Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

Silabus Hukum Tata Negara-1

MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA-1
KOMPONEN : MATA KULIAH KEILMUAN DAN KETRAMPILAN MKK
FAKULTAS : SYARI’AH
JURUSAN/PRODI : Ilmu Hukum A,B, C, D
BOBOT : 2 SKS
DOSEN : SITI FATIMAH., SH., M. HUM.


DISKRIPSI KULIAH:

Mata kuliah Hukum Tata Negara dirancang untuk memberikan teori ilmu hukum tata negara Indonesia. Topik-topik diskusi kuliah akan meliputi: latar belakang lahirnya negara Indonesia, syarat-syarat adanya Negara, konstitusi, bentuk-bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, sumber-sumber hukum tata Negara, dinamika ketatanegaraan Indonesia, Lembaga-lembaga Negara, Negara Hukum Indonesia, Demokrasi, Pemilu, Hak-hak asasi manusia, Otonomi Daerah, Hukum Darurat Negara, Amandemen UUD 1945, dan beberapa contoh kasus.

KOMPETENSI DASAR:

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dasar-dasar hukum tatanegara di Indonesia.

HASIL BELAJAR:
Mahasiswa mampu :
Menjelaskan kerangka dasar tatanegara Indonesia.
Bersikap apresiasif dan kritis terhadap fenomena tatanegara Indonesia.
Bersikap dewasa terhadap perbedaan pendapat.
Memahami dan mensikapi perkembangan isu-isu hukum tatanegara Indonesia.
Mahasiswa mempunyai pemahaman untuk mengkomaparasikan HTN Positip dengan Hukum Tata Negara Islam ( Syiyasah Dusturiyyah).

TOPIK-TOPIK PERKULIAHAN :
Pengertian, Ruang lingkup HTN serta perbedaan dengan Ilmu Negara.
Sumber-sumber Positip HTN.
Konstitusi dan Amandemen UUD 1945.
Bentuk dan Sistem Pemerintahan .
Lembaga Negara ( tugas)
Dinamika ketatanegaraan Indonesia :
a. Masa berlakunya UUD 1945.
b. Masa berlakunya Konstitusi RIS 1949.
c. Masa Berlakunya UUD Sementera 1950.
d. Masa berlakunya UUD 1945 setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
e. Masa berlakunya UUD setelah 5 Juli 1959-1966.
f. Masa Berlakunya UUD tahun 1966-sekarang.
Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Umum, Hak-hak asasi manusia.
Otonomi Daerah.
Hukum Tata Negara Darurat .

STRATEGI PEMBELAJARAN:

Secara umum strategi pembelajaran didasarkan pada prinsip belajar aktif, sehingga mahasiswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran bersama-sama dosen. Untuk itu strategi pembelajaran dilakukan dengan cara ceramah, diskusi, praktek lapangan sesuai dengan tema-tema perkuliahan dibuat sedemikian rupa dengan memasukkan interkoneksitas dengan Hukum Tata Negara Islam (HTNI) ; Selain itu berupa penugasan baik berupa penulisan kajian hukum tatanegara baik secara individual, maupun kelompok yang kemudian didiskusikan dalam kelas (dinamic group). Dengan model ini diharapkan mahasiswa terlatih untuk mampu bekerja sama dalam sebuah tiem work (kerja kelompok) serta terbiasa berbeda pendapat dengan orang lain dan dapat mempunyai bekal hukum tata Negara positip untuk kemudian dapat dikomparasikan dengan hukum Tata Negara Islam.


SARANA DAN SUMBER PEMBELAJARAN :
1. Sarana:
a. Alat-alat tulis.
b. OHP/LCD Projector.
c. Multi Media/Internet.
2. Sumber Pembelajaran:
a. Dosen yang kompeten dalam bidang Hukum Tatanegara.
b. Jurnal, Encyclopedi; Majalah, Surat kabar yang relevan dengan materi
pokok.
3. Buku bacaan :

1. Soehino, SH, Ilmu Negara, Yogyakarta Liberty, 1986.
2. Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta, UII Press, 1993.
3 Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber- sumber Hu-kum Tatanegara, Yog-yakarta :
Liberty, 1993.
4. Andi Mustari Pide, Pengantar Hukum Ta-ta Negara, Jakarta, Gaya Media Pratama, cet 2
Edisi Revisi, 1999.
5. Sumbodo Tikok, Hukum Tata Negara, Bandung: PT.Eresco, 1888.
6. Dedi Soemardi, Sumber-Sumber Hukum Positip. Bandung: Alumni, 1986

7. Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara, Yogyakarta : PSH Fakultas Hukum UII, 1999.
8. Sri Sumantri, Prosedur dan Sistem Peru-bahan Konstitusi, Alumni, Bandung,1987.
9. KC.Wheare, Konstusi-konstitusi Modern, Pustaka Eurika,Surabaya,200
10. C F.Strong, KonstItusi -konstitusi Politik Modern, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2004.
11. Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, UI-Press, 1990.
12. Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, Gema
Insani, Jakarta, 2000.
14. Ahmad Syafii Ma-arif, Islam Dan Masalah Ketatanegaraan, LP3ES, Jakarta
15..Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Yogyakarta. Liberty,
1994.
16.Yusril Ihya Mahendra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta ,Gema Insani, 1996
17. Siti Fatimah, Yudicial Riview, Pilar Media, 2005.
18. Jimly Assyiddiqqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi,
Jakarta, Sekjen Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
19. Jimly Assyiddiqqie, Naskah Konsolidasi UUD 1945 Pasca Amandemen, 2004.
20. Jimly Asshidiqie, Konstitusi Konstitusionalisme Indonesia, Mahkamah Konstitusi Dan PSHTN UI, Jakarta, 2004.
21. Azhary, Negara Hukum Indonesia.
22. CST. Kansil, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
23. Ni’matul Huda, Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2005..
24. Ni’matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta,2004 cetakan Kedua..















PENILAIAN :
Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi semua aspek baik kognitif maupun affektif yaitu:
Presensi dan keaktifan.
Presensi yang dinilai adalah 75 % dari total pertemuan dosen . Karena dengan presensi ini akan diketahui minat terhadap keilmuan dan diharapkan mahasiswa mendapat informasi baru yang tidak bisa didapat tanpa kehadiran dikelas. Keaktifan diperlukan karena untuk mengetahui serta melatih mahasiswa untuk berani mengemukakan pendapatnya di depan orang banyak dengan model dinamik group. Jika terpenuhi dua unsure ini maka mahasiswa akan mendapat nilai 20 %. ( )

Penugasan.
Penugasan kepada mahasiswa dapat berupa tugas individual ataupun kelompok yang sesuai dengan kajian hukum tatanegara. Untuk kemudian dipresentasikan di kelas dengan model seminar. Model ini diharapkan mahasiswa akan terlatih perbeda pendapat, mempertahankan argument serta bekerja sama dalam tiem work untuk berinteraksi dengan orang lain. Jika terpenuhi unsure ini maka mahasiwa akan mendapat nilai 20 %
( )

Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir semester
SUjian ini dimaksudkan untuk mengatahui sejauh mana penguasaan teoritis terhadap materi-materi hukum tatanegara yang diberikan dalam perkuliahan baik pada ujian tengah semester maupun akhir semester.
Ujian Tengah semester akan bernilai 30 % ( ) dan Ujian akhir semester bernilai 30 % . ( ) Jumlah total evaluasi adalah 100 %.






------------------------------------------ ”------------------------------------------

Outline Mata Kuliah Hukum Pidana I

Semester Gasal (3) Tahun Ajaran 2010-2011

Dosen : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
Kantor :Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum
Mata Kuliah : Hukum Pidana
Komponen : Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK)
Fakultas : Syari’ah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program : Strata 1
Bobot : 2 SKS
Kode Mata Kuliah : SYA-215-2
Jumlah Kuliah : sekali dalam satu minggu
Waktu dan Ruang :

IHK A Jum,at 13.00-14.40 WIB Ruang 409;
IHK B Jum'at 15.00-16.40 WIB Ruang 409;
IHK C Kamis 15.00-16.40 WIB Ruang 405;
IHK D Kamis 12.20-14.00 WIB Ruang 406;

Deskripsi Perkuliahan : Mata kuliah Hukum Pidana I diperuntukkan bagi Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Syari’ah dan Hukum. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharuskan telah mengambil mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum. Dalam perkuliahan mata kuliah hukum pidana, mahasiswa dibekali dengan materi hukum pidana positif di Indonesia (baca: KUHP) dengan tiga penjabaran tiga pokok masalah yang terkandung, yakni pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana. Masing-masing pokok masalah itu kemudian dijabarkan kembali dalam sub-sub tema yang berkaitan. Guna melengkapi studi hukum pidana Indonesia ini, para mahasiswa juga dibekali dengan beberapa perkembangan mengenai hukum pidana nasional. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya dibekali dengan ilmu hukum pidana kolonial yang bersumber dari Wetboek van Strafrecht (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), namun akan disampaikan pula perkembangan hukum pidana nasional dalam Konsep KUHP yang telah dirumuskan sendiri oleh para pakar hukum pidana Indonesia.

Kompetensi Dasar : Mahasiswa mampu memahami obyek kajian dalam hukum pidana, khususnya mengenai permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu mengenai pidana, pertanggungjawaban pidana, dan tindak pidana. Di samping itu, mahasiswa juga mampu memahami bangunan sistem hukum pidana Indonesia sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya sampai pada usaha pembaharuan hukum pidana Nasional.

Timeline I Kontrak belajar, pengertian hukum pidana, kedudukan hukum pidana dalam tata hukum Indonesia, fungsi dan tujuan hukum pidana, dan sumber-sumber hukum pidana Indonesia
II Sejarah pembentukan KUHP, sistematika KUHP, dan usaha pembaharuan hukum pidana Indonesia
III Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut waktu dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
IV Kekuatan berlakunya hukum pidana Indonesia menurut tempat dan perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
V Pengertian, unsur, rumusan, dan jenis tindak pidana serta perkembangannya dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia
VI Sebab-akibat (kausalitas) dalam hukum pidana.
VII Sifat melawan hukum
VIII Kesalahan
IX Kemampuan bertanggung jawab
X Kesengajaan
XI Kealpaan
XII Teori-teori pemidanaan
XIII Tujuan pemidanaan
XIV Sistem Pemidanaan dan hukum penetensier

Strategi Pembelajaran Untuk mencapai tujuan pembelajaran, kuliah hukum pidana menggunakan sejumlah strategi, yaitu (a) tugas-tugas yang menekankan pada aspek produk studi, yaitu aspek yang menekankan pada hasil mahasiswa dalam pembelajaran, dan (b) tugas-tugas yang menekankan pada aspek proses studi, yaitu keaktifan mahasiswa dalam diskusi kecil ataupun besar, di mana mahasiswa tidak dijadikan obyek pengajaran semata-mata, melainkan secara aktif terlibat dalam pembelajaran bersama dosen. Setiap tatap muka, hanya sebagian waktu yang digunakan untuk ceramah materi kuliah, dan sebagian waktu lainnya digunakan untuk pendalaman melalui diskusi, membaca, dan menjawab pertanyaan.

Sumber Pembelajaran
Ahmad Bahiej, Handout Hukum Pidana, yang dapat diunduh di www.uin-suka.ac.id ( Fakultas Syari'ah  Jinayah Siyasah  Dosen  Ahmad Bahiej  Karya Ilmiah)
Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.
Kitab Undang-undang Hukum Pidana (terjemahan karya Mulyatno, R. Susilo, Andi Hamzah, Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, atau Tim Penyusun Penerbit Pradnya Paramitha, dll)
Krachte, Asas-asas Hukum Pidana
Mulyatno, Asas-asas Hukum Pidana
Sudarto, Hukum Pidana I
RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Departemen Hukum dan Perundang-undangan
www.legalitas.org

Bobot Penilaian : Penilaian hasil belajar mahasiswa meliputi keaktifan dalam perkuliahan dan dalam diskusi kelas (25%), tugas (25%), ujian tengah semester (25%), dan ujian akhir (25%)

Diskripsi Tugas Mata Kuliah Hukum Pidana
Tugas mata kuliah hukum pidana bersifat individu, yaitu mencari dan menemukan foto/gambar yang menunjukkan adanya pelanggaran hukum di Indonesia. Tugas dikumpulkan pada saat ujian akhir, dikumpulkan bersama-sama dengan lembar jawab soal ujian.
Unsur penilaian:
1. Keberbedaan dengan mahasiswa lain.
2. Ketepatan waktu dalam pengumpulan.
3. Kebenaran komentar dan sumber hukumnya.

Fungsi Hukum

Menurut pendapat Soedjono Dirjosisworo
a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan ketentraman masyarakat
b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan
c. Sarana penggerak pembangunan
d. Fungsi kritis dari hukum bahwa daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan kepada aparatur pengawas, aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukumnya.
Menurut Sunaryati Hartono
a. Hukum sebagai pemeliihara ketertiban dan keamanan
b. Sebagai sarana pembangunan
c. Sarana penegak keadilan
d. Sarana pendidikan kepada masyarakat
Seminar hukum Nasional IV (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1980:61) menyatakan bahwa fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan ialah:
a. Sebagai pengatur, penertib dan pengawas kehidupan masyarakat
b. Penegak keadilan dan pengayom warga masyarakat
c. Penggerak dan pendorong pembangunan dan perubahan menuju masyarakat yang dicita-citakan
d. Pengaruh masyarakat pada nilai-nilai yang mendukung usaha pembangunan
e. Penjamin keseimbangan dan keserasian yang dinamis dalam masyarakat yang mengalami perubahan cepatFactor integrasi antara berbagai sub system budaya bangsa

Pengertian Hukum 
1. Victor hugo menyatakan bahwa hukum adalah kebenaran dan keadilan.
2. Prof. Mr. E.K. Meyers menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat.
3. Prof. Padmo Wahyono, SH., menyatakan pengertian hukum adalah alat atau sarana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban dan sekaligus merupakan sarana untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
4. Van Apeldorn memberikan definisi hukum yang sebenarnya hanya bersifat menyamaratakan saja, dan itupun tergantung siapa yang memberikan.Utrecht menyatakan bahwa hukum itu adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.

Hukum Kewarisan Islam

Definisi Hukum Kewarisan Islam
علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كل وارث وكيفية التوزيع
Ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadar yang diterima setiap ahli waris dan cara pembagiannya
 Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (KHI Pasal 171 (a)
Sumber Hukum Kewarisan Islam
Al-Qur’an, al:
An-Nisa (4): 7, 11, 12, al-Ahzab (33): 4-6 dan 40. Rinciannya adalah sebagai berikut:
Penghapusan ketentuan, penerima warisan hanyalah kerabat laki-laki dan dewasa saja, an-Nisa (4): 7.
Penghapusan ikatan persaudaraan antara muhajirin dan ansor sebagai sebab mewarisi, al-Ahzab (33): 6.
Penghapusan pengangkatan anak sebagai dasar pewarisan, al-Ahzab (33): 4-5 dan 40.
Hadis
لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
Ijtihad
Contoh: (a) masalah cucu yang bapaknya mati lebih dulu dari kakeknya dan mewarisi bersama saudara-saudara bapaknya (b) masalah ahli waris pengganti.

Tujuan Mempelajari
Mengetahui tata aturan hukum kewarisan Islam, menjadikannya pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kewarisan, dan mampu mengapresiasi masalah-masalah kewarisan.

Asas-asas Hukum Kewarisan Islam
1. Asas Ijbari
- proses peralihan harta dari si mati ke waris
- penerima harta warisan
- besar kecilnya bagian
2. Asas Akibat Kematian
3. Asas Bilateral
4. Asas Individual
5. Asas Keadilan Berimbang

Pluralisme Hukum Kewarisan di Indonesia
Hukum Kewarisan Islam
Hukum Kewarisan Adat
Hukum Kewarisan KUHPerdata
KHI (Inpres No. 1 Tahun 1991):
1. Hukum Perkawinan
2. Hukum Kewarisan
3. Hukum Perwakafan

Beberapa Istilah dalam Hukum Kewarisan Islam
 Ahli waris (Waris)
 Pewaris (Muwarris)
 Harta Peninggalan (Tirkah)
 Harta Warisan (Maurus)
 Pewarisan
 Al-Irs
 Warasah
 Hukum Waris
 Hukum Warisan
 Hukum Kewarisan

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com