Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

DPC PERMAHI Yogyakarta Gelar MAPERCA XVII

Yogyakarta, kompi.org – DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Yogyakarta menggelar Masa Perkenalan Calon Anggota (Maperca) di Pondok Pemuda Ambarbinangun, Bantul, 29 - 30 Maret 2014 lalu.

Kegiatan yang mengusung tema “Melahirkan Kader Profesi Hukum yang Profesional, Berwawasan Kebangsaan, dan Bermoral Pancasila” ini sebagai wadah menggembleng pemahaman tentang profesi hukum bagi mahasiswa hukum calon anggota Permahi.

“Antusiasme mahasiswa hukum di Yogyakarta sangat bagus mengikuti Maperca kali ini. terbukti, Maperca XVII ini diikuti tak kurang dari 140 peserta,” ujar M. Jamil, Ketua II Bagian Eksternal DPC Permahi Yogyakarta yang juga mahasiswa Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Para pakar yang hadir sebagai narasumber dalam kesempatan itu, antara lain M. Kamaludin Purnomo, S.H. (Notaris dan PPAT) yang menyampaikan materi “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Kenotariatan)” dan Dr. H. Achiel Suyanto S, S.H., M.H., MBA. (Advokat Pribadi Sultan Hamengkubuwono X) yang memaparkan materi “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Advokat)”

Selain itu, ada Sarwoto, S.H., M.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta)  yang mengurai “Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia”, Heri Purwanto, S.H, M.H. (Mantan Hakim) dengan materi “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Kehakiman), sedang Anyoko W Kusumo, S.H. (Mantan Ketua Umum DPC Permahi Yogyakarta) memaparkan “Sejarah Kelahiran dan Perkembagan Permahi”.

Narasumber lain, yaitu Detkri Badhiron, SH., M.H. (Advokat) dengan materi “Membedah Kasus-Kasus Hukum di Indonesia”, lalu ada Andi Fahrul Amsal, S.H. (Ketua Umum DPP Permahi) dengan paparan mengenai “AD/ART Permahi”, Sugiarto, S.H. (Ketua Umum DPC Permahi Yogyakarta) dengan materi “Kepermahian Kini dan Nanti”, dan Supangat, S.H. (Advokat) yang membekali peserta dengan materi “Manajemen Organisasi Mahasiswa Hukum”.

Selanjutnya, ada Budi Darmadi, S.H. (Advokat) yang menyampaikan materi “Pentingnya Organisasi Bagi Mahasiswa Hukum” dan Hasrul Buamona, S.H. (Advokat) dengan paparannya mengenai “Manajemen Waktu bagi Mahasiswa Hukum”.

“Selain paparan di atas, para peserta dihibur dengan teatrikal dan lagu-lagu pelepas penat yang dibawakan oleh Komunitas Oemah Keong. Dalam kesempatan ini juga ada testimoni dari Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulonprogo,” terang  M. Jamil.


Sumber:

Pelantikan Pengurus Baru DPC PERMAHI DIY

Yogyakarta, kompi.org - Dedi Purwanto resmi dilantik sebagai Ketua Umum DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2014-2015, Minggu (29/6/2014) lalu.

Melalui siaran pers yang dikirimDPC Permahi DIY kepada kompi.org, dijelaskan, pelantikan dilaksanakan di aula Kantor DPRD DIY. ‘’Dedi menggantikan ketua sebelumnya, yaitu Sugiarto SH,’’ ujar M. Jamil SH.

Eks Ketua II Bagian Eksternal DPC Permahi DIY 2012-2014 itu, mengutarakan, acara ini dihadiri Irwansyah SH. LL.M dari Dewan Pimpinan Pusat DPP Permahi sekaligus melantik kepengurusan yang baru terbentuk.

Jamil berharap, di bawah kepemimpinan Dedi Purwanto, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, DPC Permahi Yogyakarta diharapkan semakin eksis.

"Permahi merupakan oganisasi kader profesi yang terlahir untuk mengasah khasanah pengetahuan kadernya di bidang hukum, serta mengabdikan ilmu dan gagasan yang telah diperoleh untuk masyarakat yang membutuhkan," katanya.

Sumber:

DPC Permahi Kupas Kasus Pertanahan di DIY

Yogyakarta, kompi.org – Hukum se Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahi) Yogyakarta bekerjasama dengan Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), menggelar diskusi bertajuk “Mengupas Tuntas Kasus Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

Diskusi ini digelar pada Selasa (11/3/2014) ini menghadirkan Dr. Djoko Sukisno, S.H., C.N. (dosen Fakultas Hukum UGM) dan Hasrul Buamona, S.H. (Advokat dan alumni DPC Permahi Yogyakarta) sebagai narasumber. Diskusi dimoderatori M. Jamil, ketua II Bagian Eksternal DPC Permahi Yogyakarta.

Hasrul Buamona, salah satu narasumber dalam diskusi yang diikuti sekitar 70 peserta itu, memaparkan beberapa persoalan pertanahan (agraria) yang terjadi di Yogyakarta. Beberapa kasus itu, antara lain masalah tambang pasir besi di Kulonprogo, bagaimana kedudukan Panitikismo setelah adanya Badan Pertanahan dan Tata Ruang, serta adanya arah menuju feodalisme modern lewat aturan yuridis formal.

"Status tanah yang statusnya pinjam pakai, akan menjadi konflik, karena sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pihak Keraton atau Pakualaman," tegas Hasrul Buamona di depan peserta diskusi.

DPC Permahi Yogyakarta sendiri menggelar diskusi ini, dengan pertimbangan seringnya terjadi sengketa lahan dan konflik di masyarakat Yogyakarta. Sebagaimana dijelaskan dalam Term of Refference (TOR), tanah/lahan merupakan amanat reformasi di bidang agraria.

Namun, persoalan tanah di Yogyakarta cukup unik, karena status tanah DIY terbagi dalam beberapa kategori, yakni Sultan Ground (SG) yang dimiliki Hamengku Buwono maupun Pakualaman, tanah Hak Milik (HM), tanah magersari (yang dipinjamkan untuk hunian atau usaha dengan bukti kekancingan atau HGU, dan tanah telantar. 


Sumber:

Pelatihan Pembuatan Surat Kuasa

Yogyakarta, kompi.org – Untuk meningkatkan pemahaman anggota di bidang hukum, DPC Permahi Yogyakarta menggelar pelatihan pembuatan surat kuasa, Sabtu (19/4/2014). Pelatihan dilaksanakan di sekretariat DPC Permahi Yogyakarta Jl. Dr. Sutomo No. 57 Kompleks Gedung Bioskop Mataram Blok B-3, Kota Yogyakarta.

Salah satu  narasumber yang hadir dalam kegiatan ini, yaitu staf Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta Sugiarto, SH.  (Ketua Umum DPC PERMAHI Yogyakarta/). Dia menyampaikan 19 point (standar) penting yang ditentukan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dalam pembuatan surat kuasa.

19 poin tersebut antara lain mencantumkan judul; menjelaskan identitas pemberi kuasa, menegaskan penyebutan sebagai pemberi kuasa, menegaskan pemilihan domisili hukum oleh pemberi kuasa, dan menyebutkan nama penerima kuasa.

“Selain itu, surat kuasa harus menegaskan dari mana penerima kuasa, menegaskan penyebutan sebagai penerima kuasa, penyebutan kata-kata khusus, dan menegaskan pengertian bahwa kuasa untuk mewakili/kuasa untuk apa,” terangnya.

M Jamil, salah satu pengurus DPC Permahi Yogyakarta menyampaikan, minat mengikuti pelatihan pembuatan surat kuasa ini cukup bagus. ‘’Ada 30-an peserta yang ikut dalam kegiatan ini. interaksi antara trainer dan peserta pelatihan juga terbangun secara aktif,” katanya.
 Sumber:

Seminar Mewujudkan Hukum Progresif dan Profesional

Yogyakarta, kompi.org - Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC Permahi) Yogyakarta menggelar seminar nasional bertajuk “Mengurai Nilai-Nilai Kebangsaan Demi Terwujudnya Hukum yang Progresif dan Profesional” pada Sabtu (22/3/2014) lalu.

Seminar yang dilaksanakan di Mini Teater Gd. D Lt. 4 PPB, Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ini menghadirkan H. Achmad Michdan, S.H. (Dewan Pembina Tim Pembela Muslim/Advokat Nasional), dan Dhedy Adi Nugroho (Fungsional Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir pula sebagai narasumber Adhie Massardi (Juru Bicara Kepresidenan Era KH. Abdurrahman Wahid) serta Syamsudin Nurseha, S.H. (Direktur Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta). Acara ini dimoderatori Maulana Patrasyah, SH. (mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).

M. Jamil, ketua II Bagian Eksternal DPC Permahi Yogyakarta mengatakan, antusiasme mengikuti seminar ini cukup bagus. ‘’Seminar dengan menghadirkan para pakar yang sangat profesional ini diikuti lebih dari 150 peserta,” ujarnya.


Sumber:

Dedi Purwanto Pimpin PERMAHI DIY

YOGYA (KRjogja.com) - Dedi Purwanto kini resmi menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) masa bakti 2014-2015. Dedi merupakan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta semester 6.

Pelantikan dilakukan di aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Minggu (13/07/2014). Pelantikan dilakukan Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPP PERMAHI) yang diwakili diwakili oleh kakanda Irwansyah SH LLM.

"Dedi meneruskan kepengurusan DPC PERMAHI DIY masa bakti 2012-2014 yang dipimpin Sugiarto SH," kata M Jamil SH, Eks Ketua II Bagian Eksternal DPC PERMAHI DIY masa bakti 2012-2014.

M Jamil SH menjelaskan, PERMAHI merupakan oganisasi kader profesi yang terlahir untuk mengasah khasanah pengetahuan para kadernya di bidang hukum, serta untuk mengabdikan ilmu dan gagasan yang telah diperoleh untuk masyarakat yang membutuhkan.

Sedang Dedi Purwanto bertekad akan menjadikan PERMAHI yang religius, loyalitas, progresif, serta menjadikan kader PERMAHI yang berasaskan Kekeluargaan. (*)


Sumber:

DPC PERMAHI Yogyakarta Gelar Maperca Ke-XVII

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Yogyakarta mengadakan masa perkenalan calon anggota (Maperca) untuk menyambut para calon anggota baru pada Sabtu dan Minggu (29-30/3) pekan lalu.

“Acara tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang profesi hukum dengan mengangkat tema ‘Melahirkan kader profesi hukum yang profesional berwawasan kebangsaan dan bermoral pancasila’,” jelas Ketua II Bagian Eksternal DPC PERMAHI M Jamil melalui siaran pers yang diterima hukumonline.  

Jamil menjelaskan rangkaian Maperca PERMAHI ini disi dengan mendengarkan aspirasi petani Yogyakarta dan seminar nasional yang menghadirkan sejumlah pembicara ahli. Setidaknya, ada 11 ahli yang memaparkan materi-materi sebagai bekal bagi para calon anggota PERMAHI Yogyakarta.

Para ahli itu adalah (1) M. Kamaludin Purnomo, S.H. (Notaris dan PPAT) menyampaikan tentang “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Kenotariatan)”; (2) Dr. H.Achiel SuyantoS, S.H., M.H., MBA. (Advokat Pribadi Sultan Hamengkubuwono X) menyampaikan tentang “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Advokat)”;

(3) Sarwoto, S.H., M.H. (Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta)  menyampaikan tentang “Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia”;(4) Heri Purwanto, S.H, M.H. (Mantan Hakim) “Pentingnya Memahami dan Memaknai Profesi Hukum (Kehakiman);

(5) Anyoko W Kusumo, S.H. (Mantan Ketua Umum Kedua DPC PERMAHI YOGYAKARTA)menyampaikan  tentang “Sejarah Lahir dan Perkembagan Organisasi PERMAHI”; (6) Detkri Badhiron, SH., M.H. (Advokat/Senior DPC PERMAHI YOGYAKARTA) menyampaikan tentang “Membedah Kasus-Kasus Hukum di Indonesia”;

(7)  Andi Fahrul Amsal, S.H. (Ketua Umum DPP PERMAHI) menyampaikan tentang “Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERMAHI”; (8) Sugiarto, S.H. (Ketua Umum DPC PERMAHI Yogyakarta)menyampaikan tentang “Kepermahian Kini dan Nanti”;

(8)  Supangat, S.H. (Advokat/Demisioner Ketua Umum DPC PERMAHI YOGYAKARTA Periode 2011-2012)menyampaikan tentang “Manajemen Organisasi Mahasiswa Hukum”; (10) Budi Darmadi, S.H. (Advokat/Demisioner Ketua II Bagian Eksternal DPC PERMAHI YOGYAKARTA Periode 2011-2012) menyampaikan tentang “Pentingnya Organisasi Bagi Mahasiswa Hukum”;

(11) Hasrul Buamona, S.H. (Advokat/Demisioner Ketua I Bagian Internal DPC PERMAHI YOGYAKARTA Periode 2011-2012) menyampaikan tentang “Manajemen Waktu Bagi Mahasiswa Hukum”.

Acara MAPERCA Ke-XVII tersebut berlangsung lancar dengan dihadiri oleh 140 peserta, yang terdiri dari calon anggota PERMAHI, tamu undangan, dan juga anggota DPC PERMAHI Yogyakarta. Acaranya pun  berlangsung  dengan meriah disebabkan antusias para peserta yang tertarik dengan persoalan- persoalan hukum yang terjadi saat ini, terutama yang terjadi di Yogyakarta.

Satu dan Terpisahkan
Jaksa pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta Sarwoto menjelaskan prinsip yang dipegang oleh setiap jaksa, yakni “kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan, kepada para calon anggota PERMAHI. Prinsip ini merupakan satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan.

“Sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan,” jelasnya dalam bahan presentasinya.

Oleh karena itu, lanjut Sarwoto, menyatakan kegiatan penuntutan di pengadilan oleh kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal ini, tugas penuntutan oleh kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

Sarwoto juga menjelaskan tugas dan kewenangan jaksa sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.


Sumber:

PERMAHI Bekali Calon Anggota dengan HAM dan Anti Korupsi

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Yogyakarta membekali para calon anggotanya dengan semangat penegakan hak asasi manusia dan anti korupsi.

Ketua II Bagian Eksternal DPC PERMAHI Yogyakarta, M Jamil menyatakan pembekalan tersebut dilakukan dalam seminar nasional di Kampus Terpadu Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Sabtu (22/3). “Ini merupakan rangkaian dari Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) yang ke-XVII,” sebut Jamil dalam siaran persnya yang diterima hukumonline.

“Harapannya bisa membentuk regenerasi DPC PERMAHI Yogyakarta yang kelak menjadi kader profesi hukum yang mumpuni dan militan,” tambahnya.

Seminar yang dihadiri oleh 150 peserta – calon anggota, tamu undangan dan senior DPC PERMAHI Yogyakarta – ini menampilkan empat pembicara utama. Yakni, Dewan Pembina Tim Pembela Muslim (TPM) Achmad Michdan, Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK Dhedy Adi Nugroho, mantan Jubir Presiden Gus Dur, dan Direktur LBH Yogyakarta Samsudin Nurseha.

Direktur LBH Yogyakarta, Samsudin memaparkan potret buram pemenuhan HAM di Yogyakarta. Ia membeberkan sepanjang 2013, ada 225 kasus yang masuk ke LBH Yogyakarta. Dari 225 kasus itu, delapan kasus pelanggaran hak sipil dan politik, sembilan kasus perempuan dan anak, serta 21 kasus pelanggaran hak ekonomi sosial budaya (ekosob).

“Selebihnya adalah kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat miskin dan marginal yakni kasus perdata sebanyak 119 kasus dan kasus pidana sebanyak 54 kasus,” tambahnya.

Lebih lanjut, Samsudin memaparkan tiga model pelanggaran HAM. Yakni, negara melanggar hak asasi seseorang atau sekelompok orang dengan tindakannya (violence by action), pembiaran (violence by ommision), dan memberlakukan hukum atau perundang-undangan serta sistem peradilan yang membatasi dan melanggar maupun bertentangan dengan prinsip HAM (violence by judicial).

Samsudin melanjutkan, setelah para mahasiswa hukum tahu dengan konsep pelangggaran HAM itu, maka para mahasiswa juga harus paham dengan problem-problem pemenuhan HAM selama ini. Samsudin kembali merinci ada tiga jenis.

Pertama, sebagian besar pelanggaran HAM yagng dilakukan oleh aparat atau pejabat negara cenderung bersifat politis dan dalam kerangka menjalankan kebijakan-kebijakan politis tertentu dari penguasa. Fakta demikian tentunya sangat mudah untuk dijadikan basis argumentasi bahwa pengadilan terhadap pelanggaran HAM  hakikatnya adalah pengadilan terhadap kebijakan pemerintah negara.

“Pandangan inilah yang sering menyebabkan pihak-pihak yang diduga terlibat pelanggaran HAM mengambil sikap tidak mau dan merasa tidak perlu bertanggung jawab,” jelasnya.

Kedua, isu HAM yang terpinggirkan oleh isu politik sehingga tekanan internasional kepada Pemerintah  dan aparat penegak hukum Indonesia melemah atau bukan menjadi prioritas. “Hal ini diperkirakan dapat menjadi problem tersendiri, terutama pada tataran implementasinya,” tambahnya.

Ketiga, pemahaman dan kesadaran tentang HAM di tingkat masyarakat juga masih sangat rendah, terutama di kalangan lapis menengah ke bawah. “Tentunya hal ini mengakibatkan rendahnya monitoring dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan oleh masyarakat,” jelasnya.

Anti Korupsi
Fungsional Deputi Bidang Pencegahan KPK Dhedy Adi Nugroho memaparkan beberapa pencapaian KPK seperti tuntutan yang selalu menang (100 persen) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hingga mendapat Ramon Magsaysay Award pada 2013.

Dhedy juga membeberkan sejumlah pejabat yang telah dijerat oleh KPK, berdasarkan laporan tahunan KPK 2012. Yakni, 65 anggota DPR/DPRD, tujuh Kepala Lembaga/Kementerian; empat duta besar; tujuh komisioner; delapan gubernur; 32 walikota/bupati dan wakil; 107 eselon I, II, dan III; lima hakim; 70 swasta; dan 32 lain-lain.

Lebih lanjut, Dhedy mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama-sama. Ia mengungkapkan estimasi total biaya eksplisit akibat praktik korupsi 2001-2012 sebesar Rp 168 triliun, sedangkan total hukuman finansial terhadap 1842 terdakwa koruptor 2001-2012 hanya sebesar Rp15 triliun.

“RP 168 triliun – Rp 15 triliun? Siapa yang menanggung sisa biayanya?” sebut Dhedy.

Ia juga menantang para pemuda untuk berperan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Bila para pemuda sudah berperan dalam peristiwa Boedi Oetomo, Sumpah Pemuda, perjuangan kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru (reformasi), para pemuda juga harus mengambil peran dalam “orde korupsi” ini.


Sumber:

PERMAHI Yogyakarta Gelar Diskusi Status Tanah di DIY

Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (DPC PERMAHI) Yogyakarta menggelar diskusi bertema “Mengupas Tuntas Status Pertanahan di DIY” di Gedung I Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Rabu (12/3).

DPC PERMAHI bekerja sama dengan Dewan Mahasiswa Justicia UGM untuk menggelar diskusi yang mengundang seluruh mahasiswa FH se-Yogyakarta, LSM, dan praktisi hukum ini digelar atas kerja sama dengan Dewan Mahasiswa Justicia UGM.

“Diskusi ini merupakan diskusi lanjutan yang dilakukan oleh DPC PERMAHI melihat keresahan dengan kondisi masalah persoalan pertahanan di Yogyakarta ini,” ujar M. Jamil, Kepala Divisi Eksternal DPC PERMAHI Yogyakarta kepada hukumonline melalui sambungan telepon.

Panitia mengundang dua narasumber dalam diskusi ini, seperti Dosen FH UGM Djoko Sukisno dan advokat yang juga alumni DPC PERMAHI Yogyakarta Hasrul Buamona. Djoko akan menjelaskan  mengenai jenis status tanah di Yogyakarta, masalah yang timbul ketika terjadi komperasi antara UU Pokok Agraria dengan UU Keisitimewaan Yogyakarta, khususnya bidang pertanahan.

Selain itu, Djoko juga menjelaskan efek dari RUU Pertanahan tersebut jika benar- benar diudangkan terhadap status pertanahan di Yogyakarta, dan juga memberikan solusi serta saran kedepan tentang seperti apa sebenarnya pengaturan tentang pertanahan yang baik untuk diterapkan di Jogyakarta.

Sedangkan, Hasrul Buamona membahas tentang hal – hal yang menyebabkan kondlik pertanahan yang terjadi di Yogyakarta dan memberikan saran bagaimana peraturan baik agar tidak menimbulkan konflik berkelanjutan.

Diskusi semacam ini sebelumnya sudah dilaksanakan di Universitas Islam Indonesia (UII) yang menghadirkan seluruh perwakilan mahasiswa hukum dari 10 universitas yang ada di Yogyakarta. DPC PERMAHI Yogyakarta akan terus menyelenggarakan diskusi ini mengingat antusiasme masyarakat Yogyakarta melihat kondisi pertanahan di Yogyakarta.

Sumber:

Peraturan Perundang-Undangan Tentang TKI

1. TATA CARA PEMBENTUKAN PERWAKILAN PELAKSANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA SWASTA DI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2013
 
2. TATA CARA PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2013

3. PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013

4. PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI DI LUAR NEGERI
Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor SE-203/MEN/VI/2009 Tahun 2009

5. KEWENANGAN PENGELUARAN SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (SPRI) BAGI TENAGA KERJA INDONESIA (TKI
Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-012-IZ.03.02. Tahun 2000

6. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TKI KE LUAR NEGERI
Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP-126/BP/1999 Tahun 1999

7. KEBIJAKAN REFORMASI SISTEM PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006

8. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep-104 A/Men/2002 Tahun 2002

9. Ketentuan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per-05/Men/III/2005 Tahun 2005

10. PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DALAM KENDALI ALOKASI KE SINGAPURA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor KEP-80/MEN/V/2004 Tahun 2004

11. PENGGUNAAN DAN PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-148/MEN/2001 Tahun 2001

12. TIM PENCEGAHAN PEMBERANGKATAN TKI NON PROSEDURAL DAN PELAYANAN PEMULANGAN TKI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-14/MEN/I/2005 Tahun 2005

13. PENYELENGGARAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN TENAGA KERJA INDONESIA KE LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/II/2005 Tahun 2005

14. PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004

15. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN SURAT IZIN PENGERAHAN
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-200/MEN/IX/2008 Tahun 2008

16. PENUNJUKAN PEJABAT PENERBITAN PERSETUJUAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI
Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-201/MEN/IX/2008 Tahun 2008

17. PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.22/MEN/XII/2008 Tahun 2008

18. ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.23/MEN/XII/2008 Tahun 2008

19. PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 Tahun 2009

20. PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-18/MEN/IX/2007 Tahun 2007

21. ASURANSI TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-20/MEN/X/2007 Tahun 2007

22. PELAKSANAAN PENYIAPAN CALON TKI UNTUK BEKERJA DI LUAR NEGERI
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.05/MEN/III/2009 Tahun 2009

23. STANDAR TEMPAT PENAMPUNGAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-07/MEN/IV/2005 Tahun 2005




 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com