Usaha-­usaha rakyat yang kebanyakan kecil dan tradisional hanya menguasai 8 persen. Kesenjangan sosial ini tidak hanya mengganggu pertumbuhan ekonomi rakyat tetapi menyebabkan ekonomi rakyat mengalami proses marjinalisasi.
Selain kebijakan ekonomi, kebijakan yang diduga turut menstrimulir kesenjangan social adalah kebijakan penataan lahan (tata ruang). Penerapan kebijakan penataan lahan selama ini belum dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Berbagai kekuatan dan kepentingan telah mempengaruhi dalam penerapan. Tarik menarik berbagai kekuatan dan kepentingan telah menimbulkan konflik antara pengusaha besar dan masyarakat. Dalam konflik acapkali kepentingan masyarakat (publik) diabaikan dan cenderung mengutamakan kepentingan sekelompok orang (pengusaha). Penelitian Suhendar (1994) menyimpulkan bahwa: ”Kooptasi tanah-tanah : terutama di pedesaan oleh kekuatan besar ekonomi dan luar komunitas semakin menggejala. Pembangunan sektor ekonomi, seperti pembangunan kawasan industri, pabrik-pabrik, sarana wisata telah menyita banyak lahan penduduk. Demikian pula, instansi-instansi pemerintah memerlukan tanah untuk pembangunan perkantoran, instruktural ekonomi, fasilitas sosial, perumahan, dan lain-lain. Di perkotaan, pemilik modal (konglomerat) bekerja sama dengan birokrasi membeli tanah-tanah penduduk untuk kepentingan pembangunan perumahan mewah, pusat perbelanjaan dan lain-­lain. Begitu pula di pedesaan pemilik modal menggusur penduduk dan memanfaatkan Iahan untuk kepentingan agroindustri, perumahan mewah, dan lapangan golf. Dalam banyak kasus, banyak tanah negara yang selama ini dikuasai penduduk dengan status tidak jelas di jadikan sasaran dan cara termudah untuk menggusur penduduk”
Dampak dari penerapan kebijakan penatagunaan lahan antara lain adalah terjadinya marjinalisasi dan pemiskinan masyarakat desa yang tanahnya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan yang dalam banyak hal belum dan kurang dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi rakyat.








BAB III

PENUTUP

A.Kesimpulan
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahan Orde Baru bukan hanyak menciptakan kemiskinan dan kesenjangan pada masa itu, melainkan dampak kebijakan tersebut telah menciptakan kemiskinan dalam berbagai bentuk baik budaya kemiskinan maupun kemiskinan struktural hingga pasca runtuhnya orde baru (masa reformasi). Kebijakan pemerintah pada era tersebut pun telah menciptakan kesenjangan sosial, baik kesenjangan antardaerah, antargolongan maupun antarmasyarakat yang hingga kini belum dapat diperbaiki oleh pemerintahan era reformasi.
B.Saran










DAFTAR PUSTAKA
Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bunga Rampai. Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta.
Baker, David, 1980, ” Memahami kemiskinan di Kota”. Prisma, 6 98), hal. 3-8.
Bappenas. 1993. Panduan Program Inpres Desa Tertinggal. Jakarta.
Bernas, 1994, “Golkar Akan Perjuangkan Adanya Perimbangan Fasilitas Krediti antara Pengusaha Besar dan Kecil”, Rabu, 24 Agustus, hal 5.
Booth, Anne dan McCawley, 1986, Ekonomi Orde Baru, Jakarta.
Breman, Jan, 1985, “Sistem tenaga Kerja Dualistis: Suatu Kritik Terhadap Konsep Sektor Informal” . dalam Chris Manning dan Tajuddin Noor Effendi (Ed), Urbanisasi, Pengangguran, dan sector Informal di Jakarta., Gramedia. Jakarta.
Chambers, Robert. 1983. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. LP3ES, Jakarta.
Dawam Raharjo, 1984, Transformasi Pertanian, Industrialisasi, dan Kesempatan Kerja, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.
Effendi, Tajuddin Noor, 2000, Pembangunan Krisis, dan Arah Reformasi, Muhnmmadiyah Universitas Press, Jakarta.
Ellis, G.F.R. 1984. The Demotion Of Poverty. Social Indicator Research.
Faturrochman, Marcelius Molo. “Karakteristik Rumah Tangga Miskin”. Populasi, Volume 5, Nomor 1, Tahun 1994.
Friedman, John, 1992. Empowerment: Politics of Allternation Development, Massachusetts, Blackwell Publisher.
Gans, Herbert J. Kebudayaan dan Kelas dalam Studi Mengenai Kemiskinan. Sebuah Pendekatan Terhadap Penelitian Anti Kemiskinan; Dalam Kemiskinan Di Perkotaan di edit oleh Parsudi SuparIan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Johnson, Doyle P, 1986n, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid I), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta.
———————4986b, Teori Sosiologi Klasik dan Modern (JiIid II), diindonesiakan oleh Robert M.Z Lawang, Gramedia Jakarta
Kuncoro, Mundrajad dan Anggito Abimayu, 1995, “Struktur dan Kinerja Industri Indonesia dalam Era Deregulasi dan Globalisasi”, kelola. 10 (4), hal. 43 -57.
Kuncorojakti, Dorojatun. 1986. Kemiskinan di Indonesia. Yayasan Obor, Jakarta.
Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Mubyarto, Loekman Soetrisno, dan Michael Dove. 1984. Nelayan dan Kemiskinan. Studi Ekonomi Antropologi di Desa Pantai, Rajawali, Jakarta.
Mubyarto. 1986. Prospek Pedesaan 1986. P3PK, Yogyakarta.
………………….. 1991. Menanggulangi Kemiskinan. Adytia Media, Yogyakarta.
Nasikun, 1984. Sistem Sosial dan Indonesia, CV Rajawali. Jakarta.
Papanek, Gustav dan Dorodjatun Kuncorojakti, 1986, ” Penduduk Miskin di Jakarta”, dalam Dorodjatun Kuncoro jakti (ed) I Kemiskinan di Indonesia, yayasan Obor, Jakarta.
Pernia, Ernesto M. (Ed), 1994, Urban Poverty in Asia: A Survey of Critical Issues, Hongkong, Oxford University Press.
Poloma, Margareth M, 2000, Sosiologi Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.
Ritzer, george, 1992. Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda, disadur oleh Alimandnn, CV rajawali, Jakarta.
Sanderson, Stephen K, 2000, Makro Sosiologi, Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial, Edisi Kedua, Rajawali Press, Jakarta.
Saragih, Bungaran, dan Rahmat Pambudy. 1994. Pengentasan Kemiskinan Melalui Agribisnis di Pedesaan. TPB, Bogor.
Seymour Parker, dan Robert J. Kleiner. Lewis. “Kebudayaan Kemiskinan Sebuah Dimensi Penyesuaian Diri”; Dalam Kemiskinan di Perkotaan di edit oleh Parsudi Suparlan, Jakarta – Sinar Harapan – Yayasan Obor 1983.
Suhendar, Endang, 1994, Pemetaan Pola-Pola Sengketa Tanah di Jawa Barat, Yayasan Akatiga, Bandung.
Sumardjan, Selo. 1993. Kemiskinan (Suatu Pandangan Sosiologis). Makalah, Jakarta.
Suparlan, Parsudi. 1993. Kemiskinan di Perkotaan. Yayasan Obor, Indonesia.
Veegar, K.J., 1985, Realitas Sosial: Refleksi Filsafat Sosial atas Hubungan Individu- masyarakat dalam Cakrawala Sejarah Sosiologi, Gramedia, Jakarta.
Weber, Max, 1964, The Theory of Social and Economic Organization, Edited with an introduction by Talcott Parson, The Free Press, New York, Londan , Toronto, Singapore.
White, Benyamin, 1986, Rural Non-Farm Employment in Java recent. Development, policy Issues and Research needs, UNDP/ILO and Departement Of Man Power. Jakarta.

Pegadaian Syariah

A.Pengertian Gadai 

a.Pengertian Gadai Menurut Umum (Konvensional)    
Pengadaian adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
Perusahaan Umum pengadaian adalah suatu badan usaha di indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.
b.Pengertian Gadai Menurut Syariat Islam
Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah rahn, yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.
Kata rahn’’ yaitu suatu perjanjian untuk menahan sesutu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang.
Kata rahn’’secara etimologi berarti “tetap”berlangsung’’dan menahan’’maka dari segi bahasa rahn bisa diartiakan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara’sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

Sejarah Pengadain Syariah
Terbitnya PP Nomor 10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pengadaian,satu hal yang perlu dicermati bahwa PP Nomor 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pengadaian untuk mencegah praktik riba. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi Pengadaian Pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank, telah sesuai dengan konsep syari’ah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat Rahmat Alloh SWT dan setelah melalui kajian panjang akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Syariah sebagai langakah awal pembentukan divisi khusus yang menagani kegiatan usaha syariah.
Konsep operasi Pengadaian Syariah mengacu pada sistem aadministrasi modern yaitu azas rasionalitas, efisiensi dan efektifitas,yang diselaraskan dengan nilai islam.
Fungsi operasi pengadaian Syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor Cabang Pengadain Syariah /Unit layanan Gadai Syariah itu (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha lain Perum Pengadaian.
ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara stuktural terpisah pengelolaanya dari usaha gadai konvensinal.
Pengadaian Syariah pertama kali berdiri di jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) kemudian berkembang dikota-kota besar seperti, semarang, surabaya.

Landasan Hukum
Landasan konsep pengadaian syariah juga mengacu kepada syariah islam yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist, adapun dasar hukum yang dipakai adalah: (Q S Al Baqarah Ayat 283).
Artinnya:
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagaian kamu mempercayai sebagaian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Alloh SWT dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Alloh maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Landasan hukum berikutnya, dari Anas ra bahwasanya ia berjalan menuju Nabi Saw dengan roti dari gandum dan sungguh Rasululloh Saw telah menaguhkan baju besi kepada seorang Yahudi di Madinah ketika beliau mengutangkan gandum dari seorang Yahudi.”(HR. Anas ra ).
Landasan hukum berikutnya adalah ijma’ ulama atas hukum mubah(boleh) perjanjian gadai.
Adapn mengenai prisip Rahn (gadai) telah memiliki fatwa dari dewan syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Rukun dan Syarat Transaksi Gadai.
Secara umum syarat sah rukun menjalankan transaksi gadai adalh sebagai berikut:
1.Rukun Gadai
a.Ada ijab dan Qobul(shighat)
b.Terdapat orang yang berakad yang mengadaikan (Rahn) dan yang menerima gadai (murtahin)
c.Ada jaminan (marhun) berupa barang/harta
d.Utang (marhun bih)

2.Syarat Sah Gadai
a. Shigat
b. Orang yang berakal
c. Barang yan dijadikan pinjaman
d. Utang (marhun bih)

B. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad
1.Penerima Gadai (MUrtahin)
Hak Penerima Gadai
a.Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahin berhak untuk menjual marhun
b.Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
c.Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasin

Kewajiban Penerima Gadai
a)Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun carat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka marhun harus bertanggung jawab
b)Tidak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
c)Sebelum diadakan pelelengan marhun, harus ada pumberitahuan kepada rahin

2.Pemberi Gadai (Rabin)
Hak Pemberi Gadai
a.Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang diserahkan kepada murtahin
b.Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun
c.Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan marhun
d.Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali

Kewajiban Pemberi Gadai
a.Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada dalam kurun waktu yang telah ditentukan
b.apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tidak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjualan atas marhun pemiliknya

C.Akad Perjanjian Transaksi Gadai
a)Qard Al-Hasan
Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan konsumtif, oleh karma itu nasabah (rahin) akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadai (marhun) kepada pegadaian (murtahin)
Ketentuannya:
Barang gadai hanya dapat dimanfaatkan dengan jalan menjual, seperti emas, barang elektronik, dan lain sebagainya
Karena bersifat sosial, maka tidak ada pembagian hasil. Pegadaian hanya diperkenakan untuk diperkenalkan biaya administrasi kepada rahin
b)Mudharabah
Akad yang diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.
Ketentuannya:
Barang gadai dapat berupa barang barang bergerak maupun barang tidak bergerak seperti : emas, elektronoik, kendaraan bermotor, tanah, rumah, dan lan-lain
Keuntungan dibagi setelah dikurangi dengan biaya pengelolaan marhun
c)Ba’I Muqayyadah
Akad ini diberikan kepada nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif. seperti pembelian alat kantor. modal kerja. Dalam hal ini murtahin juga dapat menggunakan akad jual beli untuk barang atau modal kerja yang diingginkan oleh rahin. Barang gadai adalah barang yang dimanfaatkan oleh rahin atau pun murtahin.
d)Ijarah
Objek dari akad ini pertukaran manfaat tertentu. Bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

Pemanfaatan Barang rahan
Mayoritas ulama membolehkan pegadaian memanfaatkan barang yang digadaikannya selama mendapat izin dari murtahin selain itu pengadai harus menjamin barang tersebut selamat dan utuh. Dari Abu Hurairah r.a bahsawanya Rasulullah saw berkata: "barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggungjawabnyalah bila ada kerugian atau biaya" (HR Syafi'I dan Daruqutni).
Mayoritas ulama, selain mazhab hanbali, berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak boleh mempergunakan barang rahan.

Berakhirnya Akad Rahan
1.Barang telah diserahkan kembali pada pemiliknya
2.Rabin membayar hutangnya
3.Pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin
4.Pembatalan oleh murtahin meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin
5.Rusaknya barang rahin bukan oleh tindakan atau pengguna murtahin
6.memanfaatkan barang rahn dengan barang penyewaan, hibah atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin

D.Mekanisme Operasional dan Perhitungan Pegadaian Syari'ah
Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. Pada dasarnya konsep hutang piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardhul hassan, dimana pada bentuk ini tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.
1.Jenis barang yang digadaikan
Perhiasan
Alat-alat rumah tangga
Kendaraan
2.Biaya-biaya
Biaya administrasi pinjaman
Untuk transaksi pinjaman ditetapkan sebesar Rp 50,- untuk setiap kelipatan pinjaman Rp 5.000,- biaya ini hanya dikenakan 1 kali diawal akad

Jasa simpanan
Besarnya tarif ditentukan oleh:
Nilai taksiran barang
Jangka waktu ditetapkan 90 hari
Perhitungan simpanan setiap kelipatan 5 hari. Berlaku pembulatan ke atas (1-4 hari dengan 5 hari)
Ketentuan Barang
Perhiasan sebesar Rp 90,- per 10 hari. Total biaya dilakukan pembulatan Rp 100 terdekat (0-50 dianggap 0; > 51- 100 dibulatkan Rp 100,-)
Barang elektronok alat rumah tangga biayanya sebesar Rp 95,- per 10 hari
Kendaraan bermotor biayanya sebesar Rp 100,- Per 10 hari
3.Sistem cicilan atau perpanjangan
Nasabah (rahin) dapat melakukan cicilan dengan jangka waktu 4 bulan. Jika belum dapat melunasi dalam waktu tersebut, maka rahin dapat mengajukan permohonan serta menyelesaikan biayanya. Lamanya waktu perpanjangan adalah kurang lebili 4 bulan. Jika nasabah masih belum dapat mengembalikan pinjamanya, maka marhun tidak dapat diambil.
4.Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

Gol Besarnya Taksiran Nilai Taksiran Biaya Administrasi Tarif jasa simpanan kelipatan
A 100,000-500,000 500,000 5000 45 10
B 510,00- 1,000,000 >500 ribu- I juta 6000 225 50
C 1.050.000-5.000.000 > 1 juta-5 juta 7,500 450 100
D 5.050.000-10.000.000 >5juta- 10 juta 10.000 2250 500
E 10.050.000 > 10 juta 15.000 4500 1000
5.Proses pelelangan barang gadai
Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah (rahin) tidak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknis harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.
Ketentuannya :
a.untuk marhun berupa emas ditetapkan margin sebesar 2 % untuk penbeli
b.pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas
c.biaya penjualan sebesar 1 % dari basil penjualan, biaya pinjaman 4 bulan, sisanya dikembalikan ke nasabah
d.sisa kelebihan yang tidak diambil selama 1 tahun akan diserahkan ke baitul maal

E.Jasa dan Produk Pegadaian Syariah
Layanan jasa serta produk yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah sebgai berikut:
1)pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
Syaratnya harus terdapat jaminan berupa barang bergerak seperti emas, elektronik, dll. Besarnya pemberian pinjaman ditentukan oleh pegadaian, besarnya akan sangat tergantung oleh nilai dan jumlah barang yang digadaikan.
2)Penaksiran nilai barang
Jasa ini diberikan bagi mereka yang mengiginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas, perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran barang.
3)Penitpan barang (ijarah)
Barang yang dapat dititipkan antara lain: sertifikat motor, tanah. ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya penitipan bagi nasabahnya.
4)Gold counter
Merupakan fasilitas penjualan emas yang memiliki sertitikat jaminan sebagai bukti kualitas dan keasliannya.
Dalarn praktiknya nasabah melakukan transaksi gadai Syariah dengan konsep ijarah (akad sewa tempat). Sedangkan dengan pemberian dana diantaranya Bank Muamalat, dan bank Mandiri Syariah menggunakan prinsip mudharabah dan Musyarakah. Kemudian murtahin (penerima gadai) akan menarikan Surat bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syari'ah dan ijarah. Ijarah adalah kesepakatan antara penerima gadai dan pemberi gadai untuk menyewa tempat sebagai lokasi penyimpanan barang gadai.

F.Perbedaan Teknis Antara Pegadaian Syariah dengan pegadaian Konvensional
No Pegadaian Syariah Pegadaian Konvensional
1.Biaya administrasi berdasarkan barang Biaya administrasi berupa prosentase yang didasarkan pada golongan barang
2.Jasa simpanan berdasarkan simpanan Sewa modal berdasarkan uang pinjaman
3.1 hari dihitung 5 hari 1 hari dihitung 15 hari
4.Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan akan dijual kepada masyarak Bila pinjaman tidak dilunasi, barang jaminan dilelang kepada masyarakat
5.Uang pinjaman 90 % dari taksiran Uang pinjaman untuk golongan A 92 % sedangkan untuk golongan BCD 88-86%
6.Jasa simpanan dihitung dengan konstanta X taksiran Sewa modal dihitung dengan prosentase X uang pinjaman
7.Maksimal jangka waktu 3 bulan Maksimal jangka waktu 4 bulan
8.Kelebihan uang hasil dari penjualan barang tidak diambil oleh nasabah, diserahkan kepada lembaga ZIS Kelebihan uang hasil lelang tidak diambil oleh nasabah, tetapi menjadi milik pegadaian.
Prospek Pegadaian Syariah
Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strength), kelemahannya (Weakness), peluangnya (Opportunity), dan ancamannya (Threat)
Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk. perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia, bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian Syariah. Dan dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menteri-menteri Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.
IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974 dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of Agreement-nya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di negara-negara anggotanya.
Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah rnempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman (threat) dapat diatasi.

Perkembangan dan PertUmbuhan Pegadaian Syariah di Indonesia
Berdirinya pegadaian syariah, berawal pada tahun 1998 ketika beberapa General Manager niclakukan studi banding ke Malaysia. Setelah melakukan studi banding, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah. Tapi ketika itu ada sedikit masalah internal sehingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk.
Pada tahun 2000 konsep bank syariah mulai marak. Saat itu, Bank Muamalat Indonesia (BMI) menawarkan kerjasama dan membantu segi pembiayaan dan pengembangan. Tahun 2002 mulai diterapkan sistem pegadaiaan syariah dan pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan dan pegadaian cabang Dewi Sartika menjadi kantor cabang pegadaian pertama yang menerapkan sistem pegadaian syariah.
Prospek pegadaian syariah di masa depan sangat luar biasa. Respon masyarakat terhadap pegadaian syariah ternyata jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Menurut survei BMI, dari target operasional tahun 2003 sebesar 1.55 milyar rupiah pegadaian syariah cabang Dewi Sartika mampu mencapai target 5 milyar rupiah.
Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meski tanpa bunga, pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang, bukan dari jumlah pinjaman. Sedangkan pada pegadaian konvensional, biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan.
Program Syariah Perum Pegadaian mendapat sambutan positif dari masyarakat. Dari target omzet tahun 2006 sebesar Rp 323 miliar, hingga September 2006 ini sudah tercapai Rp 420 miliar dan pada akhir tahun 2006 ini diprediksi omzet bisa mencapai Rp 450 miliar. Bahkan Perum Pegadaian Pusat menurut rencana akan menerbitkan produk baru, gadai saham di Bursa Efek Jakarta (BEJ), paling lambat Maret 2007. Manajemen Pegadaian melihat adanya prospek pasar yang cukup bagus saat ini untuk gadai saham.
Bisnis pegadaian syariah tahun 2007 ini cukup cerah, karena minta masyarakat yang memanfaatkan jasa pegadaian ini cukup besar. Itu terbukti penyaluran kredit tahun 2006 melampaui target.
Pegadaian cabang Majapahit Semarang misalnya, tahun 2006 mencapai 18.2 miliar. Lebih besar dari target yang ditetapkan sebanyak 11.5 miliar. Jumlah nasabah yang dihimpun sekitar 6 ribu orang dan barang jaminannya sebanyak 16.855 potong.
Penyaluran kredit pegadaian syariah Semarang ini berdiri tahun 2003. setiap tahunnya meningkat cukup signifikan dari Rp 525 juta tahun 2004 meningkat menjadi Rp 5,1 miliar dan tahun 2006 mencapai Rp 18,4 miliar. Mengenai permodalan hingga saat ini tidak ada masalah. Berapapun permintaan nasabah asal ada barang jaminan akan dipenuhi saat itu pula bisa dicairkan sesuai taksiran barang jaminan tersebut. Dernikian prospek pegadaian syariah ke depon. cukup ceraiah.



KESIMPULAN
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu benda bergerak yang diberikan oleh orang yang berpiutang sebagai suatu jaminan dan barang tersebut bisa dijual jika orang yang berpiutang tidak mampu melunasi utangnya pada saat jatuh tempo.


DAFTAR PUSTAKA
Hosen M Nadratuzzaman dan Ali Hasan. Khutbah Juma'at Ekonomi Syari'ah, PIKES (Pasat Komunikusi Ekonomi Syari'ah ). 2008
Majalah info Bank “Analisis Strategi Perbankan dan Keuangan syaria’ah”
Web Design by Ari Agung Nugmho - ULGS Sei Panas Batam E Mail : gsbatam@yahoo.com
Pegadaian.co.id

Sumber Gambar: anneahira.com

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com