Follow Me

Google+ Followers

Like Fun Page

Pengikut

Total Tayangan Halaman

Translate

[Resensi] Antologi Puisi Aku Kau dan Mereka


Buku Antara Aku Kau dan Mereka (sebuah antologi puisi) yang ditulis oleh M. Jamil dan Dedi Purwanto. Buku ini merupakan kumpulan puisi yang dipoles mejadi satu buku (antologi puisi). Didalamnya terdapat delapan puluh puisi yang terdiri dari 34 puisi karangan M. Jamil dan 46 puisi karangan Dedi Purwanto.  

Puisi-puisi dalam buku ini, ditulis oleh para penulisnya mulai dari tahun 2010-2014. Dengan membaca buku ini, paling tidak para pembaca akan mengetahui sebagian perjalanan hidup para penulisnya yang tergambar dalam bait-bait puisinya. 

Adakalanya pemerintah dan wakil rakyat dalam pengambilan kebijakan-kebijakan tidak memihak kepada rakyat. Dalam buku ini, bentuk apik yang dilakukan oleh para penulisnya untuk mengkritik kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyak, salahsatu contohnya dalam puisinya “Kicauan Kosong” di halaman 49-51. Dalam puisi ini penulis melemparkan kritikan yang pedas untuk para wakil rakyat yang ketika ia datang ke masyarakat sebelum menjadi  wakil rakyat dengan membawa seribu janji manisnya, dan ketika sudah menjadi wakil rakyat seperti yang diharapkannya, maka kebanyakan mengabaikan janji-janji manis itu. Berikut beberapa baris puisi tersebut, “Hei kau yang disana, Kicauanmu hanyalah kicauan kosong, Kicauanmu hanyalah kicauan kosong, Apakah masih pantas menyandang gelar sebagai “WAKIL”, Apakah masih pantas?” (halaman 51).

Dalam buku ini juga tergambar kisah perjalanan spiritual dari penulisnya. Seperti halnya bait pertama dari puisi yang berjudul “Titik Akhir” yang ditulis oleh saudara Dedi Purwanto. Berikut kutipan bait tersebut, “Ketika nada telah sudi untuk beralun, Senandung makna ber-sujud pada kekasihnya, Gelombang sinar fajar meluapkan do'anya, Pelita semesta malam meniduri kesunyian, Angkuh tunduk pada pertapaan yang sempurna”, (halaman 89).

Akhir kata, selain jadi penambah referensi dalam sastra puisi, buku ini sangat layak dijadikan bahan renungan bagi semua penikmat sastra. 

Judul Buku     : Antara Aku Kau dan Mereka (sebuah antologi puisi)
Penulis     : M. Jamil dan Dedi Purwanto
Penerbit   : FIMNYPress
Cetakan   : November 2014
Halaman   : 187 halaman
Harga         : Rp35.000,-
Peresensi : Julkifli

NB:
Bila para pembaca menginginkan buku ini, silakan Pesan lewat Info Klik Disini.

Kasus Penipuan Via SMS atau Telepon Merajalela

M. Jamil, S.H.
Penipuan merupakan sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum.

R. Sugandhi (1980 : 396-397) menjelaskan Penipuan merupakan tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.

Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan idak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Kasus Penipuan Via SMS/Telepon
Kemarin pada hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013 pukul 08:15 saya dikejutkan dengan datangnya sms dari nomor 081554441788 yang berbunyi : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. Karena saya tidak membalasnya, sehingga berulang kali sms tersebut masuk dengan bunyi sms yang sama, dan yang kesekian kalinya masuk lagi sms dari nomor 081554441788 (nomor yang sama seperti nomor yang yang disebutkan diatas), isi sms-nya seperti ini : “Saya Bapak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Kami sampaikan kepada sauda Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), diharapkan menghubungi Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), sehubungan anda ditunjuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”. (kok tanggal pelaksanaannya beda yach? Yang pertama tertera “pelaksanaannya pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta” sedangkan bunyi sms yang lain “dilaksanakan tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, Bertanya dalam hati), pasti ini cuman sms penipuan, begitu kuberucap dalam hati.

Beberapa saat kemudian, karena melihat saya tidak menghiraukan (tidak merespon) sms tersebut, saya dikejutkan dengan datangnya telepon dari nomor yang sms tersebut (081554441788), lalu dengan santunnya dia membawa salam, dan memperkenalkan namanya “Pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”, dengan lincahnya sang penipu tersebut menjelaskan perihal dari maksud dia menghubingi atau menelepon saya, dia menjelaskan bahwa saya adalah salahsatu dari 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ditunjuk untuk mengikuti Seminar Nasional DITJEN DIKTI, Perihal ; Undangan peserta Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 20-21 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta”, dan penelepon tersebut menjelaskan bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), setelah dia menjelaskan panjang lebar terkait tujuannya tersebut lalu yang penelepon tersebut berbesar agar segera meelepon Bapak Prof. Dr. Musa Asyari (HP: 08161622116), setelah itu dia berpesan lagi, jangan lupa hubungi secepatnya yach, lalu saya menjawabnya “ia pak, nanti saya telepon beliau, saya pergi isi pulsa dulu”, lalu dia bawa salam tanda dia menutup perbincangan tersebut, saya menjawab salamnya, lalu teleponnya di matikan. Hehehe, (lugu sekali yach saya menjawabnya), berpikir dalam hati, masa ia seorang rektor mau menelepon langsung mahasiswa-mahasiswa kalau hanya emang terkait masalah itu. Yach mungkin aja cih benar, apa salahnya tak coba tuk telpon beliau, begitu saya berpikir dalam hati.

Bergegas saya pergi ke counter untuk membeli pulsa, gak usah isi banyak-banyak dech, isi 5 ribu aja (berpikir dalam hati, hehe). Sesampainya di counter lalu saya mengisi pulsa, usai mengisi pulsa lalu saya menghubungi 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), sang pemilik nomor tersebut mengangkatnya dan saya memberi salam lalu sang penipu tersebut menjawab salam tersebut, lalu saya menanyakan “apakah benar ini dengan Bapak Musa Asyari”,  ini saya Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), saya dapat informasi dari pak Rizal Qosim (Pudek III Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), bahwasannya saya ditunjuk sebagai salahsatu Undangan peserta mengikuti Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh DITJEN DIKTI, acara tersebut terkait Peningkatan Mutu Pendidikan Karakter Mahasiswa, Penelitian dan Pemberian Bantuan Dana Usaha 2013, yang dilaksanakan pada tanggal 18-19 Juli 2013 di Hotel Borobudur Jakarta. Apakah itu benar, saya bertanya pada seseorang yang mengaku diri rektor uin tersebut, lalu orang tersebut menjawabnya, “ia bener sekali, sudah dari kemarin-kemarin saya menunggu telepon dari Anjar (nama samaran atau yang disamarkan), kok baru sekarang teleponnya? Dia bertanya”, oh iya pak, saya baru dapat informasi tadi pagi, makanya baru saya hubungi bapak sekarang (begitu saya menjawab), oh begitu ceritanya, lalu dia menambahkan “emang benar perihal undangan tersebut”, sang penipu itu menjawab, dia melanjutkan obrolannya “kebetulan ini saya lagi bersama panitia dari acara Seminar Nasional DITJEN DIKTI tersebut, ini lagi saya los spikier dan mendengarkan bersama-sama dengan pihak DITJEN DIKTI, tersebut menambahkan penjelasannya bahwasannya semua akomodasi, transportasi dan lain sebagainya tersebut akan ditanggung oleh pihak DITJEN DIKTI, dana untuk itu semua akan ditransferkan ke rekening para peserta yang diundang tersebut senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)” oleh karena itu saudara Anjar (nama samaran atau yang disamarkan) diharapkan ikut diacara tersebut, lalu saya menjawab, “insya Allah saya akan ikut, karena kebetulan pada tanggal tersebut saya tidak ada acara”, lalu dia menjawab lagi “ok, kalau begitu sebutkan nomor rekeningmu, karena saat ini pihak DITJEN DIKTI juga mendengar suaramu dan obrolan kita ini akan direkam”, lalu dengan lugunya saya menyebutkan nomor rekeningku, berlanjut dia menanyakan, “berapa saldo didalam rekeningmu saat ini sebelum nanti dari pihak DITJEN DIKTI mentransfer uang tersebut?”, saya bertanya dalam hati, haah, apa-apaan ini, kok Tanya-tanya saldo juga, hhmmm…dari obrolan tersebut, udah semakin bertambah ketidakyakinan dengan semua ini. Lalu pulsa saya habis, dan obrolan lewat telepon itupun terputus, kemudian saya mengirim pesan via sms ke nomor 08161622116 (yang mengatasnamakan rektor UIN SUKA tersebut), “pulsa saya saat ini sudah habis, nanti saya akan kroscek langsung ke fakultas dan kerektorat terkait informasi yang saya peroleh ini”.

Dikarenakan pagi kemarin (hari Jumat Tanggal 12 Juli 2013) saya ada kesibukan lain, sehingga paginya saya belum bisa kroscek di kampus, tiba waktunya sore hari dan kesibukan lain hari itu tidak ada lagi, lalu saya bergegas menuju kampus menanyakan terkait masalah itu di Dekanat Syariah dan Hukum, ternyata pelayanan kantor di bulan Ramadhan telah ditutup jam 1 siang, kemudian saya bergegas turun (karena kantor dekanat berada di lantai 2), setelah saya sampai dilantai 1 lalu bergegas kehalaman depan timur Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di halaman fakultas saya bertemu dengan beberapa sahabat-sahatku, ternyata kedatangan mereka dikampus mengalami kasus yang sama, yaitu kasus penipuan yang seperti saya uraikan diatas. Dikarenakan pelayanan di fakultas dah tutup, lalu saya dan beberapa sahabat yang mengalami kasus serupa tersebut berinisiatif mendatangi gedung rektorat dan menanyakan langsung terkait informasi tersebut, lalu sampainya di gedung rektorat, ternyata masih sama, hamper semua karyawan sudah tidak ada lagi, lalu bergegas di ruang bagian akademik, ternyata masih ada beberapa karyawan yang masih menyelesaikan pekerjaannya, dan langsung kami menyamperi salahsatu karyawan bagian akademik tersebut, lalu kami menceritakan tentang kejadian tersebut, lalu bapak tersebut menjawab, “kalau terkait informasi tersebut didak benar adanya, masa seorang rektor menghubungi langsung mahasiswanya mengenai hal yang demikian?, tapi agar lebih menyakinkan kalian lagi, alangkah baiknya kalian kroscek di fakultas atau coba hubungi pembantu dekan atau dekan via telepon”, okelah kalau informasinya seperti itu, nanti kami akan coba menghubungi dekan atau Pudek menanyakan terkait informasi tersebut.

Usai menghadap digedung rektor (menanyakan kejelasan informasi tersebut), lalu saya telepon salahsatu sahabat saya, dan meminta nomor telepon dekan atau pembantu dekan, lalu sahabat saya tersebut menjawab, oke, nanti saya cek dulu di hand phone saya, nanti kalau ada, saya sms ke sampean (begitulah sahabat saya berucap via telepon), lalu beberapa menit kemudian ada sms dari sahabat saya yang saya telepon barusan, ternyata isi sms tersebut informasi nomor hand phone dekan, setelah saya mendapatkan nomor telepon dekan tersebut, lalu saya langsung menelepon dekan tersebut, dan menanyakan terkait informasi yang telah beredar tersebut. Lalau dekan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sambil ketawa-keta, “itu kasusnya sama dengan beberapa mahasiswa yang menghadap saya tadi pagi, informasi tersebut tidak benar adanya, itu jelas-jelas orang yang berusaha menipu, jadi harapannya kepada seluruh mahasiswa agar berhati-hati bilamana mendapatkan informasi yang seperti demikian”.

Penutup dan Saran:
Itulah serangkain pencarian informasi yang saya lakukan, untung saya mempunyai kecurigaan dari awal, sehingga belum terjadi apa-apa yang tidak diinginkan, dengan adanya informasi-informasi yang didapatkan disumber yang tepat tersebut, lalu saya meresa lega. Oleh karena itu, harapan saya kepada seluruh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan seluruh warga Indonesia, apabila mendapatkan informasi-informasi dengan modus atau iming-iming memberikan uang atau mendapatkan hadiah sesuatu, dan mengharuskan teman-teman semuanya untuk mentransferkan sejumlah uang, saya harapkan jangan, jangan sekali-kali terpedaya dengan informasi manis yang mereka sampaikan, agar teman-teman tidak menyesal dikemudian hari, maka, apabila mendapatkan informasi, sebelum bertindak, alangkah lebih baik dan eloknya bila kita mengkroscek dulu kebenaran-kebenaran dari informasi yang mereka sampaikan, krosceklah ke orang yang tepat atau di sumber yang terpercaya sesuai dengan dimana informasi tersebut, misalnya seperti contoh yang saya uraikan diatas, maka krosceklah langsung ke pihak dekanat atau pihak rektorat terlebih dahulu, sebelum melakukan segala sesuatu. Akhir kata, mudah-mudahan uraian diatas sedikit bisa memberi pencerahan dan mudah-mudahan kita lebih berhati-hati lagi bila menghadapi persoalan seperti yang demikian. Trimakasih.


Yogyakarta, 14 Juli 2013

Oleh: M. Jamil, S.H.
Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014. Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Dijamin Undang-Undang

M. Jamil, S.H.
Perempuan dalam konteks gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminism (bersifat kewanitaan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perempuan bermakna (1) orang (manusia) yg mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui; wanita; (2) istri; bini: — nya sedang hamil; (3) betina (khusus untuk hewan), sedangkan kata wanita bermakna perempuan dewasa: kaum — , kaum putri (dewasa).

Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, peran perempuan sudah dalam dunia politik sudah ada, karena Sejarah Indonesia mencatat seorang tokoh bernama Gayatri Rajapatni (Ratu di atas segala Ratu) yang wafat pada tahun 1350 yang diyakini sebagai perempuan di balik kebesaran Kerajaan Majapahit. Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Budha yang di mata banyak orang tidak mungkin memberikan ruang bagi perempuan untuk berpolitik. Tetapi hasil kajian yang dilakukan oleh mantan Dubes Canada untuk Indonesia (Earl Dark, ia juga sebagai sejarawan) membuktikan, bahwa puncak kejayaan Majapahit tercapai karena peran sentral Gayatri, istri Raden Widjaya, ibunda ratu ketiga Majapahit, Tribhuwanatungga-dewi, sekaligus nenek dari Hayamwuruk, raja terbesar di sepanjang sejarah Kerajaan Majapahit. Gayatri tidak pernah menjabat resmi sebagai ratu, tetapi peran politiknya telah melahirkan generasi politik yang sangat luar biasa di Nusantara kala itu.

Di era Kolonialisme Belanda kita mengenal RA Kartini, ia lahir sebagai pemimpin perempuan yang memperjuangkan kebebasan dan peranan perempuan melalui emansipasi dalam bidang pendidikan. Berkat pemikiran-pemikiran yang ia lahirkan, sehingga sampai saat ini pemikirannya masih menjadi bahan kajian para Kartini masa kini. Tokoh Supeni, dikenal sebagai politikus wanita yang menduduki berbagai jabatan penting di Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPR sekaligus anggota Konstituante melalui partai PNI. Sebagai diplomat, ia pernah menjabat sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Amerika Serikat dan duta besar keliling di zaman Presiden Soekarno. Sebagai salahsatu contoh lagi yakni Dra. Khofifah Indar Parawansa, ia  adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional. Adapun karir politiknya yakni: (1) Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997); (2) Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997); (3) Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998); (4) Wakil Ketua DPR RI (1999); (5) Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999); (6) Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001); (7) Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001); (8) Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006); (9) Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006); (10) Anggota Komisi VII DPR RI (2006).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna dari “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Peran perempuan dan laki-laki pada dasarnya sama, itu juga telah diamanatkan oleh konstitusi kita Undang-undang Dasar Tahun 1945, pada penggalan Pasal 28D ayat 1 berbunyi “setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Itu berarti baik laki-laki maupun perempuan pada dasarnya sama dihadapan hukum, berperan dalam politik, berpran dalam dunia pendidikan, berperan dalam dunia kesehatan, dan berperan dalam bentuk apa pun pemi kemajuan dan keutuhan negara tercinta yakni Negara Nesatuan Republik Indonesia. Lebih lanjut dalam Pasal 28D ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 amandemen kedua mengamanatkan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. Pastilah kita kenal tokoh perempuan yang pertama menjadi Presiden Perempuan di Indonesia, ia adalah Ibu Megawati Soekarnoputri, menteri juga banyak dari kalangan perempuan, salahsatunya Ibu Siti Fadilah Supari, pernah menjadi Mentri Kesehatan Republik Indonesia, ditingkat Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten, bahkan yang jadi Walikota dari kalangan perempuan bisa dibilang banyak jumlahnya di Indonesia ini. Mengenai persamaan yang di amanahkan Undang-undang Dasar Tahun 1945 ada juga di Pasal 28H ayat (2) yakni berbunyi “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Jadi, tidak ada yang bisa menyangkal bahwasannya permpuan juga bisa berperan dalam berbagai bidang yang biasananya dilakukan para lelaki, karena itu semua sudah dijamin dan di khidmad oleh konstitusi kita serta dalam kenyataannya juga telah terbukti.

Didalam bingkai kehidupan sosial dan politik masyarakat Indonesia secara umum memberikan ruang yang luas dan ramah bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam politik, termasuk menjadi pemimpin. Bahkan kesempatan ini terus diberikan, termasuk penetapan kuota 30% perempuan di parlemen melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dari perspektif historis, nampak bahwa sepanjang sejarah Indonesia, pemimpin perempuan telah muncul silih-berganti. Rahim Ibu Indonesia telah membuktikan diri sebagai rahim yang subur bagi lahirnya para pemimpin perempuan terkemuka di bumi pertiwi, sungguh mulia jasamu pasa ibu, karena engan tangan lebutmu engkau rawat anak-anak mu hingga besar dan berprestasi, karena dengan kasih sayang mu  engkau didik anak-anakmu jadi seorang pemimpin.
Adanya partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Dalam artian menjunjung tinggi “kebebasan” dalam berucap, bersikap, berbuat, bertingkah serta berpolitik. Menjunjung tinggi “kesetaraan” dalam bentuk apapun, termasuk kesetaraan dalam mengambil bagian dan berkompetisi dalam dunia politik. Menjunjung tinggi kebersamaan dalam membangun bangsa, agar bangsa indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang adil, bangsa yang bermartabat serta menjadikan bangsa yang mandiri, bagian ini tidak hanya dilakukan oleh para laki-laki, namun para perempuan pun harus turut andil didalamnya. Menjunjung tinggi “kejujuran”, kejujuran itu sangat-sangat tinggi nilainya di mata masyarakat, karena kalau kita telah jujur maka kita akan dipercayai selamanya, para perempuan pasti telah mengenyam nilai-nilai kejujuran itu, karena hati dan jiwa perempuan itu lembut dan selalu mengutamakan hati nurani dalam setiap tingkah-lakunya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 8 Ayat (2) berbunyi “partai politik yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan”. Pasal 8 Ayat (2) Poin e berbunyi “menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat”. Jadi, keterwakilan perempuan dalam konstitusi itu telah dijamin. Pada Pasal 15 Poin d berbunyi “surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan “penyertaan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 20, dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Lebih lanjut pada Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyebutkan “di dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon”. Lebih lanjut pada Pasal 55 menyebutkan bahwasannya “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Dalam setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan dapat ditempatkan pada urutan 1, atau 2, atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya.

Pada saat Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, di Pasal 58 Ayat (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. Pasal 58 Ayat (2) menyebutkan bahwasannya “KPU Provinsi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD provinsi dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pada Pasal 58 Ayat (3) “KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota dan verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah bakal calon sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”. Pasal 59 Ayat (2) berbunyi “dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut”. Dalam bunyi Pasal 62 Ayat (6) menyatakan “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari.

Lebih lanjut dalam Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, berbunyi “KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional”. Pengumuman persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap dalam ketentuan ini dilakukan sekurang-kurangnya pada 1 (satu) media cetak selama 1 (satu) hari dan pada 1 (satu) media elektronik selama 1 (satu) hari. Lebih lanjut pada Pasal 215 Ayat b menyebutkan “dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan perolehan suara yang sama, penentuan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara calon pada daerah pemilihan dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan”.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik Sejak Pemilu 2004, melalui Undang-undang Partai Politik No. 31 tahun 2002, telah berubah beberapakali yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengatur perihal keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya penerapan kuota telah dilakukan, namun pada Pemilu 2009 belum menunjukkan angka keberhasilan yang signifi kan karena baru mencapai 18.04% (101 orang dari 560 orang anggota) keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). sementara keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mencapai 26.52% (35 orang dari 132 orang anggota). Untuk menopang terwujudnya kuato 30% tersebut perlu pemikiran yang matang dan keseriusan yang penuh bagi para perempuan yang memilih dan meniti karirnya di dunia politik tersebut. Dengan keseriusan dan semangatnya untuk mensosialisasikan sampai ke akar rumput, maka cita-cita pencapaian 30% itu akan terpenuhi di kompetisi bulan April 2014 nanti.

Negara-negara seperti di eropa  pemenuhan hak-hak politik perempuan dilakukan secara incremental,  bertahap dan melalui perjuangan yang keras. Hak memilih bagi perempuan yang paling awal di dunia Barat dinikmati oleh perempuan New Zeland. Hanya 10 minggu setelah gubernur Lord Glasgow menandatangani the Electoral Act 1893, sebanyak 109. 461 perempuan New Zeland tercatat menggunakan hak memilihnya pada pemilu 1893. Sudah tentu ini tidak berarti bahwa perempuan Indonesia tidak dihadapkan pada persoalan-persoalan sebagaimana banyak perempuan di dunia alami. Dalam bidang politik, persoalan rendahnya partisipasi dan representasi kaum perempuan, terutama di lembaga-lembaga publik, termasuk di parlemen merupakan masalah serius di Indonesia.

Perempuan juga, berdasarkan realita objektif persoalan rendahnya dan buruknya kualitas partisipasi dan representasi merupakan bagian dari persoalan demokrasi Indonesia yang belum selesai dan masih terus mencari bentuk, dan bukan merupakan persoalan perempuan semata-mata. Masih banyak kelompok dalam masyarakat Indonesia dihadapkan pada kedua persoalan ini. Kaum petani, dan nelayan, misalnya, menghadapi masalah ini sama seriusnya dengan kaum perempuan. Demikian pula dengan kaum buruh. Karenanya, persoalan partisipasi dan representasi yang buruk ini harus diselesaikan sebagai agenda politik kolektif sebuah bangsa, bukan dibatasi sebagai medan pergulatan gender situasi inilah yg terjadi di Indonesia.
Dengan adanya konstitusi yang mengatur tentang keterlibatan perempuan dalam kepengurusan partai politik dan kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%, harapan penulis kepada semua kaum perempuan, tidak bereforia dengan terjaminnya hak itu oleh konstitusi, sehingga hak-hak lainnya yang juga tidak kalah penting terabaikan begitu saja. Salah satu contohnya, bila perempuan yang sudah berkeluarga, bilamana ingin berproses dan ingin mengambil bagian yang jamin konstitusi tersebut, harus dulu menyelesaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan sebagai istri yang baik, mengurus dulu keperluan anak-anaknya, agar anak-anaknya kelak beranjak dewasa menjadi orang terdidik dan menjadi pemimpin yang tangguh serta mengurus dulu kewajibannya sebagai seorang istri.


Yogyakarta, April 2014

Oleh: M. Jamil, S.H.
Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014. Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Kolektivitas Sukseskan Pemilihan Umum 2014

M. Jamil, S.H.
Kolektivitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan, keterpaduan, serta tindak kebersamaan dalam melalukan segala sesuatu, baik segala sesuatu itu bernilai positif maupun bernilai negatif, namun maksud dalam tulisan kali ini yaitu  mengandung pentingnya membangun suatu kebersaan agar tercapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang bernilai positif.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam berkehidupan di suatu masyarakat, bangsa dan Negara, manusia tersebut pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dia capai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan pasti lebih banyak suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan “Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22E Ayat 1. Kita tahu bersama bahwasannya masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) akan berakhir tahun ini, dan dalam beberapa minggu lagi pesta Pemilu 2014 akan menghampiri kita. Dalam setiap pemilu, baik Pemilu Kepala Desa di tingkat Desa, Pemilu Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota, Pemilu Gubernur ditingkat Provinsi, Pemilu Legislatif di tingkat DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI, maupun Pemilu Presiden pasti sarat akan konflik-konflik atau suatu permasalahan. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita semua untuk mensukseskan Pemilu tersebut agar tidak terjadi atau meminimalisir konflik-konflik atau suatu permasalahan tersebut.

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan alat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karenanya, kita sebagai warga negara yang baik, harus turut andil untuk mensukseskan Pemilu tersebut, agar apa yang dicita-citakan bersama yakni terpilihnya wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab.

Mensukseskan Pemilu 2014 adalah cita-cita kita bersama, cita-cita dari semua lapisan, cita-cita para Calon Legislatif (calon anggota Dewan), cita-cita Pemerintah, cita-cita Penegak Hukum, serta cita-cita masyarakat indonesia, untuk menggapai cita-cita tersebut kita harus berperan serta dan berjuang bersama-sama.

Peran Pemerintah
Untuk memperlancar berjalannya Pemilihan Umum, Pemerintah telah membentuk Komisi Pemilihan Umum yang bersifat independent. Seperti yang terpartri dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 22E ayat (5) berbunyi “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Adapun tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum yang diamanahkan oleh Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretatiat Umum Komisi Pemilihan Umum, adalah sebagai berikut: (1) merencanakan dan mempersiapkan pemilihan umum; (2) menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; (3) membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; (4) menetapkan jumlah kursi anggota  DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; (5) menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum disemua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; (6) mengumpulkan dan mensistemasikan bahan-bahan serta  data hasil pemilihan umum; (7) memimpin tahapan pemilihan umum. Dengan tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, semoga Komisi Pemilihan Umum menggunakan sebaik-baiknya, agar tercipta Pemilu 2014 yang sukses dambaan bersama.

Peran Penegak Hukum
Penegak Hukum yang berperan aktif menangani permasalahan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat saat Pemilu adalah Kepolisian Republik Indonesia. Mengingat amandemen kedua Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 30 Ayat (4) menyebutkan bahwasannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum” demi untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Peran Kepolisian sangat besar karena pihak Kepolisian berperan aktif untuk keamanan dan ketertiban mulai sebelum dilakukan pesta demokrasi sampai saat pelaksanaan demokrasi (Pemilu), agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga meresahkan masyarakat.

Peran Para Calon Anggota Dewan
Calon anggota Dewan yang dimaksud disini adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota diwilayah Kabupaten/Kota, calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di wilayah Provinsi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di tingkat Nasional. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di wilayah Kabupaten, mereka akan berjuang dengan keras untuk mendapatkan suara di daerah pemilihannya, tentu dalam menjaring suara dilakukan dengan cara dan taktik yang tidak bertentangan dengan etik dan tingkahlaku masyarakat serta undang-undang. Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di tingkat wilayah Provinsi, mereka akan berjuang dengan keras untuk mendapatkan suara di daerah pemilihannya, tentu dalam menjaring suara dilakukan dengan cara dan taktik yang tidak bertentangan dengan etik dan tingkahlaku masyarakat serta undang-undang. Begitu juga dengan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketika saat Pemilu berlangsung dan saat hasilnya telah diketahui, maka Anggota Dewan yang terpilih dalam merayakan kemenangannya tidak dilakukan dengan berlebihan yang mungkin dengan cara itu menyebabkan para calon yang tidak menang merasa tersinggung dan yang lainnya. Begitu juga sebaliknya, apabila telah diketahui hasilnya tidak sesuai dengan harapan (kemenangan), maka ia juga menerima dengan hati yang lapang akan kekalahan yang dialaminya, kalaupun ada kejanggalan dalam proses pelaksanaan Pemilu, maka dilalui dengan jalur yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal adanya suatu sengketa Pemilu, yakni perselisihan tentang hasil pemilihan umum, maka akan diadili di Lembaga Mahkamah Konstitusi, seperti amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pada Pasal 24C Ayat (1) berbunyi “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Peran Masyarakat Umum
Hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat syarat akan nilai kebersamaan, itulah sejatinya hidup dalam bermasyarakat yang telah menjadi tradisi dari masa ke masa sejak ribuan tahun silam, yang mana kebersamaan tersebut dibuktikan dengan adanya nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat, diantaranya seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan lain sebagainya. Sikap kebersamaan (kolektifitas) tersebut juga harus terpartri dalam mensukseskan Pemilu, karena beberapa minggu lagi kita dihadapkan dengan Pemilu 2014, maka semua lapisan masyarakat harus berperan aktif untuk mensukseskannya, yang bisa dilakukan masyarakat adalah ketika para calon Legislatif turun di masyarakat mengubarkan janji-janji manisnya, maka masyarakat harus jeli dan cerdas dalam menyikapinya, jangan sampai orang yang di pilih tidak mewakili aspirasi-aspirasi masyarakat hingga sebaliknya yang terjadi kelak bila telah terpilih jadi Anggota Dewan yakni menyimpangi dari tanggungjawab yang harus Anggota Dewan lakukan. Bila mana dalam lapangan ada Calon Legislatif yang menyuap masyarakat, yakinlah dan percayalah, orang-orang semacam itu tidak akan mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya bila telah menjadi Anggota Dewan. Karena ketika telah menjadi Anggota Dewan yang paling pertama  dia pikirkan adalah, bagaimana caranya untuk mengembalikan uang-uang yang telah mereka keluarkan, dan dengan kewenangannya yang besar, mereka bisa dengan leluasa memanfaatkannya untuk menggunakan dana agar uang yang dia keluarkan semasa kampanye cepat kembali dan bahkan mengambil sebanyak-banyaknya untuk memperkaya dirinya dan keluarganya.

Peran Pemuda/Mahasiswa
Pemuda/Mahasiswa merupakan agen pengontrol (agent of control) dan agen perubahan (agent of change), yang mana ditangan mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan dalam suatu lingkup masyarakat, bangsa, Negara, bahkan dunia, karena dengan sifat dan karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent), dengan kemurnian hati dan pikiran seorang mahasiswa bisa merangkul dari aspirasi semua kalangan, lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat menengah kebawan. Seperti selogan yang pernah digembar-gemborkan oleh sang pendiri bangsa (funding father) kita yaitu Soekarno, tentang besarnya pengaruh pemuda/mahasiswa bila mereka bersatu, beliau pernah mengatakan dengan lantang “berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia”, itulah sejatinya prestasi yang akan diraih oleh pemuda/mahasiswa bila mana mereka menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan bersama-sama melangkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan Negara tercinta ini, maka suatu perubahan yang nyata akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa.

Peran mahasiswa dalam mensukseskan Pemilu 2014 sangat diharapkan, karena karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent). Mahasiswa harus berperan aktif membantu mengawas dan mengontrol berjalannya Pemilu agar terbebas dari hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang.

Sejatinya kita semua harus menyatu dengan indah seperti halnya lidi-lidi yang berserakan dikumpulkan jadi satu, membentuk satu kekuatan yang utuh, yaitu kekuatan untuk membangun suatu masyarakat, bangsa dan Negara. Karena  seberapa besarpun suatu persoalan kalau dikerjakan secara bersama maka akan terasa mudah, begitu juga sebaliknya, sesederhana apa pun suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendirian akan terasa sulit adanya, seperti halnya sapu lidi, sapu lidi merupakan gabungan dari puluhan atau ratusan lidi, bila satu lidi ingin menyapu batu yang besarnya sebesar genggam tangan maka lidi tersebut tidak akan bisa menyapu batu itu, begitu juga sebaliknya, bila mana lidi-lidi tersebut digabungkan jadi satu dalam satu ikatan akan menjadi sapu lidi dan juga akan bisa menyapu batu yang besarnya sebesar genggaman tangan tersebut. Oleh karena itu, makna atau hasil yang didapat dari suatu kebersamaan itu akan bernilai tinggi adanya. Itulah sikap-sikap kolektifitas yang harus tertanam dalam hidup dan kehidupan dalam suatu masyarakat, bangsa dan Negara, yang mana bila kita ingin menggapai tujuan yang mulia sejatinya kita harus melaksakan tujuan tersebut secara bersama-sama biar suatu persoalan sesulit apapun bisa dilakukan atau disa dipecahkan secara bersama-sama. Begitu juga apabila kita semua ingin mensukseskan Pemilu 2014 yang sebentar lagi akan diselenggarakan, kita harus bahu membahu membentuk satu kekuatan yang utuh untuk mensukseskannya.

Yogyakarta, 25 Februari 2014


Oleh: M. Jamil, S.H.
Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014. Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).
 NB:
Tulisan ini ditulis sebelum Perhelatan PEMILU 2014.

Posisi Status Tersangka di Lihat dari Yuridis dalam Perspektif Hukum Pidana

M. Jamil, S.H.
Bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekali pun dapat menjadi baik jika pelaksananya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.” Taverne


Dalam benak orang awam akan hukum, bila dipertemukan dengan istilah status tersangka maka pertanyaan awal yang akan muncul dalam benaknya adalah, apa sih yang orang maksud dengan tersangka? Agar sedikit lebih terang alangkah baiknya penulis yang mengulas sekilas tentang arti tersangka. 

Dalam rumuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya penulis sebut KUHAP, kita dapat temukan bahwa “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Mengenai pengertian yang serupa tentang tersangka juga dapat kita jumpai dalam rumusan Pasal 1 angka 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012). 

Seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka apabila Penyidik telah mengantongi bukti permulaan. Perihal bukti permulaan dapat kita jumpai pada Pasal 1 angka 21 Perkapolri Nomor 14 Tahun 2012. Pada pasal tersebut di gambarkan bahwasannya bukti permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

Setelah kita membaca sekilas tulisan diatas, penulis akan coba menjelaskan sekilas tentang apa saja yang termasuk sebagai alat bukti yang syah. Pada Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dapat kita jumpai apasaja yang termasuk sebagai alat bukti yang syah, diantanya; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Sekilas Uraian tentang Alat Bukti yang Syah
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia Iihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 Ayat 26 KUHAP).  

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, Ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu (Pasal 1 Ayat 27 KUHAP). Keterangan saksi yang dapat dijadikan salahsatu pertimbangan hakim adalah keterangan saksi yang didengarkan pada saat persidangan, yang mana sebelum memberikan keterangan diwajibkan terlebih dahulu memberikan sumpah menurut agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dalam Pasal 185 Ayat 7 KUHAP juga menyatakan “Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain tidak merupakan alat bukti namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain”.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 Ayat 28 KUHAP). Keterangan ahli yang dimaksud disini ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, seperti yang jelaskan dalam Pasal 186 KUHAP.

Pada Pasal 187 menguraikan perihal surat sebagai alat bukti yang syah. Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: Pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu; Kedua, surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; Ketiga, Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya; Keempat, Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. 

Pasal 188 KUHAP menguraikan perihal petunjuk sebagai alat bukti yang syah.  Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk sebagaimana dimaksud ini hanya dapat diperoleh dari ; keterangan saksi; surat; dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. 

Perihal keterangan sebagai alat bukti yang syah kita dapat jumpai pada Pasal 189. Pasal ini menguraikan bahwasannya Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertal dengan alat bukti yang lain.

Sebenarnya kalau dilihat dari tema yang diangkat dalam tulisan ini terkait status tersangka, maka “sekilas uraian tentang alat bukti yang syah” yang dijelaskan di atas tidak begitu penting, tetapi untuk tambahan penjelasan tidaklah menjadi suatu permasalahan, melainkan sebagai pelengkap semata.

Dalam prakteknya, kita sering temukan seseorang yang dilaporkan dalam suatu kasus, dapat seketika dalam beberapa hari saja bisa di tetapkan sebagai tersangka, dan kadangkala dalam kasus berbeda ada juga kasus yang dilaporkan berlarut-larur tanpa ada kejelasan selanjutnya.

Setelah seseorang ditetapkan sebagai tersangka, pertanyaan yang sering muncur yakni berapa lama si seseorang ditetapkan sebagai tersangka? Sejauh penulis mengotak-atik seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya tidak menemukan jawaban itu, karena itu semua memang tidak ada tenggang waktu yang pasti. Karena mengenai berapa lama seseorang menjadi tersangka, ini bergantung dari berapa lama proses penyidikan yang dilakukan penyidik. Karena selama proses penyidikan tersebut berlangsung, orang tersebut masih berstatus sebagai tersangka. Dan apabila penyidikan telah selesai dan berkas perkara tersebut telah disidangkan di pengadilan, maka status orang tersebut berubah meningkat menjadi terdakwa. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 15 KUHAP).

Sebenarnya penegak hukum tidak boleh menafsirkan kata-kata yang tertuang dalam aturan perundang-undangan yang berlaku bilamana aturan tersebut telah menjelaskannya dengan tegas. Itu juga sejalan dengan penyusunan rumusan Pasal 1342 KUH Perdata yang menyebutkan “jika kata-kata mempunyai arti yang jelas maka tidak boleh ditafsirkan”. Akan bermakna lain lagi bila mana aturan yang tertuang dalam undang-undang itu belum diatus secara jelas dalam peraturan perundang-undangan (aturan masih samar-samar). Bila mana aturat masih samar-samar dan tidak ada yang tertuang dalam undang-undang, maka itu fungsi lain dari penegak hukum (hakim) yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melakukan terobosan baru, yang dikenal luas dalam istilah kerennya yaitu penemuan hukum.

Melirik dari kasus yang masih hangat sampai akhir-akhir ini yakni Permohonan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan atas penetapan tersangka yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setelah dilakukan praperadilan, eksesnya permohonan tersebut dikabulkan sebagiannya oleh Hakim Sarpin Rizaldi. Salah satu amarnya yakni, “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan lebih lanjut yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh Termohon”.

Salahsatu rujukan jurisprudensi yang pakai tim kuasa Komjen Pol Budi Gunawan yakni pada Putusan PN Jakarta Selatan pada November 2012 yang mengabulkan permohonan praperadilan tersangka kasus korupsi bioremediasi, Bachtihar Abdul Fatah. Hakil Suko Harsono yang memeriksa kasus tersebut menyatakan penerapan tersangka tidak sah, tetapi menolak mengabulkan permintaan pemohon agar penyidikan dihentikan. Putusan ini berbuntut panjang. Dinilai melanggar kode etik, Suko Harsono dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA). Kejaksaan mengetahui sang hakim akhirnya dijatuhi sangsi. Kalau melirik pemberitaan di media tentang salahsatu jurisprudensi ini, jelas-jelas cacat, karena pada akhirnya sang hakim dijatuhi sanksi atas putusannya. 

Pada kasus tersebut, hakim Sarpin Rizaldi terkesan memperluas cakupan Praperadilan disatu sisi, tetapi mempersempit makna penyelenggara negara dan penegak hukum di sisi lain. 

Sah atau tidaknya penetapan tersangka, berdasarkan hukum yang berlaku saat ini di Indonesia, bukanlah merupakan objek praperadilan. Jelas aturannya dapat kita temukan rumusannya pada Pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Bila melirik dari rumusan yang digambarkan pada pasal 77 diatas jelas-jelas tidak menggambarkan salahsatu point cakupannya terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Apakah ini suatu pelencengan penerapan hukum ataukah suatu penemuan hukum?

Terkait persoalan ini, banyak ahli hukum yang yang mempertentangkannya. Ada yang menyayangkan penerapannya, dan disisi lain ada juga yang mendukungnya. Tetapi menurut penulis, melirik sistim hukum yang dianut oleh hukum Indonesia saat ini, bahwasannya Hakim harus mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Ekses dari kasus Budi Gunawan memunculkan Sarpin Effect. Sarpin Rinaldi adalah hakim yang menangani praperadilan Budi Gunawan yang menyatakan penetapan tersangka bisa jadi objek praperadila. 

Efek dari putusan yang ditetapkan hakim Sarpin Rinaldi ini, maka timbul juga keinginan yang dilakukan oleh tersangka-tersangka lain. Beberapa kasus diantaranya, Suryadharma Ali (SDA) yang tersandung kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji di Kementerian Agama tahun 2012-2013 mendaftarkan praperadilan kasusnya melalui kuasa hukumnya Humphrey Djemat. SDA ditetapkan sebagai tersangka karena melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. Pengajuan permohonan praperadilan itu dilakukan pada hari Senin, 23 Februari 2015. Kuasa hukum SDA menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan SDA sebagai tersangka tanpa mempunyai bukti permulaan yang cukup dan dilakukan secara melawan hukum, karena penetapan tersebut dilakukan pada saat dimulainya suatu rangkaian penyelidikan. Selain SDA ada juga di Banyumas, seorang pedagang sapi yang dijadikan tersangka oleh Polisi menempuh upaya hukum serupa, yakni upaya Praperadilan.

Kasus BG Bisa di PK?
Surat penghentian penuntutan bisa ajukan banding ke pengadilan tinggi seperti di atur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP. Pasal 83 ayat (2) KUHAP ini menjelaskan “Dikecualikan dan ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.” Namun sayang pasal 82 ayat (2) ini sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Satu-satunya upaya hukum atas putusan praperadilan BG yang menyatakan penetapan status tersangka BG oleh KPK adalah peninjauan kembali (PK). Dengan syarat adanya penyelundupan Hukum sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelakana Tugas Bagi Pengadilan. Juru bicara MA Suhadi mengatakan bahwasannya penyelunduan hukum ini diartikan jika dalam penjatuhan putusan praperadilan ada faktor-faktor tertentu di luar teknik praperadilan.

Akan menjadi persoalan baru lagi kalau nanti KPK jadi melakukan peninjauan kembali, karena secara normatif upaya hukum PK merupakan hak terpidana atau ahli warisnya ketika putusan sudah berkekuatan hukum tetap. Itu semua sesuai apa yang telah diatur dengan jelas pada Pasal 26 ayat (1) KUHAP berbunyi “terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”.

Bila melirik Pasal 26 ayat (1) KUHAP diatas, akan bermakna apa dan bagaimana biarlah hakim yang akan menafsirkannya, karena pada prakteknya ada juga kasus-kasus tertentu yang bisa di PK-kan, namun tidak akan penulis jelaskan lebih rinci di sini. Bahkan menurut putusan MK mengatakan PK bisa berkali-kali asalkan substansi yang menjadi unsur diadakan PK itu terpenuhi.

Komentar tentang Perluasan Praperadilan
Terkait perluasan makna praperadilan, melirik sistim hukum yang dianut oleh hukum Indonesia saat ini, bahwasannya Hakim harus mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sebenarnya sangat baik memperluas makna praperadilan itu, karena dalam praktek banyak juga kasus-kasus penetapan tersangka tidak sesuai dengan aturan-perundang-undangan yang berlaku serta pelencengan-pelencengan kewenangan lainnya yang dilakukan aparat penegak hukum. Kalau pun rumusan memperluas makna praperadilan itu ingin di wujudkan, maka jalan satu-satunya adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepatnya mensyahkan Rancangan Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang telah masuk di Prolegnas 2014-2019, dan tentunya menampung semua persoalan-persoalan selama ini yang belum terserap oleh KUHAP salahsatunya persoalan perluasan makna praperadilan ini. 

Sebagai penutup tulisan ini, saya ingin mengungkapkan seperti yang diucapkan oleh Taverne “bukan rumusan undang-undangnya yang menjamin pelaksanaan hukum acara pidana, tetapi hukum acara pidana yang jelek sekali pun dapat menjadi baik jika pelaksananya ditangani oleh aparat penegak hukum yang baik.” Tegakkan hukum (keadilan), walau langit runtuh (fiat justitia ruat coelum), seperti ungkapan kalimat yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM).


Catatan:
Materi ini pernah disampaikan dalam diskusi pada Hari Jumat, 06 Maret 2015 di Fakultas Hukum Universitas Janabadra (FH UJB) Yogyakarta.


Oleh: M. Jamil, S.H.
Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014. Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY). 

Samaila Putra Terbaik Ncera Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima

Samaila. Foto: Abiem SDR.
Dewan perwakilan rakyat daerah (disingkat DPRD) adalah bentuk lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima pertama kali terbentuk tahun 1972. Melirik sejarah sejak terbentuknya Lembaga DPRD Kabupaten Bima, sejauh pengamatan penulis belum pernah seseorang pun putra Ncera yang lolos dalam pencalonan anggota DPRD Kabuaten Bima. Dengan adanya peristiwa sejarah tersebut, orang Ncera harus lebih berpikir panjang lagi agar wakil rakyat utusan desa Ncera (putra Ncera) ada yang lolos pada periode-periode pemilihan legislatif kedepannya.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu, ada 45 orang yang berhasil lolos terpilih menjadi anggota DPRD kabupaten Bima periode 2014-2019 yang diutus oleh 12 partai politik yang ikut serta dalam Pileg, dan dari keseluruhan partai yang ikut serta dalam kancah Pileg tersebut hanya partai PKPI yang tidak berhasil mengutus wakilnya di DPRD kabupaten Bima dikarenakan secara keseluruhan secara nasional tidak memenuhi kuota batas minimum suara.

Pada Pileg tahun 2014 lalu, merupakan peristiwa baik yang perlu menjadi catatan sejarah bagi putra Ncera, karena pada Pileg tersebut, putra Ncera berhasil meloloskan seorang putra terbaiknya untuk menduduki kursi Dewan Perkawilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabuaten Bima periode tahun 2014-2019.

Walau ada beberapa dari putra Ncera yang telah ikut andil dalam pencalonan anggota DPRD periode 2014-2019, alhamdulillah satu orang lolos duduk di kursi DPRD Kabupaten Bima. Satu orang putra terbaik Ncera tersebut adalah utusan dari Partai Kebangkitan Bangsa yakni Samaila.

Pada daerah pemilihan (Dapil) kabupaten Bima terbagi menjadi 5 (lima) Dapil, yakni Dapil I (meliputi kecamatan Bolo, kecamatan Donggo, kecamatan Madapangga, kecamatan Sanggar, kecamatan Soromandi dan kecamatan Tambora), Dapil II, Dapil III, Dapil IV (meliputi kecamatan Belo, kecamatan Lambitu, kecamatan Langgudu, kecamatan Palibelo dan kecamatan Wawo), Dapil V (meliputi kecamatan Monta, kecamatan Parado dan kecamatan Woha). Samaila masuk pada Dapil IV dengan perolehan 805 suara sah.

Agar terlihat lebih santun dalam penyebutan nama Samaila, ijinkan penulis menyebutnya dengan sebutan ayahanda.

Sebelumnya pada Pileg periode 2009-2014, menurut penelusuran yang dilakukan penulis bahwasannya ayahanda Samaila dan beberapa putra desa Ncera seperti A. Majid, Muh. Salahuddin, S.E., Nurasiah, S.E., dan Tamrin H. AR, sempat mencalonkan diri pada Pileg tahun 2009 silam, pada periode tersebut keberuntungan belum melekat pada putra desa Ncera, namun pada periode 2014-2019 ada satu putra Ncera yang beruntung untuk menduduki kursi dewan tersebut.

Ayahanda Samaila merupakan putra terbaik desa Ncera, kecamatan Belo, kabupaten Bima, provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin ada sebagian orang dari warga Ncera mengatakan tidak sepakat dengan label “terbaik” yang dilontarkan penulis. Itu hanya sebatas kemungkinan, tetapi bisa saja semua masyarakat Ncera sepakat dengan label yang penulis sebutkan tersebut. Tujuan dari pelabelan tersebut, penulis lakukan hanya semata-mata memacu semangat kita sebagai warga Ncera, karena kalau kita sendiri sebagai masyarakat Ncera tidak mau mengangkat putra kita dari Ncera, maka siapa lagi yang akan mengangkatnya? Itu yang harus menjadi pertanyaan besar untuk kita sebagai warga Ncera, dan untuk menjawab itu semua, melirik dari kondisi sosiologis dari masyarakat desa Ncera dewasa ini yang sudah banyak mengenyam pendidikan tinggi, kita semua juga harus menurunkan ego kita masing-masing agar jawaban yang ideal didapat demi untuk kemajuan masyarakat desa Ncera kedepan lebih baik lagi.

Salah satu alasan kuat kenapa penulis menyebut label “terbaik” untuk ayahanda Samaila, seperti yang pernah penulis sebutkan pada awal tulisan ini bahwasannya sepanjang sejarah terbentuknya lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima pada tahun 1972 silam, belum pernah terjadi seorang putra dari desa Ncera lolos sebagai anggota DPRD. Dengan adanya peristiwa sejarah yang terjadi pada tahun 2014 lalu menjadi sejarah emas untuk orang Ncera, karena telah memutus sejarah kelam (dari yang belum pernah ada wakilnya di DPRD kabupaten Bima dari desa Ncera, menjadi ada wakilnya yakni ayahanda Samaila pada periode 2014-2019).

Disini penulis coba menggambarkan sepenggal pribadi dari ayahanda Samaila. Dimata keluarga dekatnya, suami dari Ma’emunah ini merupakan sosok yang sangat perduli sama keluarga dan kerabat-kerabatnya. Terbukti menurut salahsatu keponakannya beliau yang bernama Nopi Rahmanita, mengatakan bahwasannya sosok ayahanda Samailah merupakan sosok yang peduli sesama, sebagai contoh, bilamana ada sanak saudaranya yang meminta bantuan, baik berupa materi atau bentuk apa pun, maka sebisa mungkin beliau berusaha semampunya agar bisa membantu. Lebih lanjut salahsatu keponakannya ini mengatakan, karena saat ini ua (ayahanda Samaila) sudah menjadi anggota DPRD, semoga beliau dapat melakukan yang terbaik buat orang-orang yang selama ini mendukung dan mensuportnya sehingga menjadi anggota DPRD seperti saat ini. Harapan besar juga ayahanda tetap selalu rendah hati, bisa mengayomi masyarakat, bisa menjadi teladan buat masyarakat Ncera khususnya dan juga benar-benar bisa jadi penyalur aspirasi rakyat serta bisa membangun desa Ncera dengan lebih baik lagi.

Disisi lain, keluarga dekatnya juga mengungkapkan bahwasannya ayahanda Samaila merupakan sosok pendiam, tetapi kalau kita sudah dekat sama beliau, orangnya asik, suka memberi memotivasi, senang dengan adanya kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.

Dengan kedudukannya saat ini sebagai anggota dewan, semoga selalu rendah hati dimana pun dan kapan pun ia berada, agar seluruh masyarakat Bima terkhusus dari Dapil IV, dan lebih khusus lagi masyarakat Ncera dapat membaca kapasitas dan perjuangan yang dilakukannya untuk masyarakat luas.

Ayahanda Samaila mempunya 4 putri dan 1 putra. Putri pertama dan keduanya dilahirkan kembar yakni pertama Rosliana dan kedua Rosliani. Puterinya yang ketiga bernama Rosmiati Dewi Kandi dan yang keempat bernama Lilis Rahmawati. Seorang putranya bernama Putra Yunus.

Seluruh putri ayahanda Samaila bergelar sarjana dan satu putranya berhasil menjadi Polisi Republik Indonesia. Ayahanda Samaila menyekolahi anak-anaknya dengan susah payah dan penuh pengorbanan. Mulai dari anak kembarnya ketika berkehendak ingin kuliah, salahsatu dari mereka harus ada yang mengalah dikarenakan kondisi keuangannya saat itu tidak memungkinkan untuk masuk ke bangku kuliah  secara bersamaan. Setelah panjang lebar terjadi rembukan dari sekeluarga, pada akhirnya putrinya yang kedua yang bernama Rosliani yang pertama melanjutkan studi ke kejenjang perguruan tinggi, dan anaknya yang pertama yang bernama Rosliana harus berbesar hati untuk menjaga toko dirumah buat bantu-bantu pembiayaan kuliah adiknya yang bernama Rosliani. Begitu juga peristiwa saat anaknya Rosliana kuliah, bergantian Rosliani yang menjaga toko untuk bantu-bantu kuliah kakaknya Rosliana. Kondisi serupa juga saat anak-anaknya yang ketiga dan keempat sudah beranjak dewasa dan menamatkan sekolah menengah atas, ketika yang satunya ingin melanjutkan studi ke perguruan tinggi, maka yang satunya juga harus berbesar hati menunggu.

Beberapa tahun silam, tepatnya tahun 2008 ayahanda Samaila dilanda suasana duka, karena salahsatu putrinya yang bernama Lilis Rahmawati meninggal dunia. Menurut cerita salahsatu dari keponakannya, bahwasannya anaknya yang bernama Lilis Rahmawati meninggal dunia saat bulan puasa di tahun 2008 silam. Lokasi kecelakaannya tersebut di area stasiun Kalibata Jakarta. Ketika itu, kakaknya Rosmiati Dewi Kandi meminta tolong kepada Lilis Rahmawati untuk mengantarkan ke stasiun kereta api Kalibata.

Seketika setelah sampai di stasiun, mereka berjalan diarea stasiun, tidak lama kemudian Lilis Rahmawati jatuh dilubang kecil yang berada di area stasun tersebut. Rosmiati Dewi Kandi sempat mendengar suara jatuh tersebut, dia berbalik badan dikarenakan dia jalan duluan dibandingkan adiknya. Setelah berbalik badan Rosmiati Dewi Kandi melihat adik kesayangannya jatuh di lubang kecil, akibat itu kondisi badan Lilis Rahmawati cedera, lalu segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Setelah tiba di rumah sakit, kondisi fisiknya masih dalam keadaan sadar, setelah dokter memeriksa kondisi fisiknya, dokter memfonis untuk disegerakan operasi, namun disayangkan setelah operasi itu selesai dilakukan, bukannya kondisi fisik Lilis Rahmawati membaik, malah sebaliknya yang terjadi yakni tidak sadarkan diri sampai meninggal dunia.

Mari sejenang kita sama-sama berdoa untuk putri ayahanda Samaila yang bernama Lilis Rahmawati, semoga oleh sang pencipta alam semesta, sang aktus purus, yakni Allah SWT, ditempatkan di sisinya yang paling sempurna yakni di Surga. Amin.

Semasa studi, menurut penelusuran penulis, ayahanda Samaila menghabiskan masa putih merah-nya di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Ncera, Belo, Bima, Nusa Tenggara Barat. Masa sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) di SPM Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada masa putih abu-abu beliau tidak sempat sekolah dikarenakan sebab dan beberapa hal, namun pada tahun 2008 beliau mendapatkan ijazah Paket C (setara Ijazah SMA). Sepadan juga dengan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yakni yang mensyaratkan bilamana ingin mencalonkan diri sebagai anggota dewan, minimal berijazah sekolah menengah atas (SMA).

Berbagai tanggapan yang diberikan oleh masyarakat Ncera ketika penulis menelusuri dan menanyakan sosok dari ayahanda Samaila. Itu semua tidak terlepas dari pro dan kontra. Ada yang bilang beliau tidak ramah, ada yang bilang setelah beliau kini jadi anggota dewan sikapnya sudah beda dari sebelumnya, dan lain sebagainya. Selain itu ada juga yang mengatakan baik. Namun terlepas dari pro kontra yang dilontarkan oleh para masyarakat Ncera, pada intinya secara keseluruhan masyarakat Ncera menaruh harapan besar kepada ayahanda Samaila. Ada yang mengharapkan menjadi pemimpin yang amanah, mampu memberi nilai-nilai positif pada masyarakat Bima pada umumnya. Dengan seringnya pertikaian yang terjadi antara desa di Bima dewasa ini, ayahanda Samaila sebagai anggota legislatif juga dapat andil merumuskan kebijakan-kebijakan yang mampu meminimalisir pertikaian tersebut, dan lebih umum lagi diharapkan kabupaten Bima lebih baik lagi dari sebelumnya.

Secara umum, sesuai amanah Pasal 365 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, mengatakan bahwa DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi a. legislasi; b. anggaran; dan c. pengawasan. Begitu juga fungsi yang diemban oleh anggota DPRD kabupaten Bima yakni mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Dengan besarnya fungsi yang melekat pada anggota DPRD tersebut, diharapkan ayahanda Samaila dapat memanfaatkan dengan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat terutama untuk masyarakat yang berada di Dapil 4 dan lebih khusus lagi untuk kesejahteraan masyarakat desa Ncera. Karena pada prinsipnya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD, maka selayaknya dapat menjalankan kewajibannya sebagai anggota dewan, yakni menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen (masyarakat luas) melalui kunjungan kerja secara berkala, sesuai amanat Pasal 373 huruf i UU MD3. Selain itu, anggota dewan juga tidak sebatas hanya menyerap dan menghimpun aspirasi, namun anggota dewan pun harus menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tersebut kedalam bentukan riil (nyata), karena kewajiban tersebut sudah di gariskan oleh konstitusi lebih khusus pada Pasal 373 huruf j UU MD3.  

Kebiasaan buruk yang sering terjadi di Indonesia, lebih-lebih terjadi di kabupaten Bima bahkan di desa Ncera. Kebiasaan buruk tersebut yakni semisal di desa Ncera sebagai contoh dalam pemilihan kepala desa, terkadang bila terjadi suatu pemilihan kepala desa, kalau kepala desa tersebut sudah syah menduduki kursi jabatan tersebut, kadangkala ada sikap yang tidak elok yang diperlihatkan kepada masyarakat umum, semisal pada saat pemilihan masyarakat tersebut tidak memilih dia (sang kepala desa), terkadang masyarakat yang tidak memilih tersebut cenderung terabaikan atau dikucilkan. Semisal adanya program-program atau bantuan yang teruntuk masyarakat umum pada desa tersebut, maka yang diutamakan para pendukungnya dulu, yang bukan pendukungnya cenderung tidak diperhatikan. Bila sikap yang demikian masih melekat pada pribadi kita masing-masing, yuk mari kita sama-sama membuang jauh-jauh sikap buruk tersebut. Dan bila sikap buruk yang demikian sudah hilang dari kepribadian pemerintah atau masyarakat Ncera, maka penulis ucapkan selamat. Biar bagaimana pun kondisinya, seharusnya sikap yang demikian tidak perlu ada, karena pada dasarnya kepala desa tersebut merupakan kepala desa-nya semua masyarakat yang ada di desa tersebut, bukan kepala desa para pendukungnya saja. Tulisan ini bukan bermaksud menggurui atau menceramahi, akan tetapi tulisan ini hanya untuk saling mengingatkan untuk kita semua agar mencoba lebih baik lagi kedepannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Begitu juga dengan harapan masyarakat Ncera teruntuk ayahanda Samaila yang telah diamanahkan masyarakat di Dapil 4, agar tidak pandang bulu dalam menjalankan program-program atau agenda-agenda yang telah diembannya sebagai anggota legislatif, karena itu semua akan dipertanggungjawabkan secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya, karena pada prinsipnya kewajiban tersebut sudah di gariskan oleh konstitusi pada Pasal 373 huruf k UU MD3.

Bila mana kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan oleh ayahanda Samaila, itu semua tidak akan menjadi isapan jempol belaka yang akan didapat khusus teruntuk ayahanda, malahan itu semua akan menjadi tabungan emas untuk kedepannya, karena saat ini masyarakat luas telah membuktikan kerja-kerja ayahanda Samaila. Eksesnya bukan tidak mungkin bilamana pada periode kedepannya ayahanda Samaila mencalonkan diri lagi untuk menjadi anggota DPRD kabupaten Bima, insya Allah akan terpilih kembali, begitu pun seterusnya dan seterusnya. Lain halnya bila tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota dewan tidak dijalankan sebagaimana mestinya, maka besar kemungkinan akan berbanding terbalik juga seperti yang diharapkan. 


Yogyakarta, 14 Februari 2015

Oleh: M. Jamil, S.H.
Eks Ketua II Bagian Eksternal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014. Senior Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Pentingnya Membangun Kolektifitas (Kebersamaan)

Suasana Kebersamaan orang Ncera di Yogyakarta.
Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah, mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. (Imam Ghozali)

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya kolektifitas merupakan sikap yang tertanam dalam diri pribadi seseorang yang memiliki rasa kebersamaan dalam melalukan segala sesuatu, baik bernilai positif atau negatif. Maksud dalam tulisan kali ini, yaitu  mengandung pentingnya membangun suatu kebersamaan agar tercapai suatu tujuan yang baik atau suatu tujuan yang bernilai positif.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia tersebut pasti memerlukan suatu kebersamaan atau bantuan dari seseorang untuk melakukan sesuatu yang ingin dicapai, walau ada juga sebagian yang bisa dilakukan sendiri namun dalam suatu kehidupan pasti lebih banyak suatu kebutuhan untuk memenuhi tuntutan hidupnya memerlukan bantuan dari orang lain.

Dalam suatu remaja, pemuda/mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya, nilai kebersamaan dewasa ini sangatlah kurang. Terbukti dari tindakan segala sesuatu semata karena ingin mengunggulkan diri mereka, kelompok mereka, organisasi mereka, dan lain sebagainya. Itulah keegoisan yang telah tertanam membatu dalam pribadi seseorang atau suatu kelompok. Sejatinya sikap demikian harus dihindari bahkan kita harus dihilangkan agar dalam setiap gerak gerik langkah kita terbangun rasa kebersamaan dalam setiap segi hidup dan kehidupan bermasyarat, berbangsa dan bernegara.

Kebersamaan di Masa Remaja
Masa remaja adalah masa yang berapi-api, masa dimana sangat mudah untuk dipengaruhi pola pikir dan tingkahnya. Pada masa remaja pola pikirnya masih labil. Apapun yang ditransfer atau yang telah dia amati akan menjadi patokan dalam berpikir dan bertindak. Jika yang diamati atau diperoleh dalam pergaulan, di suatu lembaga formal pendidikan, atau yang diperolehnya dari tokoh panutan masyarakat merupakan sesuatu yang baik (nilai moral, kebersamaan, kesederhanaan, menghargai, budi pekerti, kerja keras, tanpa pamrih, rendah hati, suka menolong, dll), maka itulah yang akan menjadi landasan berpikirnya (mind set). Demikian pula sebaliknya  jika yang mereka peroleh dalam kesehariannya adalah suatu kejanggalan perilaku (berkelahi, berjudi, minum-minuman beralkohol, berzina dll), maka yang demikian akan menjadi mind set-nya pula.

Terkadang, ada anggapan bahwa perilaku tidak senonoh merupakan perilaku yang wajar baginya karena itu merupakan cerminan dari apa yang mereka lihat dan amati dalam pergaulan. Parahnya, mind set mereka sudah tertanam bahwa tindakan demikian sebagai bentuk pengakuan diri bahwa mereka hadir dan ada. Dan itu butuh pengakuan dengan cara-cara yang tak wajar menurut etika dan norma masyarakat, namun hal yang lumrah baginya. Tak peduli, tindakan itu berdampak buruk atau tidak bagi dirinya dan orang lain.
Membangun pola pikir (mind set) remaja agar mempunya rasa atau keinginan untuk bersama-sama dalam hal kebaikan, perlu ada dorongan atau didikan dari berbagai pihak, baik didikan dalam rumah tangga, didikan lingkungan sekolah, maupun didikan dari lingkungan masyarakat pada umunya.

Didikan di rumah tangga yang diperankan orang tua, memberikan pemahaman dasar pada anak-anaknya agar nilai religius dan pentingnya membangun kebersamaan bila berada dalam  suatu lingkungan tertanam dengan baik dalam pribadi dan tingkah laku anak-anaknya. Didikan di lingkungan sekolah yang dilakoni para guru, sepatutnya mendidik anak-anak didiknya dengan hati. Mendidik dengan hati akan melunakkan kekerasan yang dominan diperankan kaum remaja. Apabila seorang guru mendidik dengan hati, sekeras atau sebandel apapun anak didiknya dalam lingkup sekolah, maka akan luluh dengan didikan hati seorang guru yang penuh kasih sayang. Pada dasarnya remaja ingin mendapatkan transferan ilmu dari para gurunya dengan cara yang lebih santun dan penuh kesabaran, dengan harapan anak remaja mampu menyerap dengan indah apa-apa yang guru sampaikan dan selalu mereka ingat pancaran nilai-nilai tersebut sampai kapan pun dan dimanapun.

Didikan masyarakat, melibatkan semua unsur masyarakat. Remaja, seberapa bandel pun mereka, pastilah ada keinginan dalam hatinya mengambil bagian dalam kehidupan bermasyarakat. Tinggal diarahkan melalui apa yang mereka bisa dan apa yang mereka mampu lakukan.

Seorang tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu tentang keagamaan (guru ngaji) misalnya, dapat memainkan peran didikan bagi remaja untuk mengajarkan bagaimana membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Kontribusi guru ngaji sangan besar dalam suatu masyarakat kita, karena kemurahan hati dan kegigihan mereka mengajarkan baca Al-Qur’an kepada remaja-remaja dalam suatu masyarakat sangat besar. Buah kegigihan mereka jualah, banyak remaja yang sudah mahir mengaji.

Dalam suatu masyarakat, perlu juga membangun suatu wadah pemersatu bagi remaja yang berada dalam suatu masyarakat. Wadah tersebut dapat berupa komunitas atau organisasi remaja. Para orang tua dan tokoh masyarakat hanya perlu mengarahkan, terutama dalam agenda-agenda yang mereka lakukan yaitu agenda-agenda yang bisa membangkitkan rasa persaudaraan mereka sesama remaja. Misalnya, jika ada Pekerjaan Rumah (PR) dari sekolah, para remaja dapat mengerjakannya secara bersama melalui organisasi remaja yang mereka bentuk.

Bila ada suatu penyelesaian soal-soal atau pekerjaan rumah tersebut dirasa sulit untuk dikerjakan sendiri, disitulah wadah untuk mendiskusikan semua persoalan-persoalan yang dihadapi, karena seberapa besarpun suatu persoalan kalau dikerjakan secara bersama maka akan terasa mudah. Begitu juga sebaliknya, sesederhana apa pun suatu pekerjaan kalau dikerjakan sendirian akan terasa sulit adanya. Seperti halnya sapu lidi. Sapu lidi merupakan gabungan dari puluhan atau ratusan lidi. Jika satu lidi dipakai untuk menyapu batu sebesar genggaman tangan, maka patahlah ia karena satu lidi punya tingkat kerapuhan yang tinggi. Sebaliknya, jika batang lidi-lidi tersebut digabungkan jadi satu dalam satu ikatan akan menjadi sapu lidi dan juga akan bisa menyapu batu yang besarnya sebesar genggaman tangan tersebut. Oleh karena itu, makna atau hasil yang didapat dari suatu kebersamaan itu akan bernilai tinggi adanya.

Kebersamaan Pemuda/Mahasiswa
Pemuda/mahasiswa merupakan agen pengontrol (agent of control) dan agen perubahan (agent of change). Di tangan pemuda/mahasiswa bisa membuat atau menciptakan suatu perubahan dalam suatu lingkup masyarakat, bangsa, negara, bahkan dunia. Sifat dan karakter mahasiswa yang sejatinya masih murni dari kendali atau pengaruh siapapun (independent), dengan kemurnian hati dan pikiran seorang mahasiswa bisa merangkul dari aspirasi semua kalangan, lebih-lebih untuk kepentingan masyarakat menengah ke bawan. Bahkan seorang Soekarno pernah berkata “berikan saya sepuluh pemuda, maka saya akan bisa mengguncangkan dunia”.

Itulah sejatinya prestasi yang akan diraih oleh pemuda/mahasiswa bilamana mereka menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan bersama-sama melangkah melakukan perubahan untuk masyarakat, bangsa dan negara tercinta ini, maka suatu perubahan yang nyata akan terlihat atau terpampang dengan jelas dari buah tangan atau karya pemuda/mahasiswa.

Seperti halnya masyarakat Desa Ncera yang memiliki banyak pemudanya yang melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi. Hampir 90% remaja yang telah lulus SMA melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi, bahkan orang yang telah berkeluarga merasa terpanggil hatinya berkeinginan mengambil bagian untuk melanjutkan studi. Di lihat dari sebaran daerah tujuan studi sangat beragam,  ada yang tetap di tanah kelahiran (kabupaten/kota Bima), ada juga yang merantau lebih jauh ke Lombok, Mataram, Bali, Semarang, Malang, Surabaya, Bandung, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Kalimantan, kota Gudeg Yogyakarta, dan bahkan di luar negeri.

Sudah menjadi rutinitas tiap tahunnya, bila mendekati liburan panjang kuliah, para mahasiswa-mahasiswi yang berasal dari desa Ncera yang kuliah diberbagai penjuru kota di Indonesia, mereka yang tergabung dalam organisasi daerah. Di Mataram mereka berkumpul bersama menyatukan ide dan pikiran mereka dan merencanakan terkait program yang akan mereka laksanakan di kampung halaman nanti bila musim libur panjang kuliah tiba, begitu juga yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi Ncera yang berada di Makasar, Jakarta, Yogyakarta, dan kota-kota lainnya. Masing-masing kota mempunyai program kerja yang dilaksanakan untuk kebaikan tanah kelahiran.

Tak sedap rasanya kegiatan mereka dilakukan berjalan sendiri-sendiri. Sikap demikian menunjukkan pada masyarakat bahwa mahasiswa yang notabene kalangan muda terlihat tidak kompak dan satu pikiran. Sikap dan tindakan demikian layaknya dicari jalan bersama agar pandangan masyarakat dalam melihat gerak gerik pemuda/mahasiswa menyatu dalam satu kesatuan dan bingkai kebersamaan yang utuh.

Sikap demikian bukanlah tidak bagus, hanya tidak indah dipandang karena terlihat tidak adanya kekompakan pada semua elemen pemuda/mahasiswa. Sudah saatnya semua elemen pemuda/mahasiswa tersebut duduk bersama menyatukan ide, pikiran, gagasan, dan dijalankan secara bersama-sama. Tidak ada lagi mengatasnamakan organisasi dan melaksanakan kegiatan tanpa koordinasi dan kebersamaan seluruh unsur pemuda dan mahasiswa. Mari kita bersama menyatu dengan indah layaknya lidi-lidi yang berserakan dikumpulkan jadi satu, membentuk satu kekuatan yang utuh, yaitu kekuatan untuk membangun suatu masyarakat, bangsa dan negara. Malu rasanya sikap dan sifat individual seperti itu dipertahankan, terlebih mengingat kiprah sejarah pemuda/mahasiswa tahun 1998 yang kala itu berhasil menumbangkan rezim lalim berkat kekuatan dari kebersamaan dan persaudaraan yang menyatu.

Kebersamaan dalam Masyarakat
Hidup dan kehidupan dalam bermasyarakat syarat akan nilai kebersamaan. Itulah sejatinya hidup dalam bermasyarakat yang telah menjadi tradisi dari masa ke masa sejak ribuan tahun silam. Kebersamaan tersebut terpatri melalui nilai-nilai yang tertanam dalam pribadi-pribadi masyarakat. Di antaranya gotong royong, musyawarah mufakat, dan senasib sepenanggungan, ramah tamah, dll. Dalam suatu masyarakat syarat akan rasa gotong royong yang tinggi, sebagai contoh, bila mana ada suatu pembangunan untuk keperluan bersama, maka masyarakat yang berada disekitar berbondong-bondong datang dan mengekspresikan rasa kebersamaan mereka dengan bentuk yang mereka bisa.

Pembangunan masjid misalnya masyarakat terbiasa berbondong-bondong datang untuk melakukan apa yang mereka bisa, ada yang menyumbangkan ide, gagasan, tenaga, atau menyumbangkan sejumlah uang untuk pembangunan tersebut. Begitupun halnya jika ada persoalan dalam suatu kehidupan bermasyarakat, maka musyawarah mufakat haruslah dikedepankan.

Itulah sikap-sikap kolektifitas yang harus tertanam dalam hidup dan kehidupan dalam suatu masyarakat. Tatkala kita ingin menggapai tujuan yang mulia sejatinya kita harus melaksakan tujuan tersebut secara bersama-sama agar suatu persoalan sesulit apapun dapat diselesaikan secara bersama-sama. Semoga penggalan tulisan ini menjadi bahan bacaan untuk kita renungkan bersama-sama bahwasannya nilai kebersamaan (kolektifitas) sangatlah tinggi manfaat dan kegunaan yang bisa didapat dalam menggapai tujuan mulia.

 
Copyright © 2015 M. Jamil, S.H.. All Rights Reserved. Powered by Blogger
Template by www.phylopop.com