Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

PERMAHI dan Masa Depan Hukum Indonesia

PERMAHI dan Masa Depan Hukum Indonesia[1]
By : M. Jamil [2]
Oleh : Marhendra Handoko, S.H.I.[3]
  1. A. PENDAHULUAN
Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) yang dideklarasikan pada 5 Maret 1982, pukul 22.00 WIB, di Jalan Cirebon No.11 A Jakarta. Dan, pada hari itu juga, terpilih FRUTZ LUMOINDONG (yang juga ketua umum PMHJ) sebagai Ketua Umum DPP PERMAHI yang berkedudukan di Jakarta. PERMAHI menjadikan dirinya sebagai organisasi non politik dan hanya berkiblat pada wilayah pengembangan ketrampilan profesi hukum sehingga PERMAHI tidak menjadikan dirinya sebagai bagian dari perahu politik praktis. Namun dalam perjalanannya PERMAHI kerap mendapatkan tekanan-tekanan dari berbagai organisasi kemahasiswaan lainnya, namun hal tersebut mampu dijawab dengan konsistensi PERMAHI yakni tetap menjaga ruh perjuangan demi mewujudkan kader profesi hukum yang berintegritas tinggi serta berkeyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang pada akhirnya.
Bergeraknya roda kehidupan sosial menyebabkan PERMAHI mengalami proses dinamika organisasi yang cukup menjanjikan bagi terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, hal ini ditandai dengan berbagai fenomena-fenomena hukum yang terjadi saat ini, misalnya permasalahan hukum yang mafia pajak Gayus Tambunan & skandal Bank Century menyebabkan kondisi hukum Indonesia mengalami proses pendewasaan. apakah dewasa kearah yang lebih baik atau sebaliknya. hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi para insan hukum, akademisi hukum dan praktisi hukum guna menjadikan momentum ini sebagai ajang bagi pembenahan hukum, hal inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat tema diatas dan menurut penulis tema diatas sangat menarik untuk menjadikan bahan diskusi pada forum Maperca ini. Tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui pandangan-pandangan dari para peserta Maperca mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi dan melatih analisis hukum dari para peserta serta mampu memberikan solusi tegas bagi terciptanya kondisi hukum yang baik dimasa mendatang.
Melihat fenomena hukum diatas maka sudah barang tentu kader-kader PERMAHI dituntut untuk lebih progresif dalam mengawal dan memberikan advokasi kepada masyarakat yang notabenenya tidak mengerti hukum serta contoh kasus hukum, di atas diharapakan mampu memberikan warna tersendiri bagi PERMAHI yang telah memasuki usia ke-28 tahun untuk lebih memfokuskan diri pada garis perjuangannya yakni melahirkan kader profesi hukum yang berintegritas tinggi dan bermoral. Dalam makalah ini penulis akan mencoba menyampaikan pandangan terkait PERMAHI dan masa depan hukum Indonesia yang lebih difokuskan pada pengalaman pribadi penulis yakni sebagai kader PERMAHI dan pengalaman penulis sebagai praktisi hukum,[4] sehingga penulis tidak akan menyampaikan berjuta-juta teori hukum dalam makalah ini, namun lebih pada pengalaman penulis dan makalah ini lebih difokuskan pada : bagaimana peran PERMAHI dalam menciptakan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral, serta bagaimana menciptakan kondisi hukum yang baik dimasa mendatang.
  1. B. PEMBAHASAN
PERAN PERMAHI DALAM MINCIPTAKAN KADER PROFESI HUKUM YANG BERINTEGRITAS, BERMORAL DAN HUKUM YANG BAIK DIMASA MENDATANG
PERMAHI sebagai organisasi kader profesi hukum yang berdasarkan pada pendidikan di bidang hukum[5] dan berbentuk organisasi kader profesi dibidang hukum.[6] Sebagai ruh perjuangannya PERMAHI memiliki tujuan :
  1. Terbinanya insan hukum yang berkepribadian dan bermoral PANCASILA, berkeilmuan dan berkemampuan profesi serta memiliki rasa kesejawatan;
  2. Membina dan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum warga masyarakat.[7]
Jika melihat nilai-nilai luhur filosofis maka sudah barang tentu PERMAHI memiliki tugas untuk mendidik dan menciptakan kader profesi hukum yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan kondisi hukum yang lebih baik dimasa mendatang. Dalam perjalanannya, khususnya PERMAHI DPC Yogyakarta telah berupaya untuk mewujudkan nilai-nilai filosofis tersebut, berangkat dari deklarasi pada tanggal 25 Juni 2005 (yang merupakan deklarasi ulang setalah PERMAHI DPC Yogyakarta fakum selama 13 Tahun) di Auditorium Universitas Janabadra Yogyakarta dan kemudian pada bulan Juli diselenggarakan Konfercab (Konfersnsi Cabang) di Hotel Limaran yang memilih sdr. Adam Pratama Cholid (FH UGM) sebagai ketua PERMAHI DPC Yogyakarta, maka langkah awal yang dibentuk oleh pengurus adalah membangun komunikasi dan kerjasama dengan berbagai instansi empat pilar penegak hukum (catur wangsa). Pada awal berdirinya, PERMAHI (tahun 2005) memiliki program kerja pada peyuluhan hukum yang mana hal tersebut berangkat dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, yakni kerjasama dengan instansi Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta terkait program penyuluhan narkoba, kemudian dengan Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi Yogyakarta terkait program penyuluhan kepada masyarakat pedesaan yang ingin mengetahui mekanisme maupun prosedur untuk menjadi TKI yang aman. Masih banyak lagi program yang telah dilaksanakan, kemudian tongkat estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh Sdr. Andi Fahrul Amsal (FH Univ. Janabadra) yang lebih memfokuskan pada program-program penyuluhan narkoba, namun pada masa kepengurusan Sdr. Fahrul, program penyuluhan narkoba telah dikembangkan dengan menggandeng Gerakan Nasional Anti Narkoba (GERANAT) sebagai partner. Program tersebut berkonsentrasi pada penyuluhan di SMA/SMK di Kab. Bantul dan pembagian brosur anti narkoba di pusat perbelanjaan. Selanjutnya program dikonsentrasikan pada pelatihan-pelatihan hukum diberbagai kampus, dalam hal ini PERMAHI menggandeng teman-teman BEM di tingkat-tingkat Fakultas Hukum. Pada awalnya, dilaksanakan program pelatihan hukum dilaksanakan di FH Univ. Janabadra dengan tema Pelatihan Kepengacaraan, selanjutnya pelatihan dilaksanakan di FH UMY dengan tema Pelatihan Trobosan Hukum, selanjutnya pelatihan hukum Kenotariatan yang dilaksanakan di FH UGM, dan terakhir pelatihan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang dilaksanakan di FH UII.
Berangkat dari program kerja yang telah dilaksanakan, maka penulis, melihat bahwa nilai-nilai filosofi dari PERMAHI telah mampu dijalankan dengan baik, namun hal itu masih dipadukan upaya-upaya atau langkah-langkah strategis. Pada masa kepemimpinan Sdr. Anshad (FH UMY) PERMAHI lebih memiliki program kerja teknis sehingga pada masa tersebut PERMAHI tumbuh menjadi suatu organisasi yang tetap mempertahankan garis utama perjuangan organisasi yakni membentuk kader profesi yang berwawasan hukum. Hal ini nampak pada program kerja yang lebih dititikberatkan pada pengembangan diskusi-diskusi kelompok, bedah kasus dan penyuluhan, dengan begitu para anggota PERMAHI lebih menonjolkan aksi akademik dan aksi pendampingan.
Setelah melihat pembahasan diatas, maka selanjutnya kita beralih pada peran PERMAHI dalam mewujudkan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral, peran tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh komitmen dari pengurus dan anggota. Mengapa penulis mengatakan demikian, sudah bukan zamannya anggota dan pengurus PERMAHI hanya mampu beretorika, namun harus dibarengi dengan langkah-langkah kongkret, semisal penerapan dan pengaplikasian keilmuan yang dimiliki para anggota PERMAHI, karena jika hal tersebut tidak dilakukan maka sudah jelas peran PERMAHI dalam mewujudkan kondisi hukum yang lebih baik dimasa mendatang hanya berbuah manis pada ide yang tidak terealisasikan dan ibarat air dan minyak yang sampai dunia berakhir pun hal itu tidak dapat disatukan.
Langkah-langkah konkret yang harus diupayakan oleh pengurus dalam menciptakan kader profesi adalah melakukan program-program pendidikan dan pelatihan hukum, dikarenakan program tersebut merupakan langkah awal dalam menjadikan para anggota PERMAHI lebih memahami hukum secara hakiki, yakni mengerti aturan formilnya dan memahami bagaimana hukum bekerja. Dalam hal ini, jika nantinya para anggota PERMAHI berkeinginan menjadi para penegak hukum, khususnya menjadi seorang advokat/penasehat hukum/konsultan hukum maka sudah barang tentu harus memiliki modal dasar berupa pemahaman terhadap dasar-dasar ilmu hukumnya.
Oleh sebab itu dalam proses pembentukan kader profesi hukum yang berintegritas dan bermoral harus diawali dengan pembentukan program kerja yang lebih mengedepankan pendidikan dan pelatihan hukum, melakukan/mengembangkan kegiatan-kegiatan diskusi dan bedah kasus yang pada akhirnya harus dilakukan keberanian dari para anggota PERMAHI untuk terjun langsung mendampingi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum. Proses pendampingan itulah yang menjadi bagian awal bagi mewujudkan kondisi masyarakat yang sadar hukum dan mengerti akan hak dan kewajibannya didalam hukum.
Profesi advokat/penasehat hukum merupakan bagian dari proses menciptakan kondisi hukum yang baik, maka sudah semestinya harus ada keberanian dari para anggoota untuk menjadi seorang advokat/penasehat hukum. Profesi advokat/penasehat hukum/konsultan hukum merupakan profesi yang memiliki ciri khusus profesi yakni harus ada ilmu yang dikelola didalamnya.[8] Bagaimana mungkin jika nantinya bila anggota PERMAHI menemui kasus hukum dilapangan yang kemudian dimintai untuk menjadi pendamping (dalam tahap non-litigasi) dari pihak yang memiliki permasalahan hukum namun tidak memiliki bekal-bekal dasar dari ilmu hukum. Kemudian permasalahannya adalah pada wilayah bagaimana hukum itu bekerja, dalam tahapan ini diharapkan para anggota PERMAHI mengetahui bagaimana langkah-langkah yang dapat tempuh dalam mempersiapkan pendampingan atau menjadi advokat guna mempersiapkan perkara atau menghadapi perkara (mari kita diskusikan tahapannya).
Dalam perjalanannya peran advokat/penasehat hukum semakin dibutuhkan oleh masyarakat yang kurang pengetahuannya terhadap hukum dan kerap kali menjadi korban dari kebobrokan sistem hukum yang berjalan, oleh sebab itu kehadiran advokat/penasehat ditengah-tengah masyarakat diharapkan mampu menjaga pelaksanaan hak-hak konstitusional dari masyarakat; menciptakan kondisi hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tugas menjaga pelaksanaan hak-hak konstitusional dari masyarakat dalam hal ini advokat/penasehat hukum telah mengamalkan pasal 27 (1) UUD 1945, yang inti dari bunyi pasal tersebut adalah segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (equality before the law), hal ini harus diimbangi dengan pemberian bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu, baik dari sudut tidak mampu secara pengetahuan ataupun ekonomi serta masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan dari hukum yang berjalan. Menciptakan kondisi hukum yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali maksudnya adalah advokat/penasehat yang notabennya adalah orang yang mengerti/mempelajari hukum atau professional dibidang hukum memiliki kewajiban memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma. Kemudian Melihat peranan dari advokat yang begitu penting maka sudah semestinya PERMAHI menjadi bagian dari mewujudkan para calon advokat yang berintegritas, bermoral serta mendukung terciptanya hukum yang baik.
Kondisi hukum yang baik dari suatu Negara memang banyak sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan politik, namun jika PERMAHI mampu mewujudkan dan menciptakan insan hukum/calon advokat muda yang berintegritas, bermoral dan berani melakukan advokasi bagi masyarakat yang buta hukum, maka sangatlah mungkin kita mampu menciptakan hukum yang baik dimasa mendatang dan melahirkan Indonesia baru yang terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Akhir dari pembahasan ini, penulis menegaskan; bahwa suatu Negara akan menjadi Negara yang baik bilamana hukum dijadikan sebagai panglima dan hukum dijadikan alat untuk menciptakan kondisi masyarakat yang berkeadilan bagi seluruh rakyat (law is tool of social engineering) yang pada akhirnya cita-cita dari nilai-nilai dasar (groundnorm) konstitusi Negara Indonesia yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat terwujud.
  1. C. KESIMPULAN
Peran PERMAHI dalam menciptakan kader profesi hukum yang berintegritas, bermoral dan menciptakan hukum yang baik dimasa mendatang:
  1. Pembuatan program kerja yang lebih mengedepankan pendidikan dan pelatihan hukum;
  2. Memberikan pemahaman bagi para anggota PERMAHI mengenai aturan formil hukum dan bagaimana hukum bekerja, yakni lewat forum diskusi ataupun forum bedah kasus;
  3. Melakukan advokasi pada kasus-kasus hukum yang dialami oleh masyarakat khususnya kasus-kasus prodeo;
  4. Menjadi penegak hukum yang berintegritas tinggi dan bermoral.
Note:
HukumTidak Akan Berubah Jika Bukan Kita Yang Merubahnya, Yakinlah Bahwa Kita adalah Agent Of Change Bagi Terwujudnya Kondisi Hukum Yang Baik.

[1] Makalah “Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) DPC Propinsi D.I. Yogyakarta mengenai ‘Permahi dan Masa Depan Hukum Indonesia’, Yogyakarta, 12 Desember 2010, Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia Yogyakarta.”
[2] Adalah salah satu Anggota DPC PERMAHI Yogyakarta 2010-2011, juga sebagai salah satu Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan Pertama (2009/2010)
[3] Penulis adalah anggota PERMAHI periode (2005-2008) dengan nomor anggota 063/IX/2005.
[4] Penulis pernah menjadi Legal Consultant Ariyanto Law Firm, tim konsultan hukum PT. IDE STUDIO INDONESIA, Tim Bantuan Hukum Front Pembela Islam (FPI) Propinsi D.I. Yogyakarta dan Jawa­ Tengah (2008-2009), Advokat di Kantor Hukum ningrat Yogyakarta, Konsultan Hukum Koperasi Pengusaha Batik Pekalongan dan sekarang menjadi Asisten Advokat Romi Habie Law Firm dan Tim Konsultan Hukum Bank BTPN.
[5] Lihat Anggaran Dasar PERMAHI BAB II Asas dan Dasar Pasal 2 (2).
[6] Ibid, BAB III Sifat, Bentuk, dan Tujuan Pasal III (2).
[7] Ibid. Pasal III (3).
[8] Lihat UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com